Kuala Lumpur – Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim melontarkan kecaman keras terhadap Israel atas keputusan pembangunan permukiman ilegal di wilayah Tepi Barat. Langkah Israel yang menerbitkan tender untuk lebih dari 1.200 unit rumah baru tersebut dinilai melanggar hukum internasional dan berpotensi memperburuk konflik.
Anwar Ibrahim menegaskan bahwa pembangunan permukiman baru oleh Israel di Tepi Barat merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional. Ia juga menyoroti bahwa tindakan tersebut bertentangan dengan resolusi PBB yang telah berulang kali disuarakan. “Malaysia sangat mengutuk keputusan Israel untuk menerbitkan tender pembangunan lebih dari 1.200 unit rumah baru di Tepi Barat, yang merupakan wilayah Palestina yang diduduki,” ujar Anwar Ibrahim dalam sebuah pernyataan yang dirilis pada hari Selasa, 21 Mei 2024.
Pembangunan permukiman ilegal oleh Israel di Tepi Barat telah lama menjadi sumber ketegangan dan kecaman dari komunitas internasional. Keputusan terbaru ini semakin memperpanjang daftar kontroversi terkait kebijakan permukiman Israel. Tindakan ini dipandang tidak hanya menghambat upaya perdamaian, tetapi juga semakin memperkecil kemungkinan solusi dua negara yang adil dan berkelanjutan.
Pemerintah Malaysia, melalui pernyataan Perdana Menteri, mendesak Israel untuk segera menghentikan segala bentuk aktivitas pembangunan permukiman di wilayah pendudukan. Malaysia juga menyerukan komunitas internasional untuk mengambil langkah tegas guna menekan Israel agar mematuhi hukum internasional dan resolusi PBB. “Kami menegaskan kembali seruan kami kepada komunitas internasional untuk mengambil tindakan yang diperlukan guna menekan Israel agar mematuhi hukum internasional dan resolusi PBB yang relevan,” tambahnya.
Anwar Ibrahim menekankan bahwa pembangunan permukiman ilegal Israel merupakan hambatan signifikan bagi terwujudnya perdamaian di Timur Tengah. Ia berharap agar upaya diplomasi dan tekanan internasional dapat mendorong Israel untuk menghentikan kebijakan yang merusak tersebut dan kembali ke meja perundingan demi mencari solusi damai yang adil bagi rakyat Palestina.
