Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengambil langkah sigap merespons aspirasi ratusan mahasiswa yang berunjuk rasa di depan Gedung DPR, Jakarta Pusat, pada Jumat, 19 Juni 2026. Dalam sebuah pertemuan strategis, Dasco dilaporkan telah berkomunikasi langsung dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia serta Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati untuk menyampaikan berbagai tuntutan para mahasiswa.
Langkah komunikasi ini diambil Dasco di sela-sela audiensi antara pimpinan DPR dengan perwakilan mahasiswa dari berbagai organisasi, termasuk Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) MPO, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Trisakti, BEM Universitas Esa Unggul, dan BEM Universitas Mercu Buana. Tuntutan mahasiswa yang beragam menjadi fokus utama dalam pertemuan tersebut, mencakup isu ekonomi, kebijakan publik, hingga penegakan hukum.
Salah satu poin krusial yang disampaikan mahasiswa adalah permintaan untuk menghentikan sementara proyek makan bergizi gratis (MBG). Menanggapi hal ini, Dasco segera menghubungi Kepala BGN, Nanik Sudaryati. Menurut Wakil Ketua DPR, Saan Mustopa, komunikasi tersebut bertujuan untuk melaporkan aspirasi mahasiswa terkait proyek MBG. Saan menambahkan bahwa BGN saat ini tengah melakukan upaya penghematan anggaran untuk program tersebut, yang diklaim telah menghasilkan efisiensi tata kelola sekitar Rp 70 triliun dari program MBG yang dinilai kurang efisien.
Selain isu proyek gizi, mahasiswa juga menyuarakan keprihatinan mendalam terkait kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), khususnya Pertamax, serta kelangkaan BBM bersubsidi yang dirasakan masyarakat. Isu ini menjadi perhatian serius, sehingga Dasco juga berkomunikasi langsung dengan Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, di hadapan para mahasiswa.
Bahlil Lahadalia, dalam responsnya, memberikan jaminan bahwa pemerintah akan berupaya memenuhi kebutuhan subsidi BBM dan mengatasi kelangkaan yang terjadi dalam waktu dekat. Pernyataan ini disambut baik oleh mahasiswa, meskipun mereka menekankan perlunya bukti nyata dari janji tersebut.
Lebih lanjut, para mahasiswa juga mendesak DPR untuk meninjau kembali proses hukum terhadap 15 mahasiswa Universitas Trisakti yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Kasus ini berakar dari kericuhan yang terjadi saat unjuk rasa memperingati 27 tahun Tragedi Reformasi di depan Gedung Balai Kota DKI Jakarta pada 21 Mei 2025. Saan Mustopa menyatakan bahwa Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, sedang menjalin komunikasi dengan pihak kepolisian untuk menyelesaikan persoalan ini. Selain itu, dua mahasiswa Universitas Mercu Buana yang sempat ditahan saat hendak menuju Gedung DPR juga telah dikomunikasikan, dengan harapan dapat segera dibebaskan.
Saan Mustopa menegaskan komitmen DPR untuk menjaga stabilitas ekonomi dan politik nasional, mengingat ketidakstabilan dapat berdampak negatif pada berbagai sektor kehidupan masyarakat.
Presiden Mahasiswa Universitas Trisakti, Dhenni Ribowo, mengonfirmasi bahwa aspirasi mahasiswa telah disampaikan kepada DPR sebagai lembaga pembuat kebijakan. Ia menggarisbawahi bahwa DPR telah menunjukkan komitmennya untuk mengatasi kelangkaan BBM subsidi. Namun, Dhenni mengingatkan bahwa dampak dari kelangkaan ini merembet ke harga bahan pokok, sehingga perlu menjadi perhatian pemerintah. Ia juga memberikan peringatan bahwa jika pemerintah tidak memenuhi janji-janjinya, gelombang perjuangan akan kembali muncul. "Isu perut jangan dicoba ke masyarakat. Karena masyarakat sudah lapar emosi. Pasti pemerintah kena," tegasnya.
Mahasiswa juga menuntut adanya stabilitas ekonomi melalui kebijakan moneter dan fiskal yang tepat sasaran. Mereka menyatakan akan terus memantau dan menunggu hasil nyata dari janji-janji yang telah disampaikan oleh pihak DPR.
Demonstrasi yang digelar pada Jumat sore tersebut diikuti oleh ribuan mahasiswa dari Universitas Trisakti dan Universitas Esa Unggul, yang bergabung dengan massa dari HMI dan Universitas Mercubuana yang telah hadir lebih dulu. Menurut Menteri Kepresidenan Luar Negeri Universitas Trisakti, Arief Rizquna, aksi ini bukanlah gerakan spontan, melainkan hasil konsolidasi dan persiapan matang selama beberapa hari terakhir, termasuk inventarisasi isu dan perumusan strategi gerakan.
Tuntutan utama yang diusung mahasiswa mencakup tiga poin penting: pemulihan ekonomi dan politik secara nasional, pemberantasan inkompetensi pejabat negara, serta pengembalian supremasi sipil.
Sementara itu, Ketua BEM Universitas Esa Unggul, David Gointruth Sebastian, merinci empat tuntutan tambahan. Salah satunya adalah penolakan terhadap nilai-nilai militerisme di ranah sipil dan akademik, merujuk pada pengalaman intimidasi yang dirasakan di kampus. Mahasiswa juga mendesak DPR untuk senantiasa menjaga fungsi checks and balances terhadap seluruh program strategis nasional, serta mengidentifikasi program yang berpotensi memboroskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Penekanan kuat juga diberikan pada pengelolaan APBN yang bersumber dari pajak rakyat. Mahasiswa menuntut agar pemerintah mengelola APBN dengan baik, mengevaluasi seluruh proyek strategis nasional dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta memberantas seluruh kasus korupsi secara adil.
Sebelumnya, Badan Gizi Nasional (BGN) sendiri telah mengusulkan alokasi anggaran pendidikan yang tetap untuk proyek makan bergizi gratis (MBG) pada tahun 2027. Hal ini memicu diskusi mengenai prioritas anggaran dan efektivitas program, yang kini semakin mengemuka dengan adanya tuntutan langsung dari mahasiswa. Perkembangan lebih lanjut dari dialog antara mahasiswa, DPR, dan pemerintah diharapkan dapat menghasilkan solusi konkret untuk berbagai permasalahan yang diangkat.
