JAKARTA – Ratusan mahasiswa yang mengatasnamakan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, pada Jumat sore, 19 Juni 2026. Aksi ini dilakukan untuk menyuarakan penolakan terhadap sejumlah program yang dinilai "boros" oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, serta menyoroti berbagai persoalan krusial yang dihadapi masyarakat.
Massa HMI, dengan atribut khas hijau bergambar bulan sabit, tiba di lokasi aksi sekitar pukul 15.25 WIB setelah melakukan long march dari sepanjang Jalan Gatot Subroto. Kedatangan mereka disambut dengan kehadiran mobil komando yang menjadi panggung bagi para orator untuk menyampaikan tuntutan dan aspirasi. Seruan penolakan terhadap kebijakan yang dianggap tidak pro-rakyat menggema di depan gerbang parlemen.
Beberapa isu utama yang diangkat dalam demonstrasi ini mencakup protes terhadap kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang dinilai memberatkan ekonomi rumah tangga. Selain itu, massa juga menyoroti dugaan pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sebuah isu yang kerap menjadi sorotan publik dalam pengelolaan keuangan negara. Para mahasiswa juga secara khusus menyoroti nasib kesejahteraan para guru yang hingga kini dianggap belum mendapatkan perhatian memadai.
Lebih lanjut, aksi ini juga menyerukan agar program makan bergizi gratis yang digagas oleh pemerintah dievaluasi secara cermat. Massa HMI mendesak adanya kajian mendalam mengenai efektivitas dan efisiensi program tersebut, serta memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan benar-benar memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
Tidak hanya HMI, aksi demonstrasi di lokasi yang sama juga rencananya akan diikuti oleh mahasiswa dari Universitas Trisakti. Arief Rizquna, yang menjabat sebagai Menteri Kepresidenan Luar Negeri Universitas Trisakti, menjelaskan bahwa aksi yang digelar bukan merupakan gerakan spontanitas semata. "Kami sudah melakukan persiapan sejak kurang-lebih dua hari lalu, dari konsolidasi, inventarisasi isu, hingga bagaimana akumulasi gerakan dan kemarahan ini dapat berbuah menjadi sebuah gerakan," ujar Arief saat ditemui sebelum aksi berlangsung.
Perencanaan yang matang ini menunjukkan keseriusan para mahasiswa dalam menyuarakan aspirasi mereka. Persiapan tersebut meliputi inventarisasi berbagai persoalan yang menjadi perhatian utama, serta merumuskan strategi gerakan yang efektif untuk mendapatkan perhatian dari pemangku kebijakan.
Dalam demonstrasi tersebut, mahasiswa mengusung tiga tuntutan utama yang menjadi agenda sentral gerakan mereka. Tuntutan pertama adalah pemulihan ekonomi dan politik secara nasional, sebuah seruan untuk stabilitas dan perbaikan kondisi makro yang dirasakan dampaknya oleh seluruh lapisan masyarakat. Tuntutan kedua menekankan pemberantasan inkompetensi pejabat negara, sebuah desakan agar tata kelola pemerintahan diisi oleh individu yang cakap dan profesional.
Sementara itu, tuntutan ketiga yang tak kalah penting adalah pengembalian supremasi sipil. Hal ini mengindikasikan adanya kekhawatiran mengenai potensi intervensi yang berlebihan terhadap sektor sipil, dan pentingnya menjaga keseimbangan kekuasaan. Ketiga tuntutan ini mencerminkan keprihatinan mendalam para mahasiswa terhadap arah kebijakan publik dan tata negara.
Aksi yang berlangsung di depan gedung DPR ini merupakan bagian integral dari rangkaian gerakan yang diinisiasi oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Trisakti. Gerakan ini secara kolektif bertujuan untuk menyuarakan berbagai persoalan yang dinilai semakin membebani masyarakat luas. Para mahasiswa menegaskan komitmen mereka untuk terus mengawal dan memperjuangkan tuntutan tersebut hingga mendapatkan respons yang konkret dari pemerintah maupun anggota dewan.
Keterlibatan berbagai elemen mahasiswa, seperti HMI dan Universitas Trisakti, menunjukkan adanya sinergi dan kesadaran kolektif mengenai urgensi isu-isu yang mereka angkat. Hal ini juga menandakan bahwa suara mahasiswa tetap menjadi elemen penting dalam dinamika sosial dan politik di Indonesia, yang senantiasa berperan sebagai agen kontrol sosial dan pengawas jalannya pemerintahan. Perhatian terhadap isu kenaikan harga BBM, efektivitas program pemerintah, serta kualitas kepemimpinan menjadi refleksi dari kepedulian generasi muda terhadap nasib bangsa.
Para pengamat menilai, demonstrasi semacam ini menjadi penanda pentingnya dialog yang konstruktif antara pemerintah, parlemen, dan masyarakat, terutama kaum muda. Respons yang cepat dan solutif dari pihak berwenang terhadap tuntutan yang disampaikan akan sangat menentukan persepsi publik terhadap kinerja pemerintahan dan DPR. Isu-isu yang diangkat oleh para mahasiswa HMI dan Trisakti ini merupakan cerminan dari kekhawatiran masyarakat terhadap stabilitas ekonomi, efektivitas birokrasi, serta prinsip-prinsip demokrasi yang harus dijaga.
