Gangguan signifikan terjadi pada sektor penerbangan Indonesia dan Singapura akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Sebanyak 301 penerbangan dilaporkan terdampak, mengganggu aktivitas di dua bandara internasional utama: Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, dan Bandara Changi, Singapura. Insiden ini memaksa otoritas penerbangan untuk mengambil langkah-langkah penyesuaian demi keselamatan.
Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Angkasa Pura II, Yado Yarismano, mengonfirmasi bahwa 203 penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta mengalami dampak. Ia menjelaskan, “Penerbangan yang terdampak adalah penerbangan yang berangkat dan mendarat di Bandara Soekarno-Hatta.” Penyesuaian jadwal dan pembatalan menjadi konsekuensi langsung dari terganggunya operasional akibat abu vulkanik.
Sementara itu, Bandara Changi di Singapura juga tidak luput dari imbas letusan. Sebanyak 98 penerbangan di bandara tersebut turut terpengaruh. Hal ini menunjukkan skala dampak erupsi yang melintasi batas negara, menyoroti keterkaitan sistem penerbangan antarnegara di kawasan tersebut.
Situasi ini mendorong pengambilan keputusan cepat oleh pihak berwenang. Otoritas penerbangan di kedua negara, bersama dengan maskapai terkait, berupaya keras meminimalkan ketidaknyamanan penumpang. Langkah-langkah penyesuaian rute, penundaan, hingga pembatalan penerbangan dilakukan berdasarkan evaluasi tingkat keamanan dan sebaran abu vulkanik.
Sebelumnya, pada hari Minggu, 23 Desember 2018, Gunung Anak Krakatau dilaporkan mengalami erupsi susulan. Aktivitas vulkanik ini kemudian memicu gelombang tsunami yang menghantam pesisir Banten dan Lampung pada Sabtu malam, 22 Desember 2018. Dampak tsunami ini juga dilaporkan menyebabkan kerusakan pada infrastruktur, termasuk di beberapa wilayah yang dekat dengan bandara.
Pihak Angkasa Pura II terus memantau perkembangan kondisi dan berkoordinasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) serta lembaga terkait lainnya. Informasi terkini mengenai status penerbangan dan rekomendasi keselamatan akan terus disampaikan kepada publik untuk memastikan transparansi dan penanganan yang optimal terhadap situasi darurat ini.
