Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko menegaskan bahwa program unggulan Presiden Prabowo Subianto, Makan Bergizi Gratis (MBG), tidak akan terhenti meski dihadapkan pada berbagai kendala, termasuk isu dugaan korupsi yang menjerat sejumlah pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai pelaksana program. Moeldoko menyatakan bahwa pemerintah berkomitmen untuk terus menjalankan program prioritas ini sembari melakukan evaluasi dan perbaikan tata kelola secara menyeluruh.
"Pemerintah tidak menutup mata terhadap masalah yang terjadi," ujar Moeldoko dalam keterangan tertulisnya pada Sabtu, 20 Juni 2026. Ia mengakui adanya tantangan internal yang dihadapi BGN, namun menekankan bahwa hal tersebut justru menjadi momentum untuk melakukan introspeksi dan memperkuat sistem. Presiden Prabowo sendiri telah memberikan instruksi tegas agar pemenuhan gizi bagi anak-anak sekolah, ibu hamil, dan kelompok rentan lainnya tidak boleh terganggu.
Moeldoko menegaskan bahwa kendala yang muncul tidak seharusnya menjadi alasan untuk menghentikan program yang dianggapnya sebagai hajat hidup orang banyak. Sebaliknya, pemerintah harus belajar dari setiap masalah, memperbaiki kelemahan sistem, dan memastikan bahwa manfaat program tetap tersalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. KSP, di bawah kepemimpinannya, berperan sebagai garda terdepan dalam mengawal transformasi tata kelola di BGN, bertindak sebagai pengendali program, pengawal pembenahan, penghubung lintas lembaga, dan penjaga agar program prioritas Presiden tetap berpihak kepada rakyat.
Sebagai bagian dari fungsi pengendalian dan pengawasan, KSP telah melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Hasil pantauan langsung di lapangan menunjukkan bahwa banyak satuan pelayanan yang telah mengadopsi standar operasional dengan sangat baik. Pemerintah memprioritaskan agar distribusi MBG menjangkau lapisan masyarakat yang paling membutuhkan, terutama di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T), serta bagi anak-anak sekolah, ibu hamil, dan kelompok rentan lainnya.
Program Makan Bergizi Gratis ini memang menjadi salah satu janji kampanye Presiden Prabowo Subianto yang sangat dinantikan implementasinya. Tujuannya adalah untuk mengatasi masalah stunting, meningkatkan kesehatan masyarakat, dan mendukung tumbuh kembang anak-anak Indonesia yang optimal. Dengan menyediakan makanan bergizi secara gratis, pemerintah berharap dapat menciptakan generasi yang lebih sehat dan cerdas di masa depan. Namun, isu dugaan korupsi yang muncul di BGN menjadi catatan penting yang harus segera diatasi agar kepercayaan publik terhadap program ini tetap terjaga.
Sebelumnya, pada Jumat, 12 Juni 2026, aliansi mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi menggelar aksi demonstrasi di Bundaran HI, Jakarta. Mereka menyampaikan lima tuntutan kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, salah satunya adalah penghentian program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia, Yatalathof Ma’shum Imawan, menjadi juru bicara dalam aksi tersebut.
Tuntutan lain yang disuarakan oleh para mahasiswa antara lain adalah menghentikan pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), menurunkan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak (BBM), serta mengakhiri militerisme di ranah sipil. Mereka juga mendesak Presiden Prabowo untuk berhenti mengelak dan mengakui kesalahan pemerintah. Menurut Athof, sapaan akrab Yatalathof, kondisi ekonomi dan politik di Indonesia saat ini sedang memburuk, ditandai dengan kenaikan harga beras, penyempitan lapangan kerja, dan kesulitan masyarakat dalam membayar pajak.
Athof berpendapat bahwa pemerintah saat ini lebih sibuk memoles citra dan membagi-bagikan proyek kepada kroni, sementara pertumbuhan ekonomi yang diklaim hanya tumbuh di atas kertas. Ia menekankan bahwa aksi yang mereka lakukan bukan semata-mata soal perbedaan politik, melainkan menyangkut siapa yang paling dirugikan, yaitu rakyat. Mahasiswa merasa telah memberikan kesempatan dan waktu yang cukup kepada pemerintah, namun kritik yang disampaikan melalui data selalu diabaikan, bahkan pemerintah memilih untuk mengelak alih-alih bertanggung jawab.
Menanggapi isu dugaan korupsi di BGN, Moeldoko menegaskan bahwa setiap rupiah uang rakyat yang digunakan dalam program MBG harus dapat dipertanggungjawabkan. Ia bertekad menjadikan setiap koreksi sebagai momentum untuk memperbaiki diri, memperkuat sistem, dan meningkatkan kepercayaan publik. KSP akan terus mengawal agar program ini berjalan bersih dari penyimpangan dan tetap memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Program Makan Bergizi Gratis ini merupakan salah satu pilar penting dalam upaya mewujudkan Indonesia yang lebih sehat dan sejahtera. Tantangan yang dihadapi, termasuk isu korupsi, tentu menjadi ujian bagi pemerintah untuk menunjukkan komitmen dan kemampuan dalam mengelola program skala besar secara transparan dan akuntabel. Dengan pengawasan ketat dari KSP dan lembaga terkait lainnya, diharapkan program MBG dapat terus berjalan lancar dan memberikan dampak positif yang signifikan bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia, terutama mereka yang paling membutuhkan.
