Kementerian Sosial (Kemensos) berencana merekrut 5.000 guru dan tenaga pendidik baru untuk memperkuat program Sekolah Rakyat pada tahun ini. Langkah ini diambil untuk mengatasi kekurangan pengajar yang masih terjadi di sejumlah lokasi penyelenggaraan pendidikan alternatif tersebut, serta mengantisipasi potensi peningkatan jumlah siswa di masa mendatang. Rekrutmen ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan Kemensos dalam mematangkan pelaksanaan Sekolah Rakyat.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengungkapkan bahwa penambahan 5.000 guru dan tenaga kependidikan ini akan membuka kesempatan bagi para calon pendidik yang memenuhi kualifikasi. "Tahun ini kami buka kesempatan lagi untuk rekrutmen guru, lebih dari 5 ribu guru dan tenaga kependidikan kami buka kesempatan bagi yang memenuhi syarat," ujar Gus Ipul, sapaan akrabnya, di kompleks DPR, Jakarta, pada Rabu, 17 Juni 2026. Ia menambahkan bahwa selama ini, kekurangan pengajar di Sekolah Rakyat diatasi dengan meminjam guru dari sekolah lain.
Program Sekolah Rakyat, yang mencakup jenjang pendidikan dari Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Atas, pada tahun ajaran 2025/2026 telah menaungi sekitar 15.000 siswa. Gus Ipul mengakui bahwa di beberapa titik yang masih kekurangan guru, kendala tersebut selama ini diatasi dengan "di-backup" oleh guru-guru yang sudah ada. Dengan potensi peningkatan jumlah siswa di tahun ajaran 2026/2027, Kemensos berkomitmen untuk terus memperkuat sumber daya manusia, termasuk guru, agar kebutuhan pengajar dapat terpenuhi secara memadai.
"Kami terus memperkuat sumber daya manusia agar dengan jumlah siswa yang jauh lebih banyak bisa tercukupi kebutuhan guru dan sumber daya manusia yang lainnya," tegas Sekretaris Jenderal PBNU ini. Upaya penguatan ini menjadi krusial mengingat dinamika pelaksanaan program Sekolah Rakyat yang tidak selalu mulus.
Pada awal peluncuran program Sekolah Rakyat, tercatat ratusan guru memutuskan untuk mengundurkan diri. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengidentifikasi penyebab utama pengunduran diri tersebut adalah lokasi penempatan yang dinilai terlalu jauh dari kediaman para guru. "Para guru yang mengundurkan diri memilih keluar karena penempatan mereka yang jauh. Namun, kami telah menyiapkan pengganti dari para calon guru yang mengikuti pendidikan profesi," ujar Saifullah pada Agustus tahun lalu.
Untuk mengantisipasi dan mengatasi potensi masalah pengunduran diri guru, Kemensos menyatakan telah mempersiapkan lebih dari 50 ribu guru cadangan yang saat ini tengah mengikuti Pendidikan Profesi Guru (PPG). Para calon guru ini siap untuk menggantikan posisi guru yang memutuskan mundur. Meskipun demikian, lonjakan pengunduran diri di awal program sempat menimbulkan kekhawatiran mengenai efektivitas pelaksanaan Sekolah Rakyat secara jangka panjang.
Menanggapi isu ini, pengamat kebijakan publik dari Nalar Institute, Yanuar Nugroho, menilai bahwa sistem administrasi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat cenderung terlalu kaku dan kurang mempertimbangkan realitas sosial di lapangan. "Penempatan yang dilakukan oleh sistem administratif tanpa mempertimbangkan domisili atau kapasitas mobilitas para guru menyebabkan ketidaksesuaian antara kebutuhan pendidikan di daerah dengan kesiapan pribadi guru," jelas Yanuar. Ia menekankan pentingnya pendekatan yang lebih fleksibel dan adaptif terhadap kondisi lokal.
Senada dengan itu, Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji, menegaskan perlunya pelibatan pemerintah daerah dalam proses penempatan guru. Menurutnya, kebijakan yang bersifat satu arah dari pemerintah pusat berpotensi terus menimbulkan persoalan di lapangan. "Pemerintah daerah seharusnya dilibatkan dalam penentuan penempatan guru karena mereka lebih memahami kondisi geografis dan sosial-ekonomi di daerah masing-masing," kata Ubaid.
Lebih lanjut, Ubaid menyarankan agar guru juga dilibatkan sejak awal dalam proses penentuan lokasi mengajar. Melalui konsultasi atau survei preferensi, diharapkan para guru dapat merasa memiliki dan bertanggung jawab lebih besar terhadap program pendidikan yang mereka jalani. Pendekatan partisipatif semacam ini dinilai dapat meningkatkan komitmen dan mengurangi angka pengunduran diri, sekaligus memastikan penempatan guru yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Rekrutmen 5.000 guru baru ini diharapkan dapat menjadi solusi konkret untuk memperkuat fondasi pendidikan Sekolah Rakyat di seluruh penjuru negeri.
