Jakarta – Keinginan mantan Presiden Joko Widodo untuk kembali menyapa masyarakat melalui agenda blusukan setelah masa jabatannya berakhir menuai respons beragam. Ketua Harian Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ahmad Ali menyuarakan keheranannya atas adanya pihak yang mempersoalkan rencana tersebut. Ia menilai, inisiatif Jokowi untuk berkeliling menemui rakyat setelah purna tugas merupakan hal yang lazim dan patut diteladani.
"Baru kali ini juga ada mantan presiden yang mau ingin berkeliling menemui masyarakat kemudian dipermasalahkan satu republik," ujar Ahmad Ali saat dihubungi pada Ahad, 21 Juni 2026. Menurutnya, tidak ada yang salah dari upaya mantan Presiden RI tersebut untuk berinteraksi dengan masyarakat dari berbagai daerah.
Ali menegaskan, agenda blusukan Jokowi pasca-jabatan adalah bentuk apresiasi kepada masyarakat yang telah memberikan kepercayaan. "Apakah tidak pantas kalau setelah dia purna tugas lalu berkeliling ke seluruh provinsi untuk berterima kasih kepada masyarakat yang memilih dia?" tuturnya. Mantan Wakil Ketua Umum Partai NasDem ini memandang positif rencana Jokowi yang dijadwalkan mengunjungi sejumlah daerah pada Juni 2026, termasuk Nusa Tenggara Timur, Lampung, hingga Jawa Barat.
Lebih lanjut, Ahmad Ali berpendapat bahwa rencana blusukan Jokowi tersebut seharusnya menjadi contoh bagi para pemimpin bangsa lainnya. Ia menekankan pentingnya nilai-nilai dalam berpolitik, bukan semata-mata kepentingan sesaat. "Harusnya diteladani presiden-presiden pendahulu lain. Selayaknya politik bukan hanya semata-mata kepentingan tapi nilai," tegasnya.
Sementara itu, Joko Widodo sendiri menyatakan kesiapannya untuk kembali berkeliling ke berbagai daerah di Indonesia setelah kondisi kesehatannya dinyatakan pulih. Ia menjelaskan bahwa agenda tersebut bukanlah sebuah perjalanan yang telah dirancang secara khusus sejak awal, melainkan lebih kepada respons atas berbagai undangan yang datang dari masyarakat di berbagai wilayah.
"Ya ini, kan, saya banyak undangan-undangan dari daerah-daerah untuk hadir, dari masyarakat," ujar Jokowi saat ditemui di Solo, Jawa Tengah, pada Senin, 25 Mei 2026, usai kembali dari Jakarta. Pernyataan ini mengindikasikan bahwa kunjungan-kunjungan tersebut didorong oleh permintaan langsung dari publik.
Namun, rencana blusukan Jokowi ini tidak luput dari pertanyaan sejumlah pihak. Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan, Djarot Syaiful Hidayat, secara terbuka mempertanyakan motif di balik agenda blusukan mantan presiden tersebut. Djarot menduga bahwa kunjungan Jokowi ke daerah-daerah mungkin berkaitan dengan upaya pelurusan isu terkait ijazah palsu yang sempat beredar dan menjadi perbincangan publik.
"Barangkali untuk menetralisasi itu bahwa beliau akan menunjukkan ijazah aslinya untuk mengakhiri polemik yang terjadi, misalnya, gitu ya. Jadi monggo," kata Djarot saat ditemui di sela-sela kegiatan bimbingan teknis PDI Perjuangan untuk anggota DPRD di Jakarta Utara pada Sabtu, 30 Mei 2026. Dugaan ini muncul mengingat isu ijazah palsu sempat menjadi sorotan, terutama menjelang dan selama proses politik berlangsung.
Meskipun demikian, Djarot menegaskan bahwa PDI Perjuangan tidak mempermasalahkan rencana perjalanan Jokowi ke berbagai provinsi seperti Jawa Barat, Nusa Tenggara Timur, hingga Lampung. Baginya, kunjungan tersebut tidak menjadi masalah bagi partai berlambang banteng moncong putih tersebut. Ia justru meyakini bahwa PDI Perjuangan akan semakin solid dalam melakukan konsolidasi partai, bahkan ketika Jokowi melakukan blusukan bersama Partai Solidaritas Indonesia. Pernyataan ini menunjukkan sikap partai yang terbuka terhadap aktivitas Jokowi di luar pemerintahan, sekaligus menegaskan komitmen partai untuk terus memperkuat internalnya.
Agenda blusukan pasca-jabatan memang kerap menjadi sorotan publik dan analis politik. Bagi sebagian orang, kunjungan semacam ini adalah bentuk pengabdian berkelanjutan dan upaya menjaga kedekatan dengan konstituen. Namun, bagi yang lain, terutama ketika dilakukan oleh figur politik yang masih memiliki pengaruh, agenda tersebut bisa menimbulkan spekulasi mengenai motif politik terselubung, seperti penguatan citra atau bahkan manuver politik jelang pemilu mendatang.
Dalam konteks ini, kunjungan Jokowi ke daerah-daerah pasca-purna tugas dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Dari sisi PSI, agenda ini dipandang sebagai tindakan positif yang menunjukkan kedekatan dengan rakyat dan patut menjadi contoh. Sementara dari PDI Perjuangan, meskipun tidak secara eksplisit menolak, muncul pertanyaan mengenai kemungkinan adanya kaitan dengan isu-isu spesifik yang beredar di masyarakat.
Ke depan, bagaimana respons masyarakat dan publik secara luas terhadap agenda blusukan Jokowi ini akan terus menjadi topik yang menarik untuk dicermati. Interaksi langsung dengan warga, seperti yang diungkapkan Jokowi, bisa menjadi sarana untuk mendengarkan aspirasi secara langsung dan memberikan penjelasan atas berbagai isu yang berkembang. Sementara itu, interpretasi dan spekulasi politik akan tetap mewarnai setiap gerak-gerik tokoh publik, terutama mantan kepala negara yang masih memiliki basis pendukung yang kuat. Perjalanan Jokowi ke berbagai daerah ini, yang dimulai pada Juni 2026, akan menjadi penanda awal dari fase baru dalam kiprahnya di ruang publik Indonesia.
