Presiden Amerika Serikat Donald Trump melontarkan janji kampanye yang mengejutkan: memberikan tunjangan sebesar 5.000 dolar AS (sekitar Rp75 juta) kepada setiap warga dewasa Amerika. Tawaran ini muncul di tengah masa pemilihan presiden yang semakin memanas, namun para analis segera mempertanyakan kelayakan, legalitas, dan terutama, kemampuan finansial dari usulan ambisius tersebut.
Sebuah analisis mendalam yang dilakukan oleh para ahli ekonomi dan hukum mengindikasikan adanya keraguan besar terhadap implementasi janji Trump. Pertanyaan mendasar yang mengemuka adalah apakah pemerintah AS memiliki sumber daya finansial yang cukup untuk memenuhi kewajiban sebesar itu, mengingat besarnya populasi dewasa di Amerika Serikat.
Perhitungan kasar menunjukkan bahwa total anggaran yang dibutuhkan untuk menyalurkan 5.000 dolar AS kepada setiap warga dewasa Amerika akan mencapai angka triliunan dolar. Angka ini jauh melampaui kapasitas anggaran rutin pemerintah dan berpotensi menciptakan beban utang negara yang sangat besar. Para analis khawatir bahwa pembiayaan janji ini akan memerlukan pemotongan drastis pada program-program penting lainnya atau bahkan peningkatan pajak yang signifikan, yang keduanya bisa menimbulkan gejolak sosial dan ekonomi.
Selain persoalan anggaran, aspek legalitas janji kampanye ini juga menjadi sorotan. Para pakar hukum tata negara tengah mengkaji apakah usulan pemberian dana tunai langsung kepada seluruh warga dewasa, tanpa adanya kriteria atau tujuan yang jelas, sesuai dengan kerangka hukum dan konstitusi Amerika Serikat. Ada kekhawatiran bahwa hal ini bisa dianggap sebagai penggunaan dana publik yang tidak semestinya untuk tujuan politik.
Salah satu poin penting yang diangkat adalah bagaimana janji ini akan dibiayai. Dalam sebuah pernyataan, seorang analis ekonomi senior yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan, “Pertanyaan utamanya bukan ‘apakah Trump bisa mengeluarkan cek’, tetapi ‘dari mana uang itu akan berasal dan apakah itu sah secara hukum?'” Pernyataan ini mencerminkan keraguan luas di kalangan para ahli mengenai keberlanjutan dan keabsahan finansial dari tawaran tersebut.
Menjelang pemilihan presiden, janji-janji kampanye seringkali bersifat retoris dan sulit untuk diukur secara realistis. Namun, skala janji Trump kali ini menimbulkan kekhawatiran yang lebih mendalam, tidak hanya bagi para pemilih, tetapi juga bagi stabilitas ekonomi dan hukum Amerika Serikat di masa depan. Perdebatan mengenai kelayakan janji ini diperkirakan akan terus berlanjut seiring dengan semakin dekatnya hari pemilihan.
