Pemerintah Irak secara tegas mengancam akan keluar dari Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC) jika kelompok produsen minyak tersebut tidak mengizinkan Baghdad untuk menaikkan kuota produksi minyaknya secara signifikan. Ultimatum ini muncul di tengah tekanan fiskal serius yang dihadapi Irak, menyusul terganggunya ekspor minyak mereka akibat konflik yang sempat menghambat distribusi melalui Selat Hormuz, jalur pelayaran vital bagi minyak dunia.
Seorang pejabat senior Kementerian Perminyakan Irak yang berbicara kepada Reuters pada Kamis (25/6) mengungkapkan bahwa opsi keluar dari OPEC tetap terbuka lebar, meskipun pemerintah saat ini masih memprioritaskan untuk tetap menjadi anggota sambil berupaya menuntut kenaikan kuota produksi. "Arab Saudi dan sekutu OPEC lainnya harus memperlakukan persoalan ini dengan sangat serius. Jika tidak, Irak akan dipaksa mempertimbangkan seluruh opsi yang tersedia," ujar pejabat tersebut, mengindikasikan ketegangan yang meningkat di internal kartel minyak.
Ancaman serius dari Irak ini, yang merupakan produsen minyak terbesar kedua di OPEC setelah Arab Saudi dan salah satu dari lima negara pendiri organisasi pada tahun 1960, memiliki potensi besar untuk mengguncang stabilitas pasar energi global. Meski demikian, pejabat tersebut juga menekankan bahwa pembahasan mengenai keluarnya Irak dari OPEC masih "terlalu prematur" untuk dilakukan. Namun, sinyal yang kuat ini sudah cukup memicu kekhawatiran di kalangan investor.
Tak lama setelah laporan ini beredar, Kementerian Perminyakan Irak mengeluarkan pernyataan yang menegaskan bahwa informasi mengenai rencana keluar dari OPEC tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan sikap resmi pemerintah. Pernyataan ini menunjukkan adanya nuansa dan dinamika internal yang kompleks dalam pengambilan kebijakan di Baghdad. Hingga berita ini ditulis, baik OPEC maupun pemerintah Arab Saudi belum memberikan tanggapan resmi atas permintaan komentar dari Reuters.
Ketergantungan Irak yang sangat tinggi pada sektor minyak untuk pendapatan negaranya menjadi latar belakang utama di balik ancaman ini. Sebagian besar pemasukan negara yang krusial untuk rekonstruksi dan pembangunan pascakonflik, berasal dari penjualan minyak. Namun, pemasukan tersebut tertekan parah setelah konflik di wilayah tersebut mengganggu jalur ekspor melalui Selat Hormuz, yang merupakan gerbang utama bagi sebagian besar minyak Timur Tengah ke pasar global.
Kuota produksi minyak Irak untuk bulan Juli ditetapkan sebesar 4,378 juta barel per hari. Akan tetapi, produksi aktual Irak berada jauh di bawah angka tersebut, terutama karena gangguan ekspor yang terjadi. Data dari OPEC menunjukkan bahwa produksi minyak Irak pada Mei hanya mencapai sekitar 1,48 juta barel per hari, sebuah penurunan tajam dibandingkan hampir 4,2 juta barel per hari pada Februari, sebelum jalur ekspor melalui Selat Hormuz mulai terganggu secara signifikan.
Penurunan drastis dalam produksi dan ekspor ini secara langsung berdampak pada kemampuan Irak untuk membiayai kebutuhan negaranya, mendorong Baghdad untuk mencari cara guna meningkatkan pendapatan minyak. Juru bicara pemerintah Irak, Haider al Aboudi, sebelumnya telah menyatakan bahwa pemerintah tengah berupaya memulihkan kapasitas ekspor minyak sepenuhnya. Lebih ambisius lagi, Irak menargetkan peningkatan produksi minyak menjadi 7 juta barel per hari dalam beberapa tahun mendatang, sebuah target yang memerlukan investasi besar dan stabilitas operasional.
Ancaman Irak ini muncul di tengah proses penting peninjauan kapasitas produksi seluruh anggota OPEC+, aliansi antara OPEC dan negara-negara produsen non-OPEC. Peninjauan ini bertujuan untuk menentukan basis kuota produksi minyak yang akan berlaku pada tahun 2027. Hasil dari peninjauan tersebut akan menjadi acuan vital dalam penetapan kuota produksi masing-masing negara anggota di masa mendatang, menjadikannya momen krusial bagi Irak untuk memperjuangkan kepentingannya.
Berita mengenai ancaman Irak untuk keluar dari OPEC segera memicu reaksi di pasar minyak global. Reuters melaporkan bahwa harga minyak dunia sempat memperpanjang pelemahannya dan diperdagangkan di bawah US$73 per barel setelah laporan tersebut mencuat. Ini menunjukkan betapa sensitifnya pasar terhadap potensi perubahan dalam struktur pasokan global, terutama dari produsen besar seperti Irak.
Keluarnya Irak dari OPEC, jika benar-benar terjadi, akan menjadi pukulan telak bagi organisasi tersebut, tidak hanya dari sisi volume produksi tetapi juga dari aspek historis dan politis. Sebagai salah satu pendiri dan pemain kunci, keputusan Irak akan mengubah dinamika kekuatan dalam OPEC dan berpotensi memicu ketidakpastian lebih lanjut di pasar minyak internasional. Situasi ini menempatkan OPEC dan Arab Saudi dalam posisi sulit, di mana mereka harus menyeimbangkan kepentingan kolektif dengan tuntutan mendesak dari salah satu anggota terpenting mereka.
