Kementerian Pertahanan resmi menghentikan kerja sama produksi jet tempur KF-21 Boramae dengan Korea Selatan. Kebijakan strategis ini mulai berlaku efektif per Senin, 29 Juni 2026.
Pemerintah Indonesia kini mengubah skema pengadaan alutsista tersebut. Jakarta memilih beralih ke metode pembelian langsung dari pemerintah Korea Selatan.
Keputusan ini diambil guna memaksimalkan keuntungan bagi kepentingan nasional. Indonesia ingin memastikan kemitraan militer membawa dampak nyata bagi domestik.
Brigadir Jenderal Rico Ricardo Sirait memberikan penjelasan resmi terkait langkah tersebut. Ia menjabat sebagai Karo Infohan Setjen Kementerian Pertahanan.
Menurut Rico, fokus utama Indonesia adalah penguasaan teknologi pertahanan. Selain itu, pemerintah mengutamakan nilai tambah bagi industri pertahanan nasional.
Perubahan regulasi internal ini didasarkan pada perhitungan investasi negara yang matang. Hal tersebut juga bertujuan memenuhi kebutuhan strategis armada udara nasional.
Di sisi lain, proyek ini sempat diwarnai isu keamanan yang cukup serius. Otoritas Korea Selatan melakukan penyelidikan atas dugaan kebocoran data.
Pejabat DAPA mengungkapkan adanya investigasi gabungan terkait kasus tersebut. Badan Intelijen Nasional turut terlibat dalam proses penyelidikan mendalam.
Sebelumnya, teknisi Indonesia diduga menyimpan data penting dalam media USB. Data tersebut berkaitan dengan pengembangan pesawat di Korea Aerospace Industries.
Proyek pengembangan KF-21 ini memiliki skala nilai yang sangat fantastis. Total anggaran yang digelontorkan mencapai 8,8 triliun won.
Nilai tersebut setara dengan Rp104 triliun dalam kurs mata uang rupiah. Dana tersebut mencakup seluruh tahapan pengembangan pesawat hingga selesai.
Skema pembiayaan proyek ini awalnya melibatkan beberapa pihak utama. Pemerintah Korea Selatan menanggung beban biaya sebesar 60 persen.
Sementara itu, sisanya dibagi rata oleh pihak lainnya. Pemerintah Indonesia dan Korea Aerospace Industries masing-masing menanggung 20 persen.
Langkah penghentian produksi bersama ini menandai babak baru kerja sama pertahanan. Indonesia kini lebih berhati-hati dalam mengelola investasi strategis di luar negeri.
Pemerintah memastikan bahwa setiap rupiah anggaran pertahanan harus berdampak langsung. Kedaulatan teknologi tetap menjadi prioritas utama bagi industri dalam negeri.
Hingga kini, proses transisi dari produksi bersama menuju pembelian langsung terus dimatangkan. Pihak terkait masih terus memantau perkembangan situasi dan hasil investigasi.
Keputusan ini diharapkan dapat memperkuat kemandirian armada udara Indonesia kedepannya. Fokus pemerintah tetap pada penguatan pertahanan yang lebih efisien dan terukur.
