Partai Solidaritas Indonesia (PSI) memberikan klarifikasi resmi terkait foto Presiden ke-7 Joko Widodo.
Foto tersebut memperlihatkan Jokowi sedang menginjak kepala kerbau saat menerima gelar adat di Lampung.
Peristiwa itu berlangsung pada Senin (29/06/2026) dalam rangkaian prosesi penyematan gelar Baginda Pemuka Bangsa.
Ketua DPP PSI, Bestari Barus, menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan bagian dari ritual adat Pepadun.
Prosesi sakral itu disaksikan langsung oleh para tetua adat setempat saat pemberian gelar kehormatan tersebut.
Pihak PSI mengaku telah melakukan konfirmasi mendalam kepada para tokoh adat terkait esensi simbolik ritual ini.
Menurut keterangan para tetua adat, meletakkan jari kaki di kepala kerbau memiliki makna filosofis yang dalam.
Tindakan itu melambangkan status sosial tinggi serta upaya menghilangkan sifat kebinatangan dalam jiwa manusia.
Bestari Barus menjelaskan bahwa ritual ini merupakan bentuk penghormatan budaya yang lazim dilakukan dalam tradisi Lampung.
Sebelumnya, foto ini memicu perdebatan sengit di media sosial hingga melibatkan politisi PDI Perjuangan, Guntur Romli.
Guntur Romli menyoroti bahwa hewan yang diinjak adalah kerbau, bukan banteng yang menjadi lambang partainya.
Spekulasi muncul karena netizen mengaitkan objek kepala kerbau hitam bermoncong putih itu dengan logo partai politik.
Menanggapi kritik tersebut, Bestari Barus meminta pihak luar agar tidak memberikan komentar asal bunyi atau asbun.
Ia menekankan pentingnya memahami rangkaian kegiatan adat agar tidak menyinggung perasaan masyarakat lokal di Lampung.
Bestari mengajak publik untuk menanyakan langsung kepada tokoh adat mengenai prosedur pemberian gelar kehormatan tersebut.
Menurutnya, pemahaman yang keliru dapat menimbulkan kesalahpahaman yang tidak perlu di tengah masyarakat luas.
Klarifikasi ini diharapkan dapat meredam polemik yang sempat berkembang luas di berbagai platform digital nasional.
Hingga saat ini, pihak PSI terus berupaya meluruskan narasi agar nilai-nilai adat tetap dihormati sebagaimana mestinya.
Presiden ke-7 RI tersebut diketahui menerima gelar adat sebagai bentuk pengakuan atas kontribusi selama masa jabatannya.
Ritual tersebut kini menjadi perhatian publik karena memadukan unsur tradisi lokal dengan dinamika politik nasional saat ini.
Situasi di lapangan terpantau kondusif meski diskusi mengenai makna ritual tersebut masih terus berlanjut di jagat maya.
