Pemerintah mengambil langkah evaluasi terhadap program Makan Bergizi Gratis alih-alih menghentikannya, sebagai upaya efisiensi anggaran yang diperkirakan bisa mencapai Rp40 triliun. Keputusan ini diambil menyusul tuntutan demonstrasi mahasiswa yang menyerukan peninjauan ulang program tersebut. Menanggapi kebijakan ini, Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani Chaniago, melontarkan usulan strategis terkait aset operasional Badan Gizi Nasional, khususnya sepeda motor listrik.
Irma menilai bahwa sepeda motor listrik yang saat ini menjadi aset operasional Badan Gizi Nasional tidak lagi efektif dalam menunjang proses distribusi. Ia berpendapat bahwa aset tersebut justru berpotensi menjadi mubazir. "Motor listrik dimanfaatkan untuk apa? Mubazir saja menurut saya, lebih baik di jual lagi saja, karena rata-rata kepala SPPG punya motor," tegas Irma, Anggota Komisi IX DPR RI.
Usulan ini muncul sebagai bagian dari dorongan untuk memastikan efisiensi penggunaan anggaran negara, terutama dalam konteks program prioritas seperti pemenuhan gizi bagi masyarakat. Penjualan aset yang dinilai tidak produktif dapat dialihkan untuk pos-pos anggaran yang lebih mendesak atau untuk mendukung efektivitas program itu sendiri.
Lebih lanjut, Irma Suryani juga menyoroti perlunya penyesuaian proporsional dalam pembagian insentif bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Besaran insentif seharusnya mempertimbangkan volume distribusi makanan yang dilakukan oleh masing-masing SPPG di lapangan. "Insentif SPPG memang harus disesuaikan. Yang distribusi 3.000 dengan yang distribusi 2.500 dan yang 2.000 memang harus beda," ujar legislator dari Fraksi NasDem ini.
Perbedaan skala distribusi ini, menurut Irma, harus tercermin dalam alokasi insentif agar lebih adil dan memotivasi para pelaksana di tingkat akar rumput. Hal ini penting untuk menjaga semangat kerja dan memastikan pelayanan yang optimal di berbagai wilayah dengan tingkat kebutuhan yang beragam.
Selain itu, Irma Suryani Chaniago juga menekankan pentingnya fokus sasaran program Makan Bergizi Gratis. Ia mendesak agar program ini diarahkan secara spesifik menyasar wilayah-wilayah miskin dan mengecualikan sekolah-sekolah elit dari daftar penerima bantuan. "Siswa TK, SD, SMP dan SMA di sekolah elite tidak perlu diberi MBG. Tapi untuk siswa SMA di wilayah miskin tidak apa-apa diberi MBG karena baik juga untuk meningkatkan imunitas tubuh," tuturnya.
Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa bantuan gizi yang disediakan oleh pemerintah benar-benar sampai kepada mereka yang paling membutuhkan, yaitu siswa dari keluarga kurang mampu yang rentan terhadap masalah gizi. Dengan demikian, anggaran negara dapat dialokasikan secara lebih tepat sasaran dan memberikan dampak maksimal.
Dalam kesempatan yang sama, Irma juga menyerukan tindakan tegas terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang tidak memenuhi standar kelayakan operasional. Ia meminta pencabutan izin operasional bagi SPPG yang tidak memiliki fasilitas atau bangunan memadai dan layak pakai. "SPPG yang tidak memadai bangunannya yang menggunakan rumah yang pada dasarnya sempit dan tidak bisa direnovasi kanan kiri sudah seharusnya dicabut izinnya," tegasnya.
Klaim ini didasarkan pada prinsip bahwa setiap fasilitas publik yang melayani masyarakat harus memenuhi standar kebersihan, keamanan, dan kenyamanan yang memadai untuk mendukung pelaksanaan program pemerintah secara efektif dan profesional.
Menanggapi berbagai masukan dari DPR RI, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Agustina Arumsari, memberikan konfirmasi terkait rencana evaluasi yang tengah berjalan. Ia membenarkan adanya peninjauan ulang terhadap nilai insentif bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi agar tidak lagi menerapkan sistem patokan rata. "Iya, iya (evaluasi insentif). Nanti itu termasuk. Setelah data penerima manfaat itu fix, ya, kami harapkan nanti insentifnya nggak fix Rp 6 juta semua kan," ujar Arumsari.
Terkait dengan keberadaan motor listrik yang pengadaannya dilakukan pada masa kepemimpinan sebelumnya, Agustina Arumsari menyatakan bahwa seluruh aset negara yang telah dibeli menggunakan dana APBN harus dimaksimalkan pemanfaatannya. "But prinsip secara umum saya nggak bicara satu-satu sih, kaus kakilah, motorlah, apa, nggak. Tapi prinsip secara umum yang sudah keluar di 2025, karena uang negara sudah keluar harus kita maksimalkan pemanfaatannya itu," jelasnya.
Prinsip ini menekankan pentingnya efisiensi dan optimalisasi penggunaan sumber daya negara. Aset-aset yang masih memiliki nilai guna harus diinventarisasi dan dimanfaatkan sebaik mungkin sebelum dipertimbangkan untuk dilepas atau dialihkan. Evaluasi ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan program Makan Bergizi Gratis berjalan lebih efektif dan efisien, sekaligus menjawab aspirasi masyarakat dan masukan dari lembaga legislatif.
