Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengambil langkah cepat dengan menghubungi langsung Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Simon Aloysius Mantiri, menyusul adanya informasi krusial mengenai potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) yang mengancam ribuan buruh pabrik keramik di Bekasi, Jawa Barat. Isu PHK ini mencuat akibat lonjakan tajam harga gas industri yang memberatkan operasional perusahaan.
Insiden komunikasi tak terduga ini terjadi di sela-sela agenda Wakil Ketua DPR RI tersebut saat menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) di Jakarta, pada Selasa. Dalam momen tersebut, Dasco Ahmad memutuskan untuk melakukan panggilan telepon kepada Simon Mantiri sesaat sebelum ia dijadwalkan menyampaikan pidato sambutannya.
"Halo, Pak Dirut Pertamina, ini saya lagi di Rakernas KSPI. Ya, saya tadi ditanyakan mengenai masalah gas industri. Jadi, ini saya tadi sudah merancang pidato, cuma buyar semua gara-gara soal gas," ujar Dasco Ahmad melalui sambungan telepon, yang sengaja ia dekatkan ke mikrofon agar dapat didengar oleh seluruh audiens yang hadir.
Dalam percakapan singkat yang disiarkan langsung kepada peserta Rakernas, Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, memberikan respons positif. Ia menyatakan komitmen perusahaan untuk segera menindaklanjuti persoalan tersebut dengan berkoordinasi langsung bersama PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk.
"Siap Pak Dasco, saya tentunya akan segera berkoordinasi dengan pihak PGN. Dari kami tentunya berkomitmen untuk melakukan penyesuaian," ungkap Simon dalam percakapan telepon tersebut, memberikan secercah harapan bagi para pekerja.
Lebih lanjut, Dasco Ahmad memaparkan skalapermasalahan yang dihadapinya. Ia menginformasikan bahwa ancaman PHK ini berpotensi menimpa sekitar 55 ribu karyawan yang bekerja di berbagai pabrik keramik di wilayah Bekasi. Kenaikan harga gas industri yang signifikan disebut menjadi biang keladi utama di balik kondisi genting ini. Ia pun menekankan urgensi ditemukannya solusi konkret dalam waktu dekat.
Menyikapi situasi ini, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea, memberikan keterangan lebih rinci mengenai dampak lonjakan harga gas. Ia mengungkapkan bahwa harga gas industri mengalami kenaikan drastis, dari kisaran 6 dolar AS menjadi 23 dolar AS per million metric british thermal units (MMBTU).
"Dua pabrik anggota saya yang terbesar di Bekasi tutup. Itu Granito, satu lagi menyusul Milan Keramik dan Mulia Keramik, karena gas industri. Ini bahaya sekali," tegas Andi Gani, menggambarkan betapa seriusnya dampak kenaikan harga gas terhadap keberlangsungan industri keramik nasional.
Andi Gani juga menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan berbagai upaya komunikasi dan koordinasi, termasuk dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia. Ia berharap agar masalah fundamental ini dapat segera menemukan titik terang dan solusi yang memuaskan dalam kurun waktu dua hingga tiga hari ke depan.
"Kita penghasil energi terbesar di dunia. Alangkah mirisnya kita malah kekurangan gas di dalam negeri, sementara kita malah mengekspor. Mudah-mudahan masalah ini cepat selesai," tuturnya dengan nada prihatin, menyuarakan ironi kondisi pasokan energi nasional yang seharusnya dapat dinikmati oleh industri dalam negeri.
Kenaikan harga gas industri yang tajam ini memang menjadi pukulan telak bagi sektor manufaktur, khususnya industri padat energi seperti keramik. Selain potensi PHK massal yang mengancam ribuan tenaga kerja, hal ini juga berisiko mengganggu rantai pasok produk keramik nasional dan bahkan dapat mempengaruhi daya saing produk Indonesia di pasar global.
Peran strategis Pertamina dan PGN sebagai penyedia utama gas industri menjadi krusial dalam mencari solusi. Koordinasi yang dijanjikan oleh Dirut Pertamina diharapkan dapat menghasilkan kebijakan yang berpihak pada industri domestik, tanpa mengabaikan aspek keberlanjutan pasokan dan keekonomian.
Keterlibatan aktif DPR RI melalui Wakil Ketua Sufmi Dasco Ahmad menunjukkan keseriusan parlemen dalam mengawal isu-isu ketenagakerjaan dan industri. Langkah komunikasi langsung dengan pucuk pimpinan BUMN energi ini diharapkan dapat mempercepat proses perumusan kebijakan yang efektif dan berkeadilan.
Pemerintah, melalui Kementerian ESDM dan kementerian terkait lainnya, diharapkan dapat segera mengevaluasi kembali kebijakan penetapan harga gas industri. Analisis mendalam mengenai faktor-faktor yang menyebabkan lonjakan harga, serta potensi dampak jangka panjang terhadap perekonomian nasional, perlu dilakukan secara komprehensif.
Diharapkan, dalam waktu dekat, akan ada terobosan yang memungkinkan industri keramik dan sektor padat energi lainnya dapat kembali beroperasi secara normal dan kompetitif. Keberlanjutan industri dan kesejahteraan para pekerja harus menjadi prioritas utama dalam setiap pengambilan keputusan terkait energi nasional.
