Jakarta, CNBC Indonesia – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dan Badan Gizi Nasional (BGN) telah mencapai kesepakatan penting terkait upaya efisiensi dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Melalui empat langkah strategis yang diajukan BGN, negara berpotensi menghemat anggaran sekitar Rp40 triliun. Langkah ini menjadi sorotan utama mengingat besarnya alokasi dana untuk program nasional yang ambisius ini.
Keputusan krusial ini mencuat dalam sebuah diskusi bertajuk ‘Beres-beres MBG’ yang diselenggarakan Metro TV, sebagaimana disampaikan oleh keterangan tertulis Bakom RI pada Jumat (26/6). Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, mengapresiasi skema efisiensi yang dipaparkan oleh pimpinan BGN yang baru. Menurutnya, dampak penghematan dari strategi ini akan sangat signifikan terhadap keuangan negara.
"Kalau kita lihat skema efisiensinya, ada empat yang disampaikan, saya kira akan sangat signifikan [dampak penghematannya]," ujar Zainul Munasichin, menekankan pentingnya langkah-langkah yang diusulkan. Penghematan sebesar Rp40 triliun ini bukan hanya berlaku untuk proyeksi anggaran tahun mendatang, tetapi juga mencakup upaya efisiensi yang sedang berjalan di tahun ini.
Sebelumnya, BGN mengajukan usulan anggaran yang cukup besar untuk program MBG, yakni Rp270 triliun untuk tahun 2027. Angka ini menunjukkan peningkatan sekitar Rp2 triliun dibandingkan alokasi tahun 2026 yang sebesar Rp268 triliun. Namun, dengan adanya komitmen efisiensi di bawah kepemimpinan Nanik S Deyang sebagai pimpinan BGN, Zainul meyakini bahwa anggaran MBG 2027 akan jauh berkurang dari proyeksi awal tersebut.
Zainul mengungkapkan bahwa BGN telah berjanji kepada Komisi IX DPR untuk melakukan penghematan minimal Rp40 triliun. "Waktu rapat, BGN komitmen dengan kita, mereka akan melakukan exercise penghematan minimal Rp40 triliun, termasuk yang tahun ini. Tahun ini pun BGN sedang melakukan exercise untuk penghematan dan angkanya mungkin hampir sama," jelas Zainul. Komisi IX sendiri telah memberikan waktu dua pekan kepada BGN untuk merampungkan perhitungan detail efisiensi ini. Rapat dengar pendapat (RDP) lanjutan dijadwalkan akan digelar pekan depan untuk membahas finalisasi penghematan yang akan diterapkan.
Empat langkah efisiensi yang dipaparkan BGN kepada Komisi IX DPR mencakup berbagai aspek krusial dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis. Strategi ini dirancang untuk memastikan bahwa program berjalan lebih tepat sasaran, efektif, dan efisien secara finansial.
Langkah pertama adalah mengevaluasi kembali jumlah penerima manfaat program MBG. Salah satu opsi yang menjadi pembahasan serius adalah potensi tidak lagi memberikan MBG kepada seluruh siswa SMA atau sederajat. Saat ini, kelompok siswa ini mencapai sekitar 11 juta orang. Dengan mengevaluasi cakupan penerima manfaat, BGN berupaya memfokuskan sumber daya pada kelompok yang paling membutuhkan atau pada fase tumbuh kembang yang paling krusial. Ini bisa berarti penyesuaian kriteria penerima manfaat agar program lebih tepat sasaran dan berdaya guna maksimal.
Kedua, BGN berencana mengurangi intensitas pemberian paket MBG. Jika sebelumnya makanan diberikan selama 25 hari dalam sebulan, atau enam hari dalam seminggu, ke depan penyaluran MBG akan direncanakan hanya berjalan pada hari Senin hingga Jumat. Ini berarti sekitar 20 hari dalam sebulan. Melalui skema ini, program MBG tidak akan diberikan saat hari libur nasional maupun selama masa libur sekolah. Perubahan ini bertujuan untuk menekan biaya operasional dan logistik yang timbul dari penyaluran di luar hari aktif sekolah, tanpa mengurangi esensi pemenuhan gizi pada hari-hari belajar.
Langkah efisiensi ketiga adalah mengevaluasi pemberian insentif untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Komisi IX sepakat bahwa insentif yang selama ini disamaratakan sebesar Rp6 juta per hari per SPPG perlu disesuaikan secara proporsional. Penyesuaian ini akan didasarkan pada jumlah penerima manfaat yang dilayani oleh masing-masing SPPG. Dengan demikian, SPPG yang melayani jumlah siswa lebih sedikit akan menerima insentif yang proporsional, mencegah pemborosan anggaran dan mendorong efisiensi di tingkat operasional lapangan.
Terakhir, BGN akan menerapkan sistem pengelompokan atau penilaian SPPG. Nantinya, SPPG akan dibagi ke dalam beberapa klaster berdasarkan kapasitas dan kinerja mereka. Sistem ini akan memungkinkan perbedaan besaran insentif ataupun anggaran yang diterima oleh masing-masing klaster SPPG. Pendekatan ini diharapkan dapat mendorong SPPG untuk terus meningkatkan kapasitas dan kualitas layanannya, sekaligus memastikan alokasi anggaran yang lebih adil dan efisien berdasarkan performa nyata di lapangan.
Program Makan Bergizi Gratis sendiri merupakan inisiatif pemerintah yang bertujuan untuk mengatasi masalah gizi dan stunting di kalangan anak-anak dan remaja Indonesia, serta mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia sejak dini. Dengan cakupan yang sangat luas dan melibatkan anggaran triliunan rupiah, efisiensi menjadi kunci agar program ini dapat berkelanjutan dan memberikan dampak maksimal. Komitmen bersama antara DPR dan BGN ini menunjukkan keseriusan pemerintah dan lembaga legislatif dalam mengelola keuangan negara secara bertanggung jawab, sekaligus memastikan bahwa program kesejahteraan rakyat dapat berjalan optimal.
Dalam dua pekan ke depan, publik akan menantikan hasil finalisasi perhitungan efisiensi dari BGN. Rapat dengar pendapat mendatang di DPR akan menjadi momen penting untuk mengesahkan langkah-langkah penghematan ini. Kolaborasi antara DPR dan BGN diharapkan dapat menghasilkan kebijakan yang tidak hanya efisien secara anggaran, tetapi juga efektif dalam mencapai tujuan mulia program Makan Bergizi Gratis, yaitu menciptakan generasi penerus bangsa yang lebih sehat dan cerdas.
