Dokumen-dokumen baru yang dirilis mengungkap adanya kekhawatiran mengenai kualitas udara di New York pasca-serangan teroris 11 September 2001. Meskipun pejabat publik saat itu meyakinkan masyarakat bahwa udara aman untuk dihirup, temuan ini mengindikasikan adanya keraguan internal mengenai tingkat kontaminasi, khususnya terkait penyebaran serat asbes yang meluas.
Sebanyak 2.700 halaman dokumen yang diperoleh oleh Environmental Working Group (EWG) melalui Freedom of Information Act (FOIA) mengungkapkan diskusi internal yang terjadi di antara para pejabat pemerintahan saat itu. Dokumen-dokumen ini mencakup laporan dan memorandum yang membahas penanganan dan pembersihan lokasi serangan World Trade Center, serta dampak lingkungan yang ditimbulkannya.
Salah satu kekhawatiran utama yang muncul dari dokumen-dokumen tersebut adalah tingkat penyebaran asbes. Asbes, yang merupakan bahan bangunan umum di Menara Kembar, diperkirakan tersebar luas ke seluruh penjuru kota akibat runtuhnya gedung. Hal ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai potensi risiko kesehatan jangka panjang bagi para pekerja penyelamat, penduduk, dan siapa pun yang terpapar debu pasca-serangan.
Meskipun para pejabat Badan Perlindungan Lingkungan Amerika Serikat (EPA) dan pejabat lainnya secara publik menyatakan bahwa udara di Manhattan aman, dokumen-dokumen tersebut menunjukkan bahwa ada perbedaan pendapat dan kekhawatiran di kalangan ilmuwan dan staf EPA. Laporan internal bahkan menyebutkan bahwa tingkat toksisitas debu yang terhirup belum sepenuhnya dipahami dan kemungkinan mengandung berbagai bahan berbahaya lainnya.
Dokumen-dokumen ini, yang sebagian besar berasal dari periode antara 11 September 2001 hingga akhir tahun itu, memberikan gambaran yang lebih kompleks tentang respons pemerintah terhadap bencana tersebut. Mereka menunjukkan bahwa di balik pernyataan publik yang menenangkan, terdapat perdebatan dan kekhawatiran yang mendalam mengenai keamanan lingkungan dan kesehatan masyarakat. EWG berpendapat bahwa pengungkapan ini seharusnya mendorong evaluasi ulang terhadap penanganan krisis dan transparansi yang lebih besar di masa depan.
