Category: POLITIK

JAKARTA – Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI akhirnya memberikan lampu hijau untuk sebagian dari pengajuan tambahan anggaran yang diajukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Namun, persetujuan ini tidak berlaku menyeluruh, melainkan difokuskan pada program strategis pemajuan dan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM).

Dalam rapat kerja yang digelar pada Rabu, 17 Juni 2026, Ketua Komisi XI DPR, Willy Aditya, menyatakan bahwa tambahan anggaran yang disetujui hanya untuk program pemajuan dan penegakan HAM. "Untuk tambahan program pemajuan dan penegakan HAM kami acc, tapi untuk dukungan manajemen kami tidak acc," tegas Willy dalam pertemuan tersebut. Keputusan ini mencerminkan prioritas legislatif dalam mengalokasikan sumber daya negara.

Sebelumnya, pagu indikatif Kemenkumham untuk tahun anggaran 2027 telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan sebesar Rp 728,1 miliar. Rincian pagu tersebut terbagi menjadi Rp 248,9 miliar untuk program pemajuan dan penegakan HAM, serta Rp 480,3 miliar dialokasikan untuk dukungan manajemen. Angka ini menjadi dasar perhitungan bagi Kemenkumham dalam mengajukan tambahan anggaran.

Menteri Hukum dan HAM, Natalius Pigai, menjelaskan alasan di balik pengajuan tambahan anggaran, terutama untuk pos dukungan manajemen. Pihaknya mengungkapkan bahwa Kemenkumham telah melakukan rekrutmen besar-besaran pada tahun berjalan, menambah jumlah pegawai sebanyak 500 orang. Dengan penambahan ini, total sumber daya manusia di Kemenkumham mencapai 1.800 orang.

Masalah krusial yang dihadapi adalah anggaran untuk belanja pegawai baru tersebut tidak tercakup dalam pagu indikatif yang telah ditetapkan sebelumnya. Akibatnya, Kemenkumham mengajukan permohonan tambahan anggaran sebesar Rp 492,9 miliar untuk menutupi kebutuhan operasional dan kepegawaian yang membengkak.

Dari total usulan Rp 492,9 miliar tersebut, Menteri Pigai merinci alokasinya. Sebesar Rp 224,9 miliar diusulkan untuk program pemajuan dan penegakan HAM, yang selaras dengan fokus Komisi XI DPR. Sementara itu, sisanya sebesar Rp 267,9 miliar diajukan untuk pos dukungan manajemen, yang mencakup kebutuhan administratif dan operasional terkait peningkatan jumlah pegawai.

Namun, tidak semua pihak di Komisi XI DPR menyepakati usulan tambahan anggaran secara keseluruhan. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) secara tegas menyatakan penolakan terhadap seluruh usulan penambahan anggaran Kemenkumham. Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka, menyampaikan bahwa pengajuan tersebut dinilai tidak sejalan dengan ketentuan yang berlaku.

Rieke merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 156 Tahun 2024, khususnya Pasal 4 dan 5, yang menegaskan bahwa tugas utama Kemenkumham adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang HAM melalui program prioritas nasional, yaitu P5 HAM. Menurut pandangan Fraksi PDIP, komposisi usulan tambahan anggaran yang diajukan oleh Kemenkumham tidak mencerminkan prioritas inti kementerian dalam menegakkan pelayanan publik yang berorientasi pada HAM.

"Fraksi PDIP menyatakan usulan penambahan anggaran sebesar Rp 492,9 miliar belum dapat disetujui," tegas Rieke Diah Pitaloka dalam forum rapat kerja tersebut. Penolakan ini menggarisbawahi pentingnya keselarasan antara pengajuan anggaran dengan mandat dan prioritas program kementerian.

Keputusan Komisi XI DPR untuk menyetujui sebagian anggaran, khususnya untuk program pemajuan dan penegakan HAM, diharapkan dapat memperkuat kapasitas Kemenkumham dalam menjalankan amanat konstitusi terkait perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia. Penguatan program-program HAM dinilai krusial dalam membangun masyarakat yang adil dan beradab, serta memastikan bahwa setiap warga negara terlindungi hak-haknya.

Di sisi lain, penolakan terhadap tambahan anggaran untuk dukungan manajemen mengindikasikan adanya catatan dari DPR terkait efisiensi dan prioritas belanja di internal Kemenkumham. Hal ini dapat mendorong kementerian untuk melakukan evaluasi internal terhadap kebutuhan dukungan manajemen dan mencari solusi alternatif yang lebih efisien, tanpa mengorbankan pelayanan publik.

Perdebatan dan keputusan ini menunjukkan dinamika antara fungsi pengawasan dan anggaran DPR dengan eksekutif. Kemenkumham kini dihadapkan pada tantangan untuk mengelola anggaran yang disetujui secara optimal, sambil mencari solusi untuk kebutuhan operasional yang belum terpenuhi akibat penolakan sebagian usulan anggaran. Fokus pada penguatan program HAM, yang mendapat dukungan DPR, diharapkan menjadi momentum bagi Kemenkumham untuk meningkatkan kinerja di bidang yang paling esensial bagi perlindungan warga negara.

PADANG – Pemerintah Kota Padang terus mendorong optimalisasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar tidak hanya menyentuh aspek pemenuhan gizi, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan. Wali Kota Padang, Fadly Amran, menegaskan bahwa keberhasilan program prioritas nasional ini sangat bergantung pada kemampuan memperkuat rantai pasok pangan lokal, melibatkan berbagai pelaku usaha mulai dari pasar tradisional, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), hingga petani, nelayan, dan peternak setempat.

Penegasan ini disampaikan Fadly Amran saat memimpin rapat evaluasi pelaksanaan Program MBG di Kota Padang yang digelar di Aula Bagindo Aziz Chan, Balai Kota Aie Pacah, pada Rabu, 17 Juni 2026. Menurutnya, standardisasi rantai pasok bahan baku merupakan kunci agar seluruh elemen masyarakat lokal dapat menjadi bagian dari ekosistem pemasok pangan yang memenuhi standar MBG. Dengan demikian, manfaat program yang bertujuan mulia ini akan dirasakan secara lebih luas oleh masyarakat.

"Program Makan Bergizi Gratis ini adalah agenda besar negara, bukan sekadar program pemerintah daerah. Oleh karena itu, seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan perangkat daerah harus saling mendukung untuk memastikan pemenuhan gizi anak-anak dan penerima manfaat lainnya melalui layanan yang berkualitas," ujar Wali Kota Fadly Amran dalam arahannya.

Ia menekankan bahwa keberhasilan program tidak hanya diukur dari kelancaran operasional dapur penyedia makanan, melainkan juga ditopang oleh sistem pendataan yang akurat. Sistem ini mencakup kebutuhan spesifik setiap SPPG, ketersediaan bahan baku, pola distribusi yang efisien, hingga respons masyarakat terhadap program. Akurasi data menjadi fondasi penting untuk perencanaan dan evaluasi yang tepat sasaran.

Lebih lanjut, Fadly Amran mendorong seluruh SPPG di Kota Padang untuk mempersiapkan diri menghadapi sistem penilaian atau grading yang akan dilakukan oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Ia berharap setiap dapur MBG mampu mencapai standar terbaik dalam berbagai aspek, mulai dari mutu layanan, kebersihan, keamanan pangan, hingga tata kelola operasional yang profesional. Peningkatan kualitas ini penting untuk menjaga kepercayaan publik dan efektivitas program.

"Saya berharap pembangunan dan pengembangan SPPG berjalan sesuai aturan. Program prioritas tetap harus berjalan, namun keselamatan, ketertiban tata kota, dan kepatuhan terhadap regulasi tidak boleh diabaikan," tegasnya, menekankan pentingnya keseimbangan antara percepatan program dan kepatuhan terhadap norma serta perizinan yang berlaku.

Wali Kota juga menyoroti aspek teknis pendukung operasional SPPG. Ia meminta Perumda Air Minum Kota Padang dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk memastikan seluruh dapur SPPG memiliki akses air bersih yang memadai. Ketersediaan air bersih adalah elemen fundamental dalam menjaga kebersihan dan sanitasi di dapur. Selain itu, ia mengingatkan para yayasan dan pengelola SPPG untuk patuh terhadap ketentuan daerah mengenai pembangunan gedung dan pemanfaatan lahan, demi terwujudnya penataan kota yang harmonis.

Kepala Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang, Alfiadi, yang juga menjabat sebagai Sekretaris Satuan Tugas (Satgas) MBG Kota Padang, menjelaskan bahwa evaluasi pelaksanaan program MBG dilakukan secara rutin dan komprehensif setiap bulan. Tujuannya adalah untuk memantau dan memastikan seluruh aspek program berjalan optimal, mulai dari pengadaan bahan baku, operasional dapur, hingga kualitas pelayanan kepada para penerima manfaat.

"Kita terus mengawal kualitas pelaksanaan MBG. Sesuai arahan Bapak Wali Kota, seluruh SPPG di Kota Padang harus menjadi yang terbaik, sejalan dengan semangat Program Unggulan (Progul) Padang Juara," ujar Alfiadi. Semangat "Padang Juara" ini menjadi dorongan bagi seluruh pihak untuk memberikan kinerja terbaik demi kesejahteraan masyarakat.

Saat ini, tercatat sebanyak 72 SPPG telah beroperasi di Kota Padang, atau sekitar 75 persen dari target 96 SPPG yang telah ditetapkan. Pemerintah Kota Padang optimis bahwa kekurangan 24 SPPG dapat terpenuhi dalam dua hingga tiga bulan ke depan. Hingga kini, pelaksanaan MBG di Kota Padang dilaporkan berjalan relatif baik, menunjukkan progres positif dalam pencapaian target.

Rapat evaluasi yang digelar menjadi forum penting untuk koordinasi antarinstansi dan pemangku kepentingan. Tujuannya adalah memperkuat kualitas layanan SPPG dan memastikan keberlanjutan program prioritas nasional ini berjalan lancar di Kota Padang, serta berdampak positif pada ekonomi lokal.

Acara tersebut dihadiri oleh berbagai pejabat penting, termasuk Koordinator SPPG Wilayah Kota Padang, Utami Yuliani Amir, mewakili Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Pekanbaru. Hadir pula Kepala Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal (PJPH) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Ikrar Abdi, yang menunjukkan komitmen terhadap standar kehalalan produk pangan. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Padang, Dessi Febriyanti, turut hadir untuk memastikan data yang akurat menjadi dasar evaluasi. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Didi Aryadi, serta Asisten Administrasi Umum, Corri Saidan, juga tampak hadir memberikan dukungan.

Selain itu, rapat ini juga dihadiri oleh Direktur Utama Perumda Air Minum Kota Padang, Hendra Pebrizal, yang perannya krusial dalam penyediaan air bersih. Para Kepala SPPG dan perwakilan yayasan mitra SPPG di Kota Padang juga turut serta, berbagi informasi dan masukan langsung di lapangan. Kehadiran berbagai elemen ini menegaskan sinergi yang kuat dalam upaya menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis di Kota Padang.

PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo mencatatkan kontribusi signifikan kepada negara sebesar Rp 7,81 triliun sepanjang tahun buku 2025. Angka ini menunjukkan pertumbuhan sebesar lima persen dibandingkan periode sebelumnya, yang meliputi setoran pajak, dividen, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), serta pembayaran konsesi.

Direktur Utama Pelindo, Achmad Muchtasyar, menyampaikan bahwa pencapaian ini merupakan buah dari upaya transformasi berkelanjutan yang dijalankan perusahaan. "Capaian ini merupakan hasil dari upaya transformasi yang terus dijalankan Pelindo untuk meningkatkan kualitas layanan, produktivitas operasional, serta memberikan nilai tambah yang lebih luas bagi negara dan masyarakat," ujarnya saat Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2025 pada Rabu, 17 Juni 2026.

Transformasi yang dilakukan Pelindo tidak hanya berdampak pada kontribusi keuangan negara, tetapi juga tercermin dalam kinerja usaha perusahaan yang membukukan hasil positif. Pada tahun 2025, Pelindo berhasil mencatat pendapatan usaha sebesar Rp 35,48 triliun, mengalami pertumbuhan sembilan persen dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini utamanya didorong oleh peningkatan aktivitas kepelabuhanan serta optimalisasi produktivitas dan efisiensi operasional di berbagai pelabuhan yang berada di bawah pengelolaan Pelindo.

Lebih lanjut, keberhasilan kinerja perusahaan juga terlihat dari berbagai indikator operasional selama tahun 2025. Arus peti kemas yang dikelola Pelindo mencapai 19,8 juta TEUs, meningkat lima persen dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, arus kapal tercatat sebanyak 1,42 miliar Gross Tonnage (GT) dan arus penumpang mencapai 20,4 juta orang. Masing-masing indikator ini menunjukkan peningkatan sebesar satu persen dan lima persen dibandingkan tahun sebelumnya, menggarisbawahi efektivitas operasional perusahaan.

Momentum positif ini terus berlanjut hingga awal tahun 2026. Hingga Mei 2026, Pelindo kembali mencatat pertumbuhan pada sejumlah indikator operasional jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Arus peti kemas hingga Mei 2026 tercatat sebanyak 8,21 juta TEUs, tumbuh tujuh persen secara year-on-year (YoY). Pertumbuhan ini didorong oleh kenaikan arus peti kemas internasional sebesar sepuluh persen, sementara arus domestik tumbuh empat persen.

Dalam periode yang sama, kunjungan kapal di pelabuhan-pelabuhan yang dikelola Pelindo mencapai 563 juta GT, meningkat satu persen. Arus penumpang juga menunjukkan tren positif dengan pertumbuhan tujuh persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu, mencapai 9,45 juta orang.

Achmad Muchtasyar menekankan bahwa capaian ini mengindikasikan bahwa aktivitas logistik, perdagangan, dan mobilitas masyarakat melalui pelabuhan tetap terjaga positif, bahkan di tengah dinamika ekonomi global dan perdagangan internasional yang kompleks. "Pertumbuhan kinerja pada awal tahun 2026 menunjukkan bahwa transformasi Pelindo berada pada jalur yang tepat. Ke depan, kami akan terus memperkuat layanan, meningkatkan daya saing pelabuhan nasional, serta mendukung kelancaran rantai pasok dan pertumbuhan ekonomi Indonesia," tegasnya.

Dalam forum RUPST Tahun Buku 2025, Pelindo juga menegaskan kembali komitmennya untuk melanjutkan berbagai program strategis. Fokus utama program-program tersebut adalah peningkatan kapasitas dan kualitas layanan pelabuhan, akselerasi digitalisasi proses bisnis, serta penguatan konektivitas maritim di seluruh Indonesia. Inisiatif-inisiatif ini diharapkan dapat semakin memperkokoh peran Pelindo sebagai motor penggerak konektivitas nasional, sekaligus menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan bagi negara, pengguna jasa, serta seluruh pemangku kepentingan.

Sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di sektor maritim, Pelindo memegang peranan krusial dalam mendukung kelancaran arus barang dan mobilitas manusia di seluruh nusantara. Transformasi yang sedang berjalan ini merupakan bagian dari upaya strategis perusahaan untuk meningkatkan efisiensi, daya saing, dan kontribusi terhadap perekonomian nasional, sejalan dengan visi menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Peningkatan kinerja keuangan dan operasional ini juga menjadi bukti nyata komitmen Pelindo dalam menjalankan mandatnya sebagai pengelola pelabuhan utama di Indonesia.

Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, membuka pintu kolaborasi strategis dengan Finlandia guna mengimplementasikan teknologi pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL). Inisiatif ini diharapkan tidak hanya menjadi solusi ampuh bagi permasalahan sampah yang kian mendesak di Bumi Serumpun Bambu Kuning, tetapi juga menjadi penopang vital pasokan energi listrik, khususnya di wilayah-wilayah terpencil yang selama ini kesulitan akses.

Pembangunan fasilitas PSEL menjadi jawaban krusial terhadap tantangan pengelolaan sampah yang dihadapi Sumatera Utara. Saat ini, sebuah proyek PSEL dengan kapasitas 15 megawatt (MW) sedang dalam tahap pembangunan, yang direncanakan akan melayani kebutuhan energi listrik Kota Medan dan Kabupaten Deliserdang. Gubernur Bobby menyatakan harapannya agar pembangunan fasilitas serupa dapat direplikasi dan diperluas ke berbagai penjuru Sumatera Utara, terutama menjangkau daerah-daerah yang secara geografis sulit diakses.

"Kami berharap Finlandia dapat mendukung program pembangunan PSEL ini. Kami membayangkan kerja sama dalam skala yang sama atau mungkin lebih kecil untuk ditempatkan di beberapa wilayah," ujar Bobby saat menerima kunjungan audiensi Duta Besar Finlandia untuk Indonesia, Pekka Kaihilahti, di Kantor Gubernur Sumatera Utara, Jalan Diponegoro 30, Medan, pada Rabu, 17 Juni 2026.

Kehadiran fasilitas PSEL tidak hanya memberikan manfaat ganda, yaitu pemenuhan kebutuhan listrik dan pengelolaan limbah yang berkelanjutan, tetapi juga membuka peluang baru dalam pengembangan industri hilirisasi. Gubernur Bobby menekankan potensi besar Sumatera Utara dalam sektor industri, didukung oleh kekayaan sumber daya alam yang melimpah serta posisi geografis yang sangat strategis di jalur perdagangan internasional Selat Malaka.

Salah satu komoditas unggulan yang menjadi fokus perhatian adalah kelapa sawit. Bobby melihat potensi luar biasa dalam pengembangan industri turunan kelapa sawit melalui teknologi pengolahan yang lebih maju. "Kami sangat terbuka untuk membahas pengolahan kelapa sawit. Ini adalah salah satu sektor paling potensial di Sumatera Utara," tegasnya.

Menanggapi tawaran tersebut, Duta Besar Finlandia untuk Indonesia, Pekka Kaihilahti, menyampaikan kesiapan negaranya untuk mentransfer teknologi PSEL ke Sumatera Utara, baik untuk skala besar maupun kecil. Finlandia juga siap memberikan pendampingan komprehensif, mulai dari penerapan teknologi terkini, sistem penyortiran sampah yang efisien, hingga program edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah yang baik.

Pekka Kaihilahti berbagi pengalaman bahwa Finlandia pernah menghadapi tantangan serupa terkait pengelolaan sampah. Namun, berkat pengembangan teknologi PSEL, kini hanya sekitar satu persen dari total sampah yang berakhir di Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Ia menjelaskan bahwa Finlandia telah berhasil mengembangkan sistem modular pengolahan limbah menjadi listrik yang fleksibel dan dapat disesuaikan dengan berbagai skala kebutuhan.

Sistem modular ini, lanjut Pekka, sangat cocok untuk wilayah-wilayah terpencil. Ia membandingkan karakteristik geografis Finlandia yang berupa negara kepulauan dan tersebar dengan Indonesia, sehingga adaptasi sistem ini dinilai sangat memungkinkan. Teknologi ini mampu mentransformasi sampah menjadi sumber energi yang andal, sekaligus mengurangi volume sampah yang dibuang ke TPA secara signifikan.

Pertemuan antara Gubernur Bobby dan Duta Besar Pekka Kaihilahti ini turut dihadiri oleh Wakil Gubernur Sumatera Utara, Surya, serta sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, menunjukkan keseriusan dan dukungan penuh dari pemerintah daerah terhadap potensi kolaborasi ini. Diskusi ini membuka jalan bagi Sumatera Utara untuk mengadopsi solusi inovatif dan berkelanjutan dalam menghadapi dua tantangan besar: pengelolaan sampah dan pemenuhan kebutuhan energi.

Peluang kerja sama ini tidak hanya terbatas pada aspek teknologi PSEL, tetapi juga merambah ke potensi investasi di sektor industri hilirisasi yang berlandaskan pada sumber daya alam Sumatera Utara yang melimpah. Dengan dukungan teknologi dari Finlandia, Sumatera Utara berpotensi menjadi pionir dalam pengelolaan sampah modern yang menghasilkan energi bersih, sekaligus meningkatkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan industri turunan yang bernilai tambah tinggi.

Implementasi PSEL di daerah terpencil juga menjadi prioritas utama. Dengan sistem modular yang ditawarkan Finlandia, diharapkan wilayah-wilayah yang selama ini kesulitan mendapatkan pasokan listrik memadai dapat merasakan manfaat langsung dari teknologi ini. Hal ini sejalan dengan visi pemerintah provinsi untuk pemerataan pembangunan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat di seluruh penjuru Sumatera Utara.

Lebih lanjut, kolaborasi ini juga membuka kesempatan bagi pertukaran pengetahuan dan sumber daya manusia antara kedua negara. Pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi tenaga kerja lokal dalam operasional dan pemeliharaan fasilitas PSEL akan menjadi bagian penting dari kerja sama ini, memastikan keberlanjutan dan kemandirian pengelolaan sampah dan energi di masa depan.

Sumatera Utara, dengan kekayaan sumber daya alam dan potensi ekonomi yang besar, kini berada di jalur yang tepat untuk mengadopsi solusi inovatif dari Finlandia. Langkah strategis ini tidak hanya akan mengatasi permasalahan sampah yang mendesak, tetapi juga memperkuat ketahanan energi dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, menciptakan Sumatera Utara yang lebih bersih, hijau, dan berdaya saing di kancah nasional maupun internasional.

Jakarta – Di era digital yang serba cepat dan penuh informasi, prinsip-prinsip jurnalisme yang independen dan berintegritas menjadi semakin krusial. Tempo, salah satu media terkemuka di Indonesia, menegaskan komitmennya untuk menyajikan berita tanpa memihak satu golongan, serta berupaya melenyapkan prasangka dan menumbuhkan saling pengertian. Sejak didirikan pada 6 Maret 1971, Tempo menjadikan asas ini sebagai landasan utama dalam setiap liputan dan pemberitaannya.

Filosofi jurnalisme Tempo bukan sekadar slogan, melainkan pedoman yang tercermin dalam setiap karya jurnalistiknya. Media ini percaya bahwa kebajikan maupun ketidakbajikan bukanlah monopoli satu pihak tertentu. Oleh karena itu, tugas pers, menurut Tempo, adalah memerangi penyebaran prasangka, bukan memupuknya. Sebaliknya, media ini bertekad untuk mengkomunikasikan pemahaman antar sesama, bukannya menyebarkan kebencian atau menciptakan permusuhan.

Jurnalisme Tempo juga secara tegas menolak praktik jurnalistik yang bersifat memaki, mencibir, menjilat, atau menghamba pada pihak manapun. Pendekatan ini bertujuan untuk menjaga independensi dan objektivitas dalam peliputan, memastikan bahwa setiap berita yang disajikan kepada publik berlandaskan fakta dan analisis yang mendalam, bukan agenda tersembunyi atau tekanan dari pihak manapun. Komitmen ini menjadikan Tempo sebagai salah satu pilar penting dalam ekosistem media nasional yang sehat dan demokratis.

Dalam menghadapi lanskap media yang terus berubah, terutama dengan maraknya media sosial, Tempo terus beradaptasi sambil tetap memegang teguh prinsip-prinsip dasarnya. Platform digital dan aplikasi mobile menjadi sarana bagi Tempo untuk menjangkau audiens yang lebih luas dan menyajikan berita secara lebih interaktif. Unduh aplikasi Tempo kini tersedia di App Store dan Google Play Store, memudahkan pembaca untuk mengakses berita terkini dan mendalam kapan saja dan di mana saja.

Keberadaan Tempo sebagai penandatangan Kode Etik Jurnalisme Internasional (IFCN Code of Principles) yang dibuktikan dengan badge IFCN Signatory, semakin mempertegas akuntabilitas dan profesionalisme media ini. Verifikasi oleh IFCN Poynter Institute menunjukkan bahwa Tempo telah memenuhi standar tertinggi dalam pelaporan yang akurat, etika jurnalistik, dan transparansi. Hal ini penting untuk membangun kepercayaan publik di tengah maraknya informasi yang belum terverifikasi atau bahkan disinformasi yang beredar di ruang digital.

Di Indonesia, media seperti Tempo memegang peranan vital dalam fungsi kontrol sosial dan edukasi publik. Melalui pemberitaan yang berimbang, jurnalis Tempo berupaya menyajikan berbagai perspektif mengenai isu-isu penting yang dihadapi bangsa, mulai dari politik, ekonomi, hukum, sosial, hingga budaya. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif sebelum membentuk opini mereka sendiri.

Kebebasan pers, sebagaimana yang diperjuangkan oleh Tempo, adalah elemen fundamental dalam sebuah negara demokrasi. Pers yang bebas dapat mengungkap berbagai persoalan, mengawasi jalannya pemerintahan, dan memberikan ruang bagi suara-suara yang mungkin terpinggirkan. Namun, kebebasan ini datang dengan tanggung jawab besar untuk menyajikan informasi yang akurat dan terverifikasi. Tempo secara konsisten menunjukkan dedikasinya dalam menjalankan tanggung jawab tersebut, menjadikannya sumber berita yang terpercaya bagi jutaan pembaca.

Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara masyarakat mengonsumsi berita. Media sosial, meskipun menawarkan kecepatan dan jangkauan yang luar biasa, juga menghadirkan tantangan tersendiri. Penyebaran hoaks dan ujaran kebencian menjadi isu serius yang perlu dihadapi. Dalam konteks ini, jurnalisme berkualitas seperti yang diusung Tempo menjadi garda terdepan dalam menyajikan fakta yang terverifikasi dan analisis yang mendalam, membantu masyarakat memilah informasi yang benar dari yang salah.

Komitmen Tempo untuk tidak memihak dan melenyapkan prasangka bukan hanya sekadar etos kerja, tetapi juga merupakan kontribusi nyata dalam menjaga kohesi sosial di Indonesia. Dengan menyajikan narasi yang inklusif dan berimbang, Tempo berusaha menjembatani perbedaan dan membangun pemahaman di tengah masyarakat yang beragam. Ini adalah peran krusial yang seringkali terabaikan di tengah persaingan media yang semakin ketat.

Menghadapi tantangan di masa depan, Tempo terus berinovasi dalam format pemberitaan dan teknologi untuk tetap relevan dan efektif. Namun, inti dari perjuangan jurnalistiknya tetap sama: menyajikan kebenaran, mendorong pemahaman, dan berkontribusi pada masyarakat yang lebih tercerahkan. Melalui aplikasi mobile dan platform digital lainnya, Tempo mengajak pembaca untuk terus terhubung dengan berita yang berkualitas dan menjadi bagian dari gerakan jurnalisme yang bertanggung jawab.