Badan Pusat Statistik (BPS) Daerah Istimewa Yogyakarta memberikan penjelasan terkait masuknya seorang pengemudi becak di Kulon Progo ke dalam klasifikasi desil 9. Penyesuaian data ini memicu pertanyaan, namun BPS menegaskan bahwa proses tersebut valid dan merupakan bagian dari upaya pemutakhiran data kesejahteraan.
Kepala BPS DIY, Erni Tri Haryanti, menyatakan bahwa klasifikasi desil kesejahteraan didasarkan pada berbagai indikator ekonomi dan sosial. “Desil 9 itu kan 10 persen teratas dari sisi kesejahteraan. Jadi, ini bukan berarti tidak valid, tetapi memang ada pemutakhiran data yang perlu dilakukan,” ujar Erni dalam keterangannya, Senin (25/3/2024).
Erni menjelaskan lebih lanjut bahwa data desil kesejahteraan diperoleh melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Survei ini mengumpulkan informasi rinci mengenai kondisi ekonomi rumah tangga, termasuk pendapatan, pengeluaran, kepemilikan aset, dan akses terhadap fasilitas dasar. “Jadi, ada variabel-variabel yang kami survei, kemudian kami olah menjadi desil, dari desil 1 sampai desil 10,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa penempatan seseorang atau rumah tangga ke dalam desil tertentu bukan semata-mata berdasarkan satu jenis pekerjaan. Melainkan, hasil agregasi dari berbagai faktor yang mencerminkan tingkat kesejahteraan secara keseluruhan. “Misalnya, meskipun profesinya sebagai tukang becak, tetapi jika dia memiliki aset yang cukup, tingkat konsumsi yang tinggi, atau indikator lain yang mencukupi, maka bisa saja masuk ke desil 9,” ungkap Erni.
Tujuan utama dari pemutakhiran data ini adalah untuk memastikan bahwa informasi yang dimiliki BPS selalu relevan dan akurat. Hal ini penting agar kebijakan yang dirancang oleh pemerintah berdasarkan data BPS dapat tepat sasaran dan efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Kami terus melakukan pemutakhiran data agar kebijakan yang ada di pemerintah bisa tepat sasaran. Ini kan juga untuk melihat struktur ekonomi kita seperti apa,” tutup Erni.
