Badan Gizi Nasional (BGN) tengah melakukan peninjauan mendalam terhadap usulan pagu anggaran indikatif untuk tahun 2027. Angka ratusan triliun rupiah yang diajukan sebelumnya dinilai terlalu tinggi dan tidak selaras dengan kebutuhan riil serta target pembangunan nasional jangka menengah. Langkah ini diambil untuk memastikan efisiensi penggunaan anggaran negara.
Rencana anggaran BGN untuk tahun 2027 dipastikan akan mengalami perombakan signifikan. Usulan pagu indikatif awal yang mencapai angka fantastis ratusan triliun rupiah dinilai tidak sejalan dengan kebutuhan riil. Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, menjelaskan bahwa evaluasi ini merupakan respons terhadap temuan internal yang menunjukkan ketidaksesuaian target program dengan dokumen perencanaan jangka menengah negara.
Agustina Arumsari mengungkapkan bahwa usulan pagu indikatif BGN Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp 270 triliun diajukan oleh kepengurusan sebelumnya. Namun, setelah dilakukan kajian internal, angka tersebut dinilai terlalu besar jika dibandingkan dengan target yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). "2027 itu sekitar Rp 270 triliun dengan asumsi penerima manfaat sekitar 81 juta. Tapi sekali lagi itu diajukan oleh masa yang dulu. Sementara kami menganggap kalau kita melihat secara umum lah ya dari data yang ada atau kalau kita bandingkan dengan RPJMN itu sebenarnya sudah jauh sekali loh," ujar Agustina di Kantor BGN, Jakarta, Kamis (18/6/2026).
Evaluasi ini penting untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan benar-benar efektif dalam mencapai tujuan intervensi gizi nasional. Angka Rp 270 triliun tersebut didasarkan pada asumsi menjangkau 81 juta penerima manfaat. Namun, BGN kini ingin memfokuskan program agar lebih tepat sasaran dan efisien.
Menindaklanjuti hasil kajian internal ini, BGN menjadwalkan koordinasi intensif dengan Kementerian Keuangan untuk merumuskan kembali rincian pendanaan yang lebih rasional. Pihak legislatif pun telah memberikan dukungan dan tenggat waktu khusus bagi BGN untuk menyelesaikan penyusunan ulang struktur anggaran ini. "Kemarin dengan DPR sudah sepakat kami diberi waktu 1 bulan untuk kami susun ulang lagi. Nah jadi besok kami bahas dengan Kementerian Keuangan lalu minggu depan juga kami bahas lagi. Jadi kalau ditanya sekarang berapa bu angka detailnya? kami belum bisa menyampaikan tapi angka itu lahir dari asumsi 81 juta penerimaan manfaat 270 itu kami anggap masih terlalu besar lah ya," jelas Agustina.
Dalam kurun waktu satu bulan ke depan, BGN akan fokus pada pembahasan anggaran bersama Kementerian Keuangan dan pihak terkait lainnya. Proses ini akan melibatkan analisis mendalam untuk menentukan angka yang lebih realistis dan sesuai dengan prioritas program gizi nasional.
Fokus utama BGN di sisa tahun 2026 adalah melakukan penataan tata kelola dan pembenahan data penerima manfaat. Upaya ini bertujuan untuk memastikan bahwa bantuan intervensi gizi benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan dan tidak menyasar kelompok masyarakat yang secara ekonomi sudah mampu. Penyaringan ketat terhadap profil penerima manfaat akan menjadi prioritas utama.
"Nah kami meng-exercise lagi berapa sih kira-kira yang bisa kita efisienkan lagi. Sementara memang sekali lagi ini belum final, karena belum dibahas. Tapi kami masih akan terus membahas lah. Jadi kalau kita menggunakan angka-angka penerima manfaat menurut RPJMN. Nah itu kami exercise berapa nilainya menurut RPJMN 2027 berapa nilainya itu sedang kami exercise. Tapi tujuannya adalah bagaimana supaya indikator tujuan intervensi gizi ini tercapai tetapi penerima manfaatnya lebih fokus," terang Agustina saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Senin (15/6/2026).
Proses penyusunan ulang anggaran ini diharapkan dapat menghasilkan alokasi dana yang lebih presisi, efektif, dan efisien. Dengan demikian, BGN dapat lebih optimal dalam mencapai target-target intervensi gizi yang telah ditetapkan dalam RPJMN, sekaligus memastikan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara. Fokus pada penerima manfaat yang tepat sasaran akan menjadi kunci keberhasilan program gizi nasional di masa mendatang.
Dampak dari peninjauan ulang anggaran ini diperkirakan akan sangat signifikan. Dengan memangkas anggaran yang dianggap terlalu tinggi, BGN dapat mengalokasikan sumber daya yang ada untuk program-program yang lebih prioritas atau bahkan memperluas jangkauan program jika efisiensi yang ditemukan memungkinkan. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam menjaga kesehatan fiskal negara dan memastikan bahwa setiap alokasi anggaran memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Lebih lanjut, evaluasi ini juga mencerminkan komitmen BGN untuk meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas program. Dengan melakukan recalculation berdasarkan data penerima manfaat yang lebih akurat dan selaras dengan RPJMN, BGN berupaya untuk menghindari pemborosan anggaran dan memastikan bahwa program gizi nasional benar-benar memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan status gizi masyarakat Indonesia. Koordinasi dengan berbagai kementerian dan lembaga terkait, termasuk Kementerian Keuangan dan DPR, menunjukkan sinergi yang kuat dalam upaya mencapai tujuan pembangunan nasional di bidang kesehatan dan gizi.
