Sejumlah kementerian dan lembaga negara secara serentak menyuarakan kebutuhan anggaran tambahan untuk tahun 2027. Permintaan ini diajukan dalam forum rapat dengar pendapat (RDP) dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) baru-baru ini.
Dalam kesempatan tersebut, beberapa instansi pemerintah mengungkapkan bahwa anggaran yang diajukan untuk 2027 belum mencukupi untuk menjalankan program-program prioritas mereka. Kebutuhan tambahan ini mencakup berbagai pos, mulai dari operasional hingga pelaksanaan proyek strategis.
Salah satu yang menonjol adalah permintaan dari Kementerian Pertanian (Kementan). Menurut Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, pihaknya membutuhkan tambahan anggaran sebesar Rp15,7 triliun untuk tahun 2027. “Kita butuh tambahan Rp15,7 triliun,” ujar Amran dalam rapat bersama Komisi IV DPR RI, Selasa (11/6).
Kebutuhan dana tambahan ini didasari oleh berbagai faktor, termasuk upaya peningkatan produksi pangan nasional dan antisipasi terhadap perubahan iklim yang berpotensi memengaruhi sektor pertanian. Amran merinci bahwa dana tersebut akan dialokasikan untuk berbagai program, seperti pengadaan alat mesin pertanian (alsintan), pembangunan infrastruktur irigasi, serta pengembangan varietas unggul.
Tidak hanya Kementan, Kementerian Perdagangan (Kemendag) juga mengajukan permintaan serupa. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa pihaknya memerlukan tambahan anggaran sebesar Rp2,7 triliun. “Untuk 2027, kami butuh tambahan Rp2,7 triliun. Ini untuk mendanai program-program strategis kami,” jelas Zulkifli.
Perincian anggaran tambahan yang diajukan oleh Kemendag diperkirakan akan difokuskan pada penguatan hilirisasi produk dalam negeri, fasilitasi ekspor, serta stabilisasi harga barang kebutuhan pokok. Selain kedua kementerian tersebut, beberapa lembaga lain juga turut mengajukan proposal anggaran tambahan yang kini tengah dalam pembahasan di tingkat legislatif.
Proses pengajuan anggaran ini merupakan bagian dari siklus perencanaan keuangan negara yang melibatkan dialog intensif antara pemerintah dan parlemen. DPR RI akan meninjau dan mengevaluasi setiap usulan yang masuk sebelum keputusan final mengenai pagu anggaran 2027 ditetapkan.
