Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif, melalui Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, menegaskan komitmen kuat untuk menghentikan ketergantungan Indonesia pada impor bahan bakar minyak (BBM) beroktan tinggi seperti bensin RON 95. Upaya ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat kemandirian energi nasional.
Bahlil menyatakan bahwa pemerintah bertekad mendorong produksi bensin dengan Research Octane Number (RON) 95 dan jenis lainnya di dalam negeri. Hal ini penting untuk mengurangi defisit neraca perdagangan yang salah satunya disebabkan oleh impor migas.
“Kita punya target untuk tahun 2024 ini, kita bisa menghentikan impor bensin RON 95 dan sejenisnya,” ujar Bahlil dalam keterangan persnya di Jakarta, belum lama ini. Ia menambahkan bahwa inisiatif ini sejalan dengan upaya revitalisasi industri petrokimia nasional.
Target ambisius ini menuntut adanya percepatan dalam peningkatan kapasitas produksi kilang minyak yang ada. Selain itu, potensi investasi baru di sektor hilir migas juga terus dijajaki. Pemerintah ingin memastikan pasokan bahan bakar berkualitas tinggi dapat terpenuhi dari sumber domestik.
Bahlil memaparkan bahwa saat ini Indonesia masih mengimpor sejumlah besar bensin dengan RON tinggi. Ketergantungan ini tentu saja membebani devisa negara dan rentan terhadap fluktuasi harga minyak dunia. Dengan produksi lokal, diharapkan harga BBM bisa lebih stabil dan terjangkau bagi masyarakat.
“Kita harus mandiri. Kita tidak mau terus menerus mengimpor,” tegas Bahlil. Ia optimistis bahwa dengan dukungan regulasi yang tepat dan iklim investasi yang kondusif, target produksi bensin RON 95 dan turunannya di dalam negeri dapat tercapai.
Lebih lanjut, Bahlil menguraikan bahwa ada beberapa proyek strategis yang sedang digarap untuk mendukung target ini. Salah satunya adalah revitalisasi kilang-kilang minyak yang sudah ada untuk meningkatkan kapasitas pengolahannya. Investasi baru juga diarahkan untuk membangun fasilitas produksi BBM yang modern.
Pemerintah berkeyakinan bahwa kemandirian energi bukan hanya soal mengurangi impor, tetapi juga menciptakan nilai tambah di dalam negeri. Hal ini akan berdampak positif pada penciptaan lapangan kerja dan penguatan ekonomi nasional secara keseluruhan.
“Ini bukan hanya soal mengurangi impor, tapi bagaimana kita bisa memproduksi sendiri, memberikan nilai tambah di dalam negeri,” pungkas Bahlil. Langkah ini menjadi penanda keseriusan pemerintah dalam mewujudkan ketahanan energi yang berdaulat.
