Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan keterlibatan Bintara Pembina Desa (Babinsa) dalam proses penagihan pajak semata-mata bertujuan untuk menjamin keamanan personel Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Pernyataan ini disampaikan di tengah berbagai tanggapan mengenai potensi pelibatan aparat TNI tersebut dalam tugas yang sebelumnya menjadi kewenangan otoritas pajak.
Menurut Purbaya, langkah ini diambil sebagai antisipasi jika terjadi situasi yang tidak diinginkan, seperti adanya potensi kekerasan terhadap petugas pajak di lapangan. Ia mengibaratkan kondisi tersebut dengan analogi bahwa setiap petugas yang menjalankan tugas negara, termasuk penagihan pajak, berhak mendapatkan perlindungan. “Kalau petugas pajak digebukin, ya Babinsa dilibatkan,” tegas Purbaya saat ditemui di Jakarta pada Selasa, 14 Mei 2024.
Purbaya menekankan bahwa pelibatan Babinsa bukanlah bentuk pengalihan fungsi penagihan pajak kepada TNI. Sebaliknya, ini merupakan langkah strategis untuk memastikan kelancaran dan keamanan pelaksanaan tugas oleh para juru sita pajak. Keberadaan Babinsa diharapkan dapat memberikan efek gentar sekaligus perlindungan fisik bagi petugas DJP yang berhadapan langsung dengan wajib pajak.
Sebelumnya, isu pelibatan Babinsa dalam penagihan pajak ini mencuat dan menimbulkan berbagai spekulasi. Purbaya menegaskan bahwa esensi dari keterlibatan tersebut adalah demi terciptanya lingkungan yang kondusif bagi petugas pajak dalam menjalankan mandatnya. Hal ini sejalan dengan prinsip negara yang wajib melindungi seluruh aparatur sipil negara dalam melaksanakan tugas-tugas kenegaraan.
Dengan adanya jaminan keamanan yang lebih kuat, diharapkan proses penagihan pajak dapat berjalan lebih efektif. Purbaya sendiri telah memberikan sinyal bahwa perlindungan terhadap petugas pajak adalah prioritas, terutama dalam menghadapi situasi-situasi yang berpotensi menimbulkan gesekan. Keterlibatan Babinsa ini diharapkan dapat meminimalkan risiko kekerasan dan memastikan bahwa petugas pajak dapat bekerja tanpa rasa takut.
