Amerika Serikat menjadi satu-satunya negara di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menolak resolusi untuk memperbaiki peta dunia. Resolusi ini diajukan oleh negara-negara Afrika yang mendesak perubahan untuk mewakili benua Afrika secara lebih akurat dan proporsional.
Penolakan tunggal dari AS ini menimbulkan pertanyaan mengenai alasan di balik sikap tersebut. Meskipun resolusi tersebut bertujuan untuk keakuratan geografis, AS memilih untuk tidak mendukungnya, menjadikannya negara terisolasi dalam pemungutan suara di badan dunia tersebut.
Salah satu alasan utama penolakan Amerika Serikat terhadap resolusi tersebut adalah kekhawatiran mengenai potensi implikasi terhadap status Yerusalem. Menurut Duta Besar AS untuk PBB, Nikki Haley, resolusi tersebut dapat digunakan untuk ‘mempromosikan agenda politik’ yang bertentangan dengan kebijakan AS terkait status kota suci tersebut. Haley menyatakan, “Kami tidak akan membiarkan resolusi ini digunakan untuk memajukan agenda politik yang bertentangan dengan kebijakan kami mengenai Yerusalem.” Pernyataan ini mengindikasikan bahwa AS melihat adanya celah dalam resolusi yang bisa dimanfaatkan untuk tujuan politik yang sensitif.
Lebih lanjut, Haley juga menyoroti bahwa resolusi yang diajukan oleh negara-negara Afrika tersebut dianggapnya tidak memiliki dasar yang kuat. Ia berpendapat bahwa resolusi semacam itu tidak seharusnya dibahas di PBB, yang menurutnya merupakan forum untuk menyelesaikan masalah-masalah krusial. Sikap AS ini mencerminkan pendekatan yang lebih selektif dalam menentukan isu-isu yang layak untuk dibahas di tingkat internasional, terutama jika dianggap dapat mengganggu kebijakan luar negeri yang sudah ditetapkan.
Penolakan AS ini juga berakar pada kekhawatiran bahwa resolusi tersebut dapat membuka pintu bagi tuntutan-tuntutan lain yang mungkin dianggap AS sebagai upaya untuk mengubah batas-batas wilayah atau status quo internasional. Dengan demikian, AS memilih untuk berhati-hati dan menolak resolusi tersebut demi menjaga kepentingannya dan kebijakan yang telah diambil, terutama terkait isu-isu sensitif seperti status Yerusalem.
