Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Banten menggelar audiensi dengan Penjabat (Pj) Gubernur Banten, Al Muktabar, pada Selasa, 8 September 2026. Pertemuan yang berlangsung di Pendopo Gubernur Banten ini menjadi momentum krusial bagi Apersi Banten untuk menyampaikan sejumlah permasalahan mendasar yang dihadapi sektor properti di wilayah tersebut.
Fokus utama diskusi adalah terkait tiga persoalan utama yang dianggap menghambat laju pembangunan perumahan, khususnya rumah bersubsidi. Tiga isu yang diangkat meliputi masalah Lingkungan Bebas Sampah (LBS), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), dan perizinan Lahan Sisa Dampak (LSD). Ketiga hal ini menjadi sorotan karena dinilai berpotensi memperlambat progres pembangunan hunian bagi masyarakat.
Dalam pertemuan tersebut, Ketua DPD Apersi Banten, H. Nana Sumarna, secara gamblang memaparkan tantangan yang dihadapi para pengembang. Beliau menggarisbawahi pentingnya penyederhanaan dan percepatan proses perizinan terkait LBS dan LSD. “Kami berharap ada solusi konkret dari pemerintah provinsi terkait masalah LBS dan LSD yang selama ini menjadi hambatan. Ini krusial untuk memastikan pembangunan rumah bersubsidi berjalan lancar dan tepat waktu,” ujar H. Nana Sumarna dalam sesi audiensi.
Lebih lanjut, H. Nana Sumarna menjelaskan bahwa kompleksitas dalam pengurusan LBS dan LSD seringkali menimbulkan penundaan yang signifikan. Hal ini berdampak pada jadwal pembangunan dan pada akhirnya dapat mempengaruhi ketersediaan rumah yang terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Apersi Banten berharap adanya kolaborasi yang lebih erat antara pengembang dan pemerintah daerah untuk mencari formulasi terbaik dalam mengatasi persoalan perizinan ini.
Selain isu LBS dan LSD, pembahasan juga menyentuh pentingnya percepatan penerbitan Sertifikat Laik Fungsi (SLF). SLF merupakan dokumen penting yang menunjukkan bahwa sebuah bangunan telah memenuhi standar kelayakan fungsi sebelum ditempati. Keterlambatan dalam penerbitan SLF juga menjadi keluhan yang disampaikan oleh perwakilan Apersi Banten. Diharapkan, dengan adanya audiensi ini, sinergi antara pemerintah provinsi dan Apersi Banten dapat semakin ditingkatkan demi akselerasi pembangunan perumahan yang inklusif dan berkualitas di Provinsi Banten.
