Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah mengalokasikan dana sebesar Rp 2,2 triliun guna mempercepat pembangunan hunian tetap (huntap) bagi korban banjir dan longsor di wilayah Sumatra. Langkah ini diambil di tengah proses pencairan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) yang masih berlangsung di Kementerian Keuangan, memastikan bahwa pembangunan huntap tetap berjalan tanpa hambatan birokrasi.
Menteri PUPR, Maruarar Sirait, menegaskan kesiapan penuh kementeriannya dalam mendukung percepatan pembangunan huntap di tiga provinsi terdampak bencana, yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. "Kami telah menyiapkan berbagai aspek krusial, mulai dari kebijakan, sumber daya manusia, desain, hingga anggaran yang dibutuhkan," ujar Maruarar usai menghadiri Rapat Koordinasi Tingkat Menteri terkait Perkembangan Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kamis (18/6/2026).
Pemerintah daerah turut memainkan peran penting dalam penyediaan lahan yang sesuai dengan ketentuan Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Renduk PRRP). Lahan yang dipilih dipastikan bebas dari zona rawan bencana untuk menjamin keamanan dan keberlanjutan hunian bagi para penyintas. Selain itu, Kementerian PUPR telah mengerahkan tim sumber daya manusia yang terdiri dari 57 personel di Aceh, 35 personel di Sumatera Utara, dan 30 personel di Sumatera Barat untuk mengawal langsung proses pembangunan.
Untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam setiap tahapan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dilibatkan secara aktif. "Kami juga melibatkan BPKP untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai dengan tata kelola yang baik dan prinsip-prinsip akuntabilitas," tambah Maruarar.
Dalam upaya mempercepat pembangunan dan meningkatkan kualitas hunian, Kementerian PUPR akan memanfaatkan teknologi inovatif. Teknologi Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA) akan diterapkan untuk pembangunan huntap komunal di Aceh dan Sumatera Utara, menawarkan efisiensi waktu pembangunan dan ketahanan struktur. Sementara itu, di Sumatera Barat, akan digunakan teknologi bata interlock presisi yang dikenal memiliki kekuatan dan kerapian tinggi.
Kesiapan anggaran dan sumber daya ini merupakan bagian integral dari upaya pemulihan pascabencana di Sumatra yang saat ini tengah memasuki fase konsolidasi anggaran. Sejak Renduk PRRP Sumatra disahkan oleh DPR bersama Kementerian Keuangan pada 25 Mei 2026, proses pengajuan ABT oleh berbagai kementerian dan lembaga terus bergulir.
Data dari Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam (Satgas PRR) menunjukkan bahwa hingga pertengahan Juni 2026, lima kementerian dan lembaga telah berhasil mendapatkan persetujuan ABT. Sementara itu, 28 kementerian dan lembaga lainnya, termasuk Kementerian PUPR, masih dalam proses internal atau dalam tahap peninjauan di Kementerian Keuangan.
Meskipun proses birokrasi pencairan anggaran masih berjalan, pembangunan huntap tidak lantas terhenti. Data Satgas PRR mencatat bahwa pembangunan terus berlangsung selama masa konsolidasi anggaran. Laporan per 19 Mei 2026 menunjukkan sebanyak 996 unit huntap sedang dalam pengerjaan. Angka ini meningkat signifikan menjadi 1.218 unit pada laporan per 17 Juni 2026, yang berarti ada penambahan 222 unit dalam kurun waktu kurang dari satu bulan.
Dalam periode yang sama, jumlah unit huntap yang telah selesai dibangun juga mengalami peningkatan, dari 357 unit menjadi 383 unit. Provinsi Aceh menjadi wilayah dengan target pembangunan huntap terbesar, yaitu mencapai 28.050 unit, yang setara dengan sekitar 73 persen dari total kebutuhan huntap di tiga provinsi terdampak bencana.
Menteri Dalam Negeri yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Pelaksana Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra, Tito Karnavian, menekankan pentingnya peran Kementerian PUPR dalam program pemulihan ini. Pembangunan huntap komunal merupakan kebutuhan mendesak yang sangat dinantikan oleh masyarakat terdampak bencana.
"Kementerian PUPR menjadi salah satu prioritas karena pembangunan hunian tetap komunal sangat dinantikan oleh masyarakat terdampak bencana. Oleh karena itu, kami sangat berharap adanya dukungan percepatan dari Kementerian Keuangan untuk memastikan program ini berjalan lancar dan tuntas," ujar Tito Karnavian. Keterlibatan aktif berbagai pihak dan pemanfaatan teknologi diharapkan dapat mempercepat pemulihan dan memberikan rasa aman bagi para korban bencana di Sumatra.
