Jakarta – Pemerintah mendorong percepatan program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Sumatra, menyusul telah tersedianya sebagian besar anggaran yang dibutuhkan. Ketua Tim Pengarah Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR), Pratikno, meminta seluruh kementerian, lembaga (K/L), dan pemerintah daerah (Pemda) untuk segera mengimplementasikan program pemulihan di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Imbauan ini disampaikan setelah dana yang tertuang dalam Rencana Induk (Renduk) untuk lima K/L utama telah cair.
Kementerian dan lembaga yang dimaksud meliputi Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, Kementerian Sosial, dan Kementerian Kesehatan. "Sebagian besar anggaran kementerian dan lembaga sudah tersedia, sebagian lainnya masih berproses. Tetapi yang perlu kami kawal bukan hanya pencairan anggaran, melainkan bagaimana program bisa dilaksanakan secepat-cepatnya di lapangan," ujar Pratikno dalam rapat tingkat menteri di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, pada Kamis, 18 Juni 2026.
Pernyataan ini menggarisbawahi keseriusan pemerintah dalam penanganan dampak bencana yang melanda tiga provinsi di Sumatra. Fokus tidak hanya pada penyediaan dana, tetapi lebih pada efektivitas dan kecepatan eksekusi program pemulihan di tingkat lapangan. Hal ini krusial agar masyarakat terdampak dapat segera kembali ke kehidupan normal dan kerugian akibat bencana dapat diminimalisir.
Rencana Induk penanganan pascabencana Sumatra sendiri telah ditetapkan oleh Tim Pengarah pada 13 Mei lalu dan telah disampaikan kepada Menteri Keuangan, sesuai dengan persetujuan arahan Presiden. Total kebutuhan pembiayaan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi diperkirakan mencapai Rp 100,16 triliun. Alokasi dana ini terbagi dalam beberapa tahun anggaran: Rp 38,94 triliun untuk tahun 2026, Rp 32,94 triliun pada 2027, dan Rp 28,28 triliun untuk tahun 2028. Angka ini menunjukkan komitmen jangka panjang pemerintah dalam memulihkan kondisi pascabencana.
Selain memastikan ketersediaan dan pencairan anggaran, Pratikno juga menekankan pentingnya aspek akuntabilitas dalam setiap tahapan program. Tim pengarah akan memperkuat mekanisme pengawasan, monitoring, dan pelaporan untuk memastikan seluruh proses berjalan transparan dan efisien. Langkah ini bertujuan untuk menghindari tumpang tindih antarprogram dari berbagai kementerian dan lembaga, serta memastikan tidak ada aspek penting yang terlewatkan dalam penanganan.
"Karena itu, sinkronisasi dan sinergi menjadi fokus utama yang kami tangani," tegas Pratikno. Koordinasi yang erat antarberbagai pemangku kepentingan menjadi kunci keberhasilan dalam upaya pemulihan skala besar ini. Dengan begitu, sumber daya yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mencapai hasil yang maksimal bagi masyarakat yang terkena dampak.
Menyikapi arahan tersebut, Ketua Satgas PRR yang juga Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, secara spesifik mendorong 28 kementerian dan lembaga untuk segera menyelesaikan penyusunan rencana kegiatan mereka. Dokumen rencana ini merupakan syarat mutlak untuk pencairan anggaran. "Semakin cepat rencana kegiatan rampung, semakin cepat pula upaya rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan sehingga masyarakat terdampak bisa segera kembali menjalani kehidupan secara normal," ujar Tito.
Tito juga mengingatkan pemerintah daerah agar tidak bersikap pasif dan hanya menunggu arahan dari pemerintah pusat. Pemda memiliki peran strategis dalam mempercepat pemulihan di wilayah masing-masing. Ia menambahkan bahwa pemerintah daerah dapat memanfaatkan dana Transfer ke Daerah (TKD) yang seluruhnya telah disalurkan, dengan total mencapai Rp 10,6 triliun, untuk mendukung percepatan pemulihan.
"Kami mohon dukungan dari Ketua Tim Pengarah, anggota pengarah, dan juga Kementerian Keuangan, untuk mempercepat proses pengajuan tersebut," kata Tito, merujuk pada proses administrasi yang mungkin masih memerlukan dukungan lebih lanjut dari kementerian terkait. Dukungan ini penting untuk memastikan kelancaran birokrasi yang seringkali menjadi hambatan dalam implementasi program.
Rapat tingkat menteri yang diselenggarakan di Kantor Kemenko PMK ini dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara, termasuk Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Menteri Perumahan dan Permukiman Maruarar Sirait, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto, dan Wakil Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letjen TNI Richard Taruli H. Tampubolon. Selain itu, hadir pula perwakilan dari berbagai kementerian dan lembaga yang tergabung dalam Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Wilayah Sumatra. Kehadiran para pejabat ini menunjukkan komitmen dan keseriusan pemerintah dalam mengatasi tantangan pemulihan pascabencana di Sumatra. Langkah-langkah strategis yang diambil diharapkan dapat segera memberikan dampak positif bagi masyarakat yang telah lama menanti pemulihan.
