Kementerian Pertahanan (Kemhan) menegaskan bahwa pembiayaan pelatihan dasar militer bagi ribuan calon pengelola Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) menggunakan standar anggaran yang sama dengan program Pendidikan dan Pelatihan Komponen Cadangan (Komcad). Kendati demikian, Kemhan memilih untuk tidak merinci besaran total anggaran yang dialokasikan untuk program yang bertujuan menanamkan nilai bela negara ini.
Brigadir Jenderal Rico Ricardo Sirait, Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kemhan, menjelaskan bahwa pelatihan kedisiplinan yang diberikan kepada peserta Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) ini mengacu pada standar pembiayaan yang telah ditetapkan untuk pendidikan dan pelatihan Komcad. "Untuk pembiayaan, pelatihan kedisiplinan menggunakan standar pembiayaan pendidikan dan pelatihan Komcad yang dikelola sesuai ketentuan yang berlaku," ujar Rico saat dikonfirmasi pada Sabtu, 20 Juni 2026.
Program pelatihan ini tidak sepenuhnya dibebankan kepada Kementerian Pertahanan. Terdapat keterlibatan aktif dari kementerian lain yang turut berkontribusi dalam pembiayaan, sesuai dengan bidang kewenangan masing-masing. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) bertanggung jawab atas pembiayaan pelatihan manajerial bagi calon pengelola KDMP. Sementara itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memberikan dukungan pendanaan untuk pelatihan manajerial bagi peserta Kampung Nelayan Merah Putih.
Meskipun demikian, Rico enggan membeberkan rincian anggaran yang dikucurkan oleh masing-masing kementerian. Ia menyarankan agar pihak yang membutuhkan informasi lebih detail mengenai besaran anggaran setiap program dapat mengonfirmasikannya langsung kepada kementerian atau lembaga yang menjadi penanggung jawab anggaran terkait. Hal ini penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik.
Sebelumnya, pemerintah telah menetapkan kewajiban bagi seluruh calon manajer Koperasi Desa Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih untuk mengikuti pelatihan SPPI. Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memperkuat ketahanan nasional melalui pemberdayaan masyarakat di tingkat desa dan pesisir.
Gelombang pertama pelatihan yang dimulai pada 17 Juni hingga 31 Juli 2026 ini diikuti oleh total 35.476 peserta. Angka tersebut terbagi menjadi 30.000 calon pengelola Koperasi Desa Merah Putih dan 5.476 calon pengelola Kampung Nelayan Merah Putih. Pelatihan dasar militer ini dilaksanakan secara serentak di 67 satuan pendidikan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
Para peserta yang mengikuti program ini akan dibekali dengan pelatihan dasar kemiliteran yang serupa dengan Komponen Cadangan. Pelatihan ini dipadukan dengan materi manajerial dan kompetensi spesifik yang dibutuhkan dalam pengelolaan koperasi dan kawasan nelayan. Tujuannya adalah untuk menghasilkan pengelola yang tidak hanya cakap secara teknis, tetapi juga memiliki pemahaman mendalam tentang pentingnya bela negara.
Menurut Rico, penanaman nilai bela negara merupakan salah satu tujuan utama dari pelatihan militer ini. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara, yang menekankan pentingnya partisipasi seluruh elemen masyarakat dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan bangsa.
Struktur pelatihan dirancang secara bertahap. Tahap awal, yang berlangsung selama 30 hari pertama, akan fokus pada pelatihan dasar militer dan penanaman nilai bela negara. Setelah menyelesaikan fase ini, para peserta akan melanjutkan ke tahap pelatihan manajerial yang memakan waktu 15 hari. Pelatihan manajerial ini dikembangkan secara kolaboratif dengan kementerian teknis terkait, memastikan materi yang disampaikan relevan dan sesuai dengan kebutuhan sektor masing-masing.
Pelaksanaan pelatihan SPPI ini merupakan inisiatif strategis pemerintah untuk menciptakan kader-kader pembangunan yang memiliki integritas, kedisiplinan, dan semangat nasionalisme yang tinggi. Diharapkan, para lulusan pelatihan ini dapat berkontribusi secara signifikan dalam memajukan perekonomian masyarakat, khususnya di sektor koperasi dan perikanan, sambil tetap menjaga semangat bela negara. Keterlibatan berbagai kementerian dalam program ini menunjukkan sinergi lintas sektor yang kuat dalam upaya mewujudkan pembangunan nasional yang berkelanjutan dan berlandaskan pada pertahanan negara.
