Raksasa teknologi dan e-commerce asal Tiongkok, Alibaba, secara resmi melayangkan gugatan hukum terhadap pemerintah Amerika Serikat di pengadilan federal California. Langkah drastis ini diambil sebagai respons atas keputusan Pentagon yang memasukkan Alibaba ke dalam daftar hitam perusahaan yang dituding memiliki keterkaitan dengan militer Tiongkok. Gugatan ini merupakan upaya serius Alibaba untuk membersihkan nama baiknya dan melepaskan diri dari sanksi yang dinilai tidak berdasar.
Kementerian Pertahanan Amerika Serikat (DoD) sebelumnya menyatakan bahwa kepatuhan Alibaba terhadap regulasi teknologi Tiongkok menjadikannya sebagai perpanjangan tangan militer negara tersebut. Tuduhan ini menjadi dasar dimasukkannya Alibaba ke dalam daftar 1260H, yang mencakup perusahaan-perusahaan yang dianggap berkontribusi pada "fusi sipil-militer" dalam basis industri pertahanan Tiongkok. Keputusan ini semakin memperluas daftar hitam Pentagon yang sebelumnya telah mencakup nama-nama besar teknologi lain seperti Baidu, BYD, dan Nio.
Dalam gugatan yang diajukannya, Alibaba secara tegas membantah tuduhan tersebut. Perusahaan menegaskan bahwa penetapan ini "tidak memiliki dasar dalam fakta maupun hukum". Alibaba berargumen bahwa sebagai perusahaan multinasional yang beroperasi di Tiongkok, termasuk perusahaan-perusahaan Amerika, mereka wajib mematuhi peraturan lokal yang berlaku. Perusahaan juga menekankan bahwa platform mereka dirancang khusus untuk sektor ritel dan komputasi awan, bukan untuk pengembangan senjata atau intelijen.
Alibaba juga menyoroti bahwa tidak ada satupun anggota dewan direksi independen mereka yang memiliki afiliasi dengan militer. "Alibaba bukanlah perusahaan militer Tiongkok maupun bagian dari strategi fusi sipil-militer apa pun," tegas perusahaan dalam pernyataannya kepada media. Mereka menambahkan bahwa keputusan untuk memasukkan Alibaba ke dalam daftar 1260H dinilai "sewenang-wenang dan berubah-ubah," sehingga mendorong mereka untuk menuntut penghapusan dari daftar tersebut melalui jalur hukum.
Sanksi yang dijatuhkan Pentagon memang tidak langsung membekukan aset finansial perusahaan. Namun, sanksi ini akan menimbulkan konsekuensi operasional yang berat mulai 30 Juni mendatang. Setelah tanggal tersebut, Pentagon dilarang secara hukum untuk menjalin hubungan bisnis dengan perusahaan-perusahaan yang masuk dalam daftar hitam. Lebih krusial lagi, aturan ini juga berlaku bagi kontraktor Amerika Serikat yang berbagi firma lobi atau firma hukum dengan entitas yang masuk daftar hitam.
Dalam kasus Alibaba, perusahaan berargumen bahwa pembatasan ini akan menciptakan blokade fungsional. Hal ini memaksa penasihat Amerika Serikat yang telah lama bekerja sama dengan Alibaba untuk memutuskan hubungan demi melindungi kontrak pertahanan mereka yang bernilai besar. Konsekuensinya, perusahaan akan kehilangan suara politik dan hukumnya di Washington, tepat pada saat mereka paling membutuhkan untuk membela diri.
Menurut rincian gugatan, Alibaba sebelumnya telah berupaya untuk bertemu dengan pihak Pentagon guna mengklarifikasi kekhawatiran mengenai afiliasi militer Tiongkok. Upaya ini termasuk menyajikan bukti kontribusi ekonomi Alibaba di Amerika Serikat. Namun, raksasa teknologi ini menyatakan bahwa meskipun telah menyampaikan berbagai dokumen, lembaga tersebut tidak mengajukan keberatan lebih lanjut atau meminta informasi tambahan. Sebaliknya, Alibaba "ditetapkan tanpa pemberitahuan atau dengar pendapat yang adil," demikian tercantum dalam gugatan.
Menanggapi pertanyaan media, Departemen Pertahanan AS menolak memberikan komentar. "Kami tidak berkomentar mengenai litigasi yang sedang berlangsung," ujar juru bicara DoD.
Kasus ini mencerminkan eskalasi ketegangan geopolitik yang semakin berdampak pada lanskap bisnis global, terutama bagi perusahaan-perusahaan teknologi besar yang beroperasi di antara kekuatan ekonomi dunia. Keputusan Pentagon untuk memasukkan Alibaba ke dalam daftar hitam, yang didasarkan pada interpretasi keterkaitan dengan militer Tiongkok melalui kepatuhan regulasi, memunculkan pertanyaan tentang batasan dan transparansi dalam penentuan kebijakan luar negeri Amerika Serikat.
Dampak dari dimasukkannya Alibaba ke dalam daftar 1260H sangat luas. Selain potensi pemutusan hubungan bisnis dengan kontraktor pertahanan AS, hal ini juga dapat mempengaruhi kemitraan bisnis Alibaba lainnya di Amerika Serikat dan secara global, terutama jika perusahaan lain merasa berisiko melakukan kerjasama dengan entitas yang berada di bawah pengawasan ketat pemerintah AS. Keberhasilan Alibaba dalam gugatan ini akan menjadi preseden penting bagi perusahaan-perusahaan Tiongkok lainnya yang mungkin menghadapi tantangan serupa di masa depan.
Perjuangan hukum Alibaba melawan Pentagon ini diprediksi akan menjadi kasus yang panjang dan rumit. Bagaimana pengadilan akan menafsirkan kriteria "keterkaitan dengan militer" dalam konteks perusahaan teknologi sipil yang tunduk pada regulasi negara asal, akan menjadi fokus utama. Hasil dari persidangan ini tidak hanya akan menentukan nasib Alibaba, tetapi juga dapat membentuk kembali hubungan bisnis antara Amerika Serikat dan Tiongkok di sektor teknologi.
