Ketua Harian Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Ahmad Ali, membantah kabar dirinya mengundurkan diri dari Partai NasDem. Ia menegaskan bahwa keputusannya untuk bergabung dengan PSI adalah konsekuensi dari keluarnya ia dari struktur kepengurusan Partai NasDem setelah kongres partai tersebut di tahun 2024. Menurutnya, ia tidak lagi masuk dalam jajaran pengurus partai yang didirikan oleh Surya Paloh itu.
Ahmad Ali, yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Fraksi NasDem di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), menyatakan bahwa ia merupakan salah satu kader yang dipercaya oleh Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh. Pernyataan ini disampaikan Ali untuk meluruskan isu mengenai kepindahannya ke PSI. "Saya itu tidak keluar, tapi dikeluarkan dari NasDem," tegasnya saat dihubungi Tempo pada Minggu, 21 Juni 2026.
Politikus asal Sulawesi Tengah ini menduga kuat alasan ia dikeluarkan dari partai adalah karena menolak permintaan terkait mahar politik. Ia mengklaim "yakin seribu persen" bahwa hal tersebut menjadi biang keladinya, meskipun enggan merinci lebih jauh mengenai detail permintaan partai tersebut. Ali merasa bahwa ia telah memberikan kontribusi yang signifikan bagi Partai NasDem, termasuk dalam hal pendanaan.
Ia bahkan memperkirakan bahwa dana yang telah ia keluarkan untuk partai tersebut cukup untuk membangun NasDem Tower yang berlokasi di Gondangdia, Jakarta Pusat. Sebagai salah satu contoh konkret, Ali menyebutkan biaya penyelenggaraan acara "Apel Siaga Kader" pada 16 Juli 2023 lalu, yang merupakan bagian dari perayaan ulang tahun Surya Paloh. "Itu biaya saya semua," ungkapnya.
Upaya konfirmasi terhadap pernyataan Ahmad Ali telah dilakukan dengan menghubungi Sekretaris Jenderal Partai NasDem, Hermawi Taslim, dan Bendahara Umum, Ahmad Sahroni. Namun, hingga berita ini diturunkan pada Minggu malam, 21 Juni 2026, kedua petinggi NasDem tersebut belum memberikan tanggapan.
Pernyataan Ahmad Ali ini menarik perhatian mengingat komitmen Partai NasDem yang kerap digaungkan oleh Surya Paloh mengenai praktik politik tanpa mahar. Surya Paloh dalam berbagai kesempatan, termasuk saat berada di Surabaya pada 21 April 2026, menekankan pentingnya konsistensi dalam menjalankan politik tanpa mahar. Ia mengakui bahwa hal tersebut tidak mudah, namun yakin akan memberikan hasil yang baik jika dijalankan dengan kesadaran penuh.
Lebih lanjut, Surya Paloh juga pernah menegaskan bahwa politik tanpa mahar merupakan implementasi dari gagasan dan nilai-nilai yang diusung oleh Partai NasDem. Ia menyadari adanya keraguan dari masyarakat mengenai partai yang benar-benar bisa menerapkan politik tanpa mahar secara konsisten. Namun, ia optimis bahwa dukungan publik akan mengalir jika praktik tersebut terus dilakukan dari waktu ke waktu, seperti yang disampaikannya pada Mei 2023 lalu.
Pergantian kepengurusan partai, terutama setelah sebuah kongres, seringkali menjadi momen krusial yang menentukan arah dan komposisi internal. Dalam konteks ini, keluarnya seorang tokoh penting seperti Ahmad Ali dari struktur partai dapat diartikan sebagai dinamika internal yang lazim terjadi. Namun, spekulasi mengenai motif di baliknya, terutama terkait isu mahar politik, selalu menarik perhatian publik dan media.
Partai politik di Indonesia seringkali menghadapi tantangan dalam menjalankan operasionalnya, termasuk dalam hal pendanaan. Sistem politik yang ada terkadang mendorong partai untuk mencari sumber pendanaan alternatif, yang kemudian dapat menimbulkan isu-isu sensitif seperti mahar politik. Komitmen untuk menjalankan politik yang bersih dan akuntabel menjadi tolok ukur penting bagi kepercayaan publik terhadap sebuah partai politik.
Kasus Ahmad Ali ini juga dapat menjadi sorotan terkait proses rekrutmen dan kaderisasi di partai politik. Bagaimana partai mengelola aspirasi kader, memberikan ruang bagi kontribusi mereka, dan menjaga loyalitas menjadi kunci penting dalam membangun partai yang kuat dan berkelanjutan. Keputusan untuk mengeluarkan seorang kader yang diklaim memiliki kontribusi besar tentu menimbulkan pertanyaan mengenai mekanisme pengambilan keputusan di internal partai.
Perjalanan politik Ahmad Ali dari NasDem ke PSI menandai pergeseran lanskap politik jelang Pemilu. Kepindahannya ini juga berpotensi membawa implikasi strategis bagi kedua partai, baik dalam hal kekuatan elektoral maupun dalam membangun narasi politik mereka di mata publik. Bagaimana PSI akan memanfaatkan kehadiran Ahmad Ali dan bagaimana NasDem akan merespons keluarnya salah satu figur penting mereka akan menjadi perkembangan yang patut diikuti.
Meskipun Ahmad Ali telah memberikan penjelasannya, respons resmi dari Partai NasDem masih dinantikan. Keterangan dari Sekjen dan Bendahara Umum partai akan sangat krusial untuk memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai situasi ini. Publik tentu berharap adanya transparansi dalam pengelolaan partai dan penanganan isu-isu internal agar kepercayaan masyarakat terhadap partai politik dapat terus terjaga.
Dalam konteks yang lebih luas, isu mahar politik dan dinamika kepengurusan partai politik di Indonesia terus menjadi perdebatan publik. Upaya untuk mewujudkan praktik politik yang lebih bersih, transparan, dan akuntabel memang memerlukan komitmen kuat dari seluruh elemen partai politik dan juga kesadaran dari masyarakat sebagai pemilih. Kasus seperti ini menjadi pengingat penting akan tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan idealisme politik di tengah realitas yang ada.
