Gus Lilur, seorang tokoh yang mengkritisi jalannya Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) dan pergantian kepengurusan Pimpinan Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), melontarkan pandangannya mengenai proses pemilihan yang dianggapnya tidak murni. Menurutnya, pihak yang “menang” dalam muktamar tersebut sebenarnya “dimenangkan” melalui mekanisme yang ia pertanyakan.
Pernyataan keras ini disampaikan Gus Lilur terkait dinamika pemilihan pengurus PBNU yang berlangsung di masa Muktamar ke-35 NU. Ia secara spesifik menyoroti adanya perubahan mendasar dalam mekanisme pemilihan yang menurutnya berpotensi memanipulasi hasil akhir.
Gus Lilur mengamati bahwa proses pemilihan, terutama pemilihan Rais ‘Aam dan Ketua Umum PBNU, menunjukkan adanya “kemenangan yang terstruktur”. Ia berpendapat bahwa hasil yang terlihat bukanlah cerminan murni dari kehendak mayoritas anggota, melainkan hasil dari rekayasa atau pengaturan yang telah disiapkan sebelumnya. Hal ini menimbulkan kekhawatiran tentang independensi dan transparansi dalam pemilihan kepemimpinan organisasi Islam terbesar di Indonesia tersebut.
Lebih lanjut, Gus Lilur menyoroti perubahan dalam tata cara pemilihan yang dianggapnya menyimpang dari tradisi atau mekanisme yang sebelumnya diterapkan. Perubahan ini, menurutnya, menjadi celah yang kemudian dimanfaatkan untuk “memenangkan” pihak-pihak tertentu. Ia tidak merinci secara spesifik pihak mana yang ia maksud “dimenangkan”, namun kritiknya secara implisit mengarah pada kelompok atau individu yang diuntungkan dari perubahan mekanisme tersebut.
Pandangan Gus Lilur ini menjadi catatan penting bagi masyarakat, khususnya warga NU, untuk mencermati kembali proses-proses internal organisasi. Penting untuk memastikan bahwa setiap pemilihan kepengurusan dilakukan secara adil, transparan, dan demokratis, sesuai dengan prinsip-prinsip yang seharusnya dijunjung tinggi oleh sebuah organisasi sebesar Nahdlatul Ulama. Kritik ini diharapkan dapat memicu diskusi yang lebih luas mengenai perbaikan tata kelola dan mekanisme pemilihan di masa mendatang.
