Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita dilaporkan tengah berupaya mencari solusi terkait nasib Dana Alokasi Khusus (DAK) bagi Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang tidak mendapatkan alokasi pada tahun anggaran 2026. Perubahan kebijakan ini menimbulkan kekhawatiran akan keberlanjutan program dukungan bagi sektor IKM.
Keputusan untuk tidak mengalokasikan DAK bagi IKM di tahun 2026 diungkapkan oleh Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA) Kemenperin, R. Erifiant Eka Putra. Menurutnya, alokasi DAK pada tahun mendatang akan difokuskan pada program-program prioritas lain yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
Menanggapi hal ini, Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan komitmennya untuk memastikan program-program yang mendukung IKM tetap berjalan. “Kita akan terus mendorong agar program-program untuk IKM bisa tetap berjalan, meskipun dengan anggaran yang terbatas,” ujar Menperin dalam sebuah kesempatan.
Erifiant Eka Putra menambahkan bahwa Kemenperin telah melakukan berbagai upaya untuk memastikan keberlanjutan dukungan terhadap IKM. Salah satunya adalah dengan melakukan peninjauan ulang terhadap program-program yang ada. “Kita sedang melakukan reviu program-program yang ada, mana yang masih relevan dan bisa memberikan dampak positif bagi IKM,” jelasnya.
Langkah ini diambil sebagai respons terhadap adanya perubahan prioritas anggaran pemerintah pusat. Meskipun DAK tidak lagi secara spesifik dialokasikan untuk IKM, Kemenperin berupaya mencari alternatif pendanaan dan skema dukungan lain. Hal ini penting mengingat peran strategis IKM dalam perekonomian nasional, termasuk dalam penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Kemenperin juga terus berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait, serta pemerintah daerah, untuk mencari solusi terbaik. Tujuannya adalah agar IKM tetap mendapatkan dukungan yang memadai untuk berkembang dan bersaing di pasar yang semakin kompetitif, meskipun tanpa adanya alokasi DAK secara langsung di tahun 2026.
