JAKARTA – PT Pupuk Indonesia (Persero) menegaskan komitmennya untuk menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi bagi para petani di Provinsi Gorontalo. Pasokan vital ini dipastikan dalam kondisi aman dan sesuai ketentuan yang berlaku, menjadi bagian integral dari upaya perusahaan dalam mendukung peningkatan produktivitas pertanian serta keberlanjutan program swasembada pangan nasional. Penegasan ini disampaikan dalam sebuah forum penting yang bertajuk PILAR TANI, Sosialisasi Kebijakan Tata Kelola Pupuk Bersubsidi dan Pemupukan Berimbang, yang diselenggarakan di Gorontalo pada Senin, 22 Juni 2026.
Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian, Andi Nur Alam Syah, memberikan apresiasi tinggi kepada Pupuk Indonesia atas dedikasinya. Menurut Andi, perusahaan pelat merah tersebut telah sukses menjalankan amanah dalam menyalurkan pupuk bersubsidi hingga ke tangan petani dengan sangat baik. Ia juga menyoroti bahwa salah satu titik kritis dalam faktor produksi pertanian berada pada aspek distribusi pupuk bersubsidi, yang memerlukan perhatian ekstra.
"Kami terus menjaga kinerja positif Pupuk Indonesia dalam penyaluran pupuk. Kami selalu memonitor secara ketat pendistribusian pupuk bersubsidi hingga benar-benar sampai di tangan para petani," ungkap Andi. Ia menambahkan, proses monitoring ini bertujuan untuk meminimalisasi berbagai kendala yang mungkin muncul di lapangan, sehingga stabilitas dan produktivitas pertanian dapat terus terjaga. "Dengan berbagai pembenahan yang telah dilakukan, Insya Allah di tahun 2026 ini kita bisa melanjutkan dan memperkuat swasembada pangan," tambahnya penuh optimisme.
Sementara itu, Direktur Supply Chain Pupuk Indonesia, Robby Setiabudi Madjid, mengungkapkan bahwa perseroan telah menyiapkan stok pupuk, baik subsidi maupun nonsubsidi, dalam jumlah yang sangat memadai. Total stok yang tersedia saat ini mencapai 1,2 juta ton. Rinciannya, pupuk bersubsidi tercatat sebanyak 876.989 ton, sedangkan pupuk nonsubsidi sebanyak 342.665 ton.
Jumlah stok tersebut diperkirakan cukup untuk memenuhi kebutuhan penebusan pupuk bersubsidi secara nasional selama kurang lebih 20 hari ke depan. Angka ini menunjukkan bahwa pasokan berada pada level yang sangat aman untuk memenuhi kebutuhan mendesak para petani, tidak terkecuali di Provinsi Gorontalo. "Kami tegaskan bahwa pupuk bersubsidi selalu tersedia dan mudah diakses oleh petani, tentu saja sesuai dengan ketentuan dan regulasi yang berlaku," ujar Robby.
Robby juga menjelaskan bahwa Pupuk Indonesia secara proaktif terus memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak terkait. Sinergi ini melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, para penyuluh pertanian, serta seluruh mitra penyalur pupuk di berbagai wilayah. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa proses distribusi pupuk bersubsidi dapat berjalan dengan lancar, efisien, dan yang terpenting, tepat sasaran kepada para petani yang berhak.
Data stok per tanggal 20 Juni 2026 menunjukkan komposisi yang beragam untuk jenis pupuk bersubsidi. Pupuk Urea tersedia sebanyak 561.588 ton, diikuti oleh NPK Phonska sebesar 236.654 ton. Selain itu, terdapat NPK Kakao sebanyak 11.632 ton, SP-36 sebesar 17.573 ton, ZA sejumlah 2.871 ton, dan pupuk organik sebanyak 46.673 ton. Pupuk Indonesia juga menerapkan sistem monitoring harian terhadap ketersediaan stok hingga ke tingkat Penerima Pada Titik Serah (PPTS). Pengawasan ketat ini dilakukan demi menjamin bahwa pupuk selalu tersedia tepat waktu saat dibutuhkan oleh petani.
Lebih lanjut, Robby menegaskan komitmen Pupuk Indonesia tidak hanya sebatas menjamin ketersediaan pupuk. Perusahaan juga aktif mendukung implementasi tata kelola pupuk bersubsidi yang dirancang agar lebih sederhana, efektif, dan responsif. Penyesuaian ini dilakukan sejalan dengan regulasi terbaru yang dikeluarkan oleh pemerintah. "Harapan kami, dengan pembenahan ini, layanan kepada petani akan semakin cepat dan ketepatan sasaran penyaluran pupuk bersubsidi juga semakin meningkat," jelasnya.
Kemudahan akses dan ketersediaan pupuk bersubsidi yang mencukupi terbukti berdampak positif pada tingginya serapan pupuk oleh petani di seluruh Indonesia. Hingga tanggal 20 Juni 2026, realisasi penyaluran pupuk bersubsidi secara nasional telah mencapai angka 4.611.695 ton. Jumlah ini merepresentasikan 46,84 persen dari total alokasi nasional sebesar 9.845.686 ton untuk tahun 2026.
Secara spesifik di Provinsi Gorontalo, pada periode yang sama, serapan pupuk bersubsidi tercatat mencapai 42.398 ton. Angka ini setara dengan 21 persen dari total alokasi pupuk bersubsidi untuk Gorontalo pada tahun 2026, yang ditetapkan sebesar 206.284 ton. Meskipun persentase serapan di Gorontalo masih di bawah rata-rata nasional, data ini menunjukkan aktivitas pertanian yang stabil dan kebutuhan pupuk yang terus terpenuhi di wilayah tersebut.
Dalam kesempatan yang sama, Pupuk Indonesia juga tidak lupa mengajak para petani untuk menerapkan prinsip pemupukan berimbang. Anjuran ini sangat penting untuk diikuti sesuai dengan dosis rekomendasi guna mencapai beberapa tujuan strategis. Pertama, meningkatkan efisiensi penggunaan pupuk, sehingga tidak ada pemborosan. Kedua, menjaga kesuburan tanah agar tetap produktif dalam jangka panjang. Ketiga, secara signifikan mendukung peningkatan produktivitas pertanian secara berkelanjutan.
Melalui sinergi kuat antara Pupuk Indonesia, Kementerian Pertanian, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan, Robby Setiabudi Madjid menyatakan optimismenya. Ia yakin bahwa ketersediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi di Gorontalo akan terus terjaga dengan baik. "Kondisi ini akan mampu mendukung secara optimal peningkatan produksi pertanian dan pada akhirnya memperkuat ketahanan pangan nasional kita," tutup Robby, menegaskan visi jangka panjang Pupuk Indonesia.
Komitmen Pupuk Indonesia untuk memastikan pasokan pupuk bersubsidi yang aman, terutama di daerah-daerah sentra pertanian seperti Gorontalo, merupakan pilar penting dalam mewujudkan cita-cita swasembada pangan. Dengan dukungan penuh dari Kementerian Pertanian dan implementasi tata kelola yang semakin baik, diharapkan petani dapat terus berproduksi secara optimal, membawa dampak positif bagi kesejahteraan mereka dan stabilitas pangan negara. Upaya berkelanjutan dalam monitoring, koordinasi, dan edukasi petani akan menjadi kunci keberhasilan program pertanian nasional di masa mendatang.
