Washington D.C., CNN Indonesia – Mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, kembali mengguncang arena politik di Capitol Hill pada Rabu (24/6) waktu setempat, saat ia secara mengejutkan membatalkan upacara penandatanganan undang-undang penting dan terlibat dalam adu argumen sengit dengan anggota Partai Republik. Insiden ini menyoroti ketegangan yang terus membara di tubuh partai menjelang pemilu sela yang krusial pada November mendatang. Aksi tak terduga Trump ini mencerminkan dominasinya yang tak tergoyahkan dan kesiapannya untuk menantang faksi-faksi dalam partainya sendiri demi agendanya.
Pembatalan mendadak ini terkait dengan Rancangan Undang-Undang (RUU) paket bipartisan tentang keterjangkauan perumahan. RUU ini sebenarnya telah dijadwalkan untuk ditandatangani dalam sebuah acara besar, yang sedianya akan menjadi kesempatan bagi Partai Republik untuk mempromosikan upaya mereka dalam menangani salah satu isu ekonomi paling mendesak bagi para pemilih. Dengan inflasi yang masih tinggi dan biaya hidup yang terus melonjak, termasuk harga sewa dan suku bunga kredit perumahan, RUU ini dipandang sebagai langkah konkret untuk meringankan beban masyarakat Amerika.
Namun, hanya dua jam sebelum acara dimulai, Trump tiba-tiba membatalkan seluruh agenda. Ia menyatakan tidak akan menandatangani RUU perumahan tersebut hingga Kongres meloloskan Undang-Undang SAVE America Act, sebuah paket pembatasan pemilu yang telah lama ia perjuangkan. Melalui platform Truth Social miliknya, Trump menegaskan, "Konferensi pers dan penandatanganan RUU Perumahan hari ini dibatalkan sampai kita meloloskan SAVE AMERICA ACT yang sangat dibutuhkan, yang saya anggap sebagai keadaan darurat nasional." Pernyataan ini sontak memicu kebingungan dan kekecewaan di kalangan anggota kongres dari kedua belah pihak.
Undang-Undang SAVE America Act yang dimaksud Trump adalah kebijakan yang mengharuskan warga menunjukkan bukti kewarganegaraan saat mendaftar sebagai pemilih dan identitas berfoto ketika memberikan suara. Bagi Trump, kebijakan ini adalah langkah esensial untuk melindungi integritas pemilu di Amerika Serikat, sebuah klaim yang kerap ia ulang-ulang terkait hasil pemilu 2020 yang menurutnya curang. Klaim palsu ini, yang hingga kini belum terbukti, terus menjadi landasan utama argumennya untuk reformasi pemilu yang ketat.
Di sisi lain, Partai Demokrat dengan keras mengecam aturan tersebut, menyebutnya sebagai serangan langsung terhadap hak pilih dan upaya sistematis untuk menekan partisipasi pemilih, terutama dari kelompok minoritas. Mereka berpendapat bahwa kasus kecurangan pemilu di AS sangat jarang terjadi, dan aturan ini justru akan mempersulit akses pemungutan suara bagi jutaan warga yang sah. RUU kontroversial ini sendiri telah terhambat di Senat, di mana para pemimpin Partai Republik bahkan telah memperingatkan Trump bahwa aturan tersebut tidak memiliki dukungan yang cukup untuk lolos dari prosedur legislatif.
Meski demikian, Trump tidak menyerah. Ia terus menekan isu tersebut saat menghadiri jamuan makan siang tertutup bersama para senator Partai Republik di Capitol. Pertemuan tersebut, yang seharusnya menjadi forum konsolidasi partai, justru berubah menjadi semakin tegang. Ketegangan memuncak ketika Trump secara langsung menantang para senator yang sehari sebelumnya telah memberikan suara terkait resolusi Kongres untuk mengecamnya terkait penanganan perang Iran.
Salah satu senator yang berani menyuarakan penolakannya adalah Senator Bill Cassidy dari Louisiana. Cassidy kemudian mengungkapkan kepada wartawan bahwa Trump mempertanyakan mengapa ada anggota Partai Republik yang mendukung langkah resolusi tersebut. Dengan tegas, Cassidy menjawab, "Anda belum menjelaskan kepada rakyat Amerika apa yang sebenarnya terjadi. Awalnya perang ini dikatakan hanya akan berlangsung empat minggu, tetapi sekarang sudah berjalan empat bulan. Tujuan awal kita belum tercapai dan saya ingin tahu apa yang sedang terjadi." Konfrontasi ini menggambarkan keretakan yang mendalam dalam pandangan partai terhadap kebijakan luar negeri dan kepemimpinan Trump.
Konflik antara Trump dan Cassidy memiliki latar belakang politik yang menarik. Senator Cassidy sendiri telah kalah dalam pemilihan pendahuluan Partai Republik di Louisiana pada Mei lalu dari kandidat yang didukung Trump. Kekalahan ini berarti Cassidy tidak dapat mencalonkan diri kembali pada pemilu November nanti, memberinya kebebasan untuk menyuarakan ketidakpuasannya tanpa takut akan dampak politik langsung dari Trump. Ini menjadi contoh nyata bagaimana dukungan Trump dapat menentukan nasib politik seorang kandidat di internal partai.
Usai meninggalkan pertemuan yang panas tersebut, Trump masih tampak kesal. Ia sempat mengatakan kepada para wartawan yang mengerumuninya, "Saya tidak menyukai beberapa orang, tetapi tidak apa-apa. Saya rasa kalian tahu siapa yang saya maksud." Pernyataan ini secara implisit menunjuk pada perbedaan pendapat yang mencolok di dalam barisan partainya sendiri. Namun, pada Rabu malam, Senat justru menolak resolusi baru yang bertujuan membatasi kewenangan Trump dalam menangani perang Iran, sebuah langkah yang dianggap sebagai perubahan sikap yang signifikan dari sebelumnya.
Saat memasuki jamuan makan siang bersama Pemimpin Mayoritas Senat John Thune, Trump mengabaikan pertanyaan tentang apakah ia akan menandatangani RUU perumahan tersebut. Sebaliknya, ia memilih untuk fokus pada isu Timur Tengah, dengan mengatakan bahwa perang di sana "berjalan sangat baik" dan bahwa "Iran memberikan konsesi yang sangat besar." Pernyataan ini kontras dengan kekhawatiran yang disuarakan oleh beberapa senator mengenai durasi dan tujuan konflik tersebut.
RUU perumahan itu sendiri sebelumnya telah lolos di Kongres dengan dukungan luas dari kedua partai, menjadikannya sebuah pencapaian langka di tengah polarisasi politik yang intens. Paket kebijakan ini dirancang untuk meningkatkan pasokan perumahan, melonggarkan aturan pembangunan, dan memperluas akses kepemilikan rumah. Ini adalah upaya konkret untuk menanggapi tingginya biaya sewa, suku bunga kredit perumahan, serta kelangkaan rumah yang membebani masyarakat Amerika, yang sebagian dipicu oleh inflasi dan dampak perang Iran.
Trump sebelumnya juga mendukung paket ini, melihatnya sebagai kesempatan baginya untuk menunjukkan upaya dalam menurunkan biaya hidup di tengah inflasi yang masih tinggi. Namun pada Rabu, ia tiba-tiba menyebut RUU tersebut sebagai hal yang "kurang penting" dan mengatakan bahwa nilainya "jauh lebih kecil" dibandingkan meloloskan SAVE America Act. Pergeseran prioritas ini mengejutkan banyak pihak, terutama mereka yang telah bekerja keras untuk meloloskan undang-undang bipartisan tersebut.
Secara konstitusional, penolakan Trump untuk menandatangani RUU tersebut kemungkinan hanya bersifat simbolis untuk saat ini. Berdasarkan Konstitusi AS, sebuah RUU otomatis menjadi undang-undang setelah 10 hari jika presiden tidak menandatangani maupun memvetonya selama Kongres masih bersidang. Ini berarti RUU perumahan tersebut pada akhirnya bisa saja tetap berlaku, meskipun tanpa tanda tangan atau restu langsung dari Trump.
Ini bukan pertama kalinya Trump menggunakan taktik serupa. Pekan lalu, ia juga membatalkan sidang konfirmasi Senat untuk calon Direktur Intelijen Nasional pilihannya dengan alasan bahwa RUU pemilu tersebut harus menjadi prioritas utama. Tindakan-tindakan ini menunjukkan pola Trump yang jelas: menggunakan pengaruhnya untuk memaksa Kongres memprioritaskan agendanya, terutama yang berkaitan dengan isu pemilu yang menjadi inti narasi politiknya.
Para pendukung SAVE America Act berpendapat bahwa aturan itu akan memperkuat keamanan pemilu, mencegah potensi kecurangan, dan mengembalikan kepercayaan publik pada sistem demokrasi. Namun, di sisi lain, para penentangnya memperingatkan bahwa aturan tersebut justru akan membebani kelompok minoritas, perempuan yang telah menikah, serta kelompok lain yang lebih sulit memperoleh dokumen yang dipersyaratkan. Mereka khawatir bahwa kebijakan ini akan menjadi alat untuk mendiskualifikasi pemilih yang sah, memperparah ketidaksetaraan, dan merusak fondasi demokrasi inklusif.
Drama yang terjadi di Capitol Hill ini menggarisbawahi perpecahan yang mendalam dalam tubuh Partai Republik dan dinamika yang kompleks antara Donald Trump dengan Kongres. Prioritas Trump pada isu pemilu, bahkan di atas undang-undang bipartisan yang penting, menunjukkan tekadnya untuk tetap menjadi kekuatan dominan dalam politik AS. Konflik internal ini berpotensi memiliki dampak signifikan terhadap kinerja Partai Republik dalam pemilu sela mendatang dan juga terhadap arah kebijakan negara di masa depan.
