Jakarta – Fraksi Partai Gerindra di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dengan tegas membantah isu yang beredar luas di media sosial mengenai adanya rapat khusus. Rapat tersebut disebut-sebut dipimpin oleh Ketua Fraksi Gerindra, Budi Djiwandono, dengan agenda utama memberikan perintah untuk mengawasi gerak-gerik Wakil Presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka. Bantahan ini disampaikan untuk meluruskan informasi yang dinilai provokatif dan tidak berdasar.
Sekretaris Fraksi Gerindra DPR RI, Bambang Haryadi, secara lugas menyatakan bahwa informasi yang telah menyebar di berbagai platform media sosial tersebut sepenuhnya tidak benar. Ia menegaskan bahwa selama ini dirinya selalu hadir dan aktif dalam setiap rapat Fraksi Gerindra, namun tidak pernah sekalipun pembahasan atau instruksi terkait pengawasan terhadap Gibran Rakabuming Raka muncul dalam forum tersebut. Pernyataan ini disampaikan Bambang dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta pada Rabu, 24 Juni 2026, mengutip dari laporan ANTARA.
Lebih lanjut, Bambang Haryadi menjelaskan bahwa arahan yang sebenarnya diberikan kepada seluruh anggota fraksi jauh berbeda dari isu yang beredar. Instruksi yang ditekankan justru berkaitan erat dengan upaya menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di daerah pemilihan (dapil) masing-masing. Ini menunjukkan fokus Gerindra pada isu-isu fundamental yang langsung menyentuh kehidupan rakyat.
"Saya selalu hadir dan ikut memimpin rapat-rapat di Fraksi Gerindra dan tidak ada perintah maupun pembahasan hal tersebut," kata Bambang Haryadi, membantah keras tudingan yang dialamatkan kepada partainya. Menurutnya, spekulasi mengenai adanya pengawasan politik terhadap Gibran adalah upaya untuk menciptakan kegaduhan yang tidak perlu.
Bambang Haryadi kemudian merinci instruksi yang memang menjadi prioritas Fraksi Gerindra. Anggota DPR dari Gerindra diminta untuk memantau secara seksama kondisi ekonomi masyarakat di wilayah mereka. Ini mencakup pengawasan terhadap ketersediaan bahan pangan pokok serta fluktuasi harga sembilan bahan pokok (sembako) yang sangat vital bagi daya beli masyarakat.
"Yang ada adalah perintah untuk mengawasi ketersediaan pangan dan harga sembako di daerah pemilihan semua anggota DPR agar kita dapat memastikan kondisi masyarakat tetap terjaga daya belinya," tegas Bambang. Penekanan ini mencerminkan komitmen partai untuk berperan aktif dalam menjaga stabilitas ekonomi mikro dan makro di tengah dinamika perekonomian nasional. Selain itu, para anggota juga diinstruksikan untuk memastikan bahwa berbagai program pemerintah dapat berjalan dengan efektif dan tepat sasaran di tengah-tengah masyarakat.
Isu mengenai perintah pengawasan terhadap Gibran Rakabuming Raka ini muncul di tengah transisi pemerintahan dan menjelang pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih. Spekulasi semacam ini seringkali mewarnai lanskap politik Indonesia, terutama ketika terjadi pergeseran kekuasaan atau dinamika internal di antara partai-partai koalisi. Gerindra merasa perlu meluruskan narasi ini demi menjaga soliditas internal dan citra partai.
Bambang Haryadi juga mengambil kesempatan untuk menegaskan bahwa hubungan antara Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka berada dalam kondisi yang sangat baik. Ia membantah keras adanya upaya adu domba atau provokasi melalui penyebaran isu-isu tak berdasar tersebut. Soliditas antara kedua pemimpin ini dianggap krusial untuk memastikan jalannya pemerintahan yang stabil dan efektif ke depan.
"Dan hubungan keduanya sangat baik. Ini gosip tidak benar dan cenderung memprovokasi dan mengadu domba," ujar Bambang, seraya mengimbau publik untuk lebih selektif dalam menerima informasi. Menurutnya, pemberitaan yang disampaikan kepada publik haruslah berimbang, faktual, dan akurat agar tidak menimbulkan kesalahpahaman atau kegaduhan politik.
Sebagai partai pendukung utama, Gerindra menyatakan akan selalu memberikan dukungan penuh terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Komitmen ini penting untuk menunjukkan stabilitas koalisi dan fokus pada kerja-kerja pemerintahan, alih-alih terpecah oleh isu-isu internal yang tidak benar. Partai Gerindra memandang bahwa stabilitas politik adalah fondasi penting untuk mencapai pembangunan nasional yang berkelanjutan.
Menyikapi beredarnya tudingan yang tidak benar ini, Partai Gerindra tidak akan tinggal diam. Bambang Haryadi menyampaikan bahwa pihaknya menghormati kebebasan pers, namun kebebasan tersebut harus diiringi dengan tanggung jawab untuk menyajikan berita yang faktual dan akurat. Oleh karena itu, Gerindra berencana untuk melayangkan somasi kepada pihak-pihak yang menyebarkan informasi palsu tersebut. Langkah ini diambil sebagai bentuk ketegasan partai dalam melindungi nama baik dan meluruskan informasi di ruang publik.
Dengan demikian, Fraksi Gerindra berupaya mengakhiri polemik yang tidak perlu dan mengembalikan fokus pada agenda utama partai, yaitu pengabdian kepada rakyat. Mereka menegaskan bahwa prioritas Gerindra adalah memastikan kesejahteraan masyarakat melalui pengawasan harga pangan dan stabilitas ekonomi, bukan terlibat dalam intrik politik yang mengarah pada pengawasan internal di pemerintahan. Komitmen terhadap daya beli masyarakat dan keberhasilan program pemerintah menjadi tolok ukur utama kinerja mereka.
