Jakarta – Dinamika komunikasi pemerintah dengan publik kembali menjadi sorotan tajam di tengah maraknya aksi demonstrasi mahasiswa. Pengamat komunikasi politik, M. Jamiluddin Ritonga, pada Jumat (19/6/2026), secara lugas menyarankan agar Istana Kepresidenan mempertimbangkan untuk "mengistirahatkan" Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (BKP), Muhammad Qodari. Saran ini muncul sebagai respons terhadap pendekatan komunikasi Qodari yang dinilai dapat memperkeruh suasana dan memicu eskalasi gelombang protes mahasiswa yang menuntut perhatian lebih serius dari pemerintah.
Menurut Jamiluddin, langkah strategis ini krusial untuk membuka ruang dialog yang lebih konstruktif dan mencegah komunikasi pemerintah terhadap mahasiswa semakin buntu. Situasi ini mencuat setelah respons Muhammad Qodari yang menolak tegas tuntutan penghentian Program Makan Bergizi Gratis (MBG), salah satu janji kampanye utama Presiden Prabowo Subianto. Qodari kala itu menegaskan bahwa program tersebut tidak dapat dihentikan mengingat posisinya sebagai komitmen politik presiden terpilih dan manfaatnya yang diklaim telah dirasakan masyarakat.
Jamiluddin menggarisbawahi bahwa respons semacam itu, yang cenderung "hitam putih", sangat tidak tepat dikeluarkan oleh seorang pejabat yang memiliki tugas vital dalam membangun jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. "Demonstrasi akan terus membesar bila pemerintah meresponnya terlalu hitam putih," tegas Jamiluddin kepada awak media, menyoroti potensi dampak negatif dari pendekatan komunikasi yang kaku. Pernyataan Qodari tersebut, menurutnya, justru berpotensi menutup keran komunikasi publik alih-alih membukanya.
Lebih lanjut, Jamiluddin menilai bahwa respons yang disampaikan oleh Kepala BKP tersebut memberikan kesan kuat bahwa pemerintah berupaya mempertahankan posisinya tanpa memberikan ruang sedikit pun untuk pembahasan atau negosiasi lebih lanjut dengan kelompok mahasiswa. Pola pikir "menang kalah" dalam merespons aspirasi publik, khususnya dari kalangan mahasiswa, dapat menjadi bumerang bagi stabilitas politik dan sosial. Ini dianggap sama saja dengan menutup rapat ruang lobi dan negosiasi yang seharusnya menjadi kanal utama dalam demokrasi.
Sikap yang terlalu tegas dan menolak mentah-mentah tuntutan mahasiswa, menurut analisis Jamiluddin, memiliki potensi besar untuk membuat aksi demonstrasi semakin meluas dan intensif. Mahasiswa, yang merasa aspirasinya tidak didengar atau diabaikan, justru bisa semakin mengonsolidasikan gerakan mereka. Mereka dapat bertahan pada tuntutannya dan bahkan memperbesar jumlah peserta aksi, menciptakan tekanan politik yang lebih signifikan terhadap Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Mengingat urgensi situasi ini, Jamiluddin Ritonga merekomendasikan pemerintah untuk segera membentuk sebuah tim khusus. Tim ini akan memiliki mandat untuk merespons berbagai tuntutan yang berkembang di masyarakat, termasuk dari mahasiswa dan kelompok sipil lainnya, dengan pendekatan yang lebih terbuka, dialogis, dan penuh empati. Pembentukan tim semacam ini dianggap vital untuk memastikan bahwa aspirasi publik dapat diserap dan direspons secara proporsional.
Tim khusus yang diusulkan Jamiluddin sebaiknya diisi oleh para ahli dari berbagai disiplin ilmu, mencakup pakar komunikasi, politik, psikologi, sosiologi, dan budaya. Keberadaan tim multidisiplin ini diharapkan mampu memetakan secara komprehensif tuntutan-tuntutan yang berkembang di masyarakat. Selain itu, mereka juga diharapkan dapat merumuskan strategi respons yang tepat sasaran dan berkelanjutan, jauh dari kesan dogmatis atau defensif.
Fungsi utama tim ini tidak hanya terbatas pada penyampaian komunikasi kepada publik secara umum, melainkan juga harus mampu membuka jalur dialog langsung dengan berbagai elemen masyarakat. Pentingnya, tim ini juga harus bertanggung jawab langsung kepada Presiden, memastikan bahwa setiap masukan dan hasil dialog dapat tersampaikan pada level pengambilan keputusan tertinggi. Hal ini akan memperkuat legitimasi tim dan memberikan kepercayaan lebih kepada masyarakat bahwa aspirasi mereka benar-benar diperhatikan.
Jamiluddin menekankan bahwa setiap respons dan dialog yang dilakukan oleh tim khusus ini harus diikuti oleh kebijakan konkret yang selaras dengan tuntutan berbagai elemen masyarakat, termasuk mahasiswa. Tanpa tindak lanjut kebijakan yang nyata, upaya komunikasi dan dialog hanya akan dianggap sebagai formalitas belaka dan tidak akan efektif meredakan gejolak. Pendekatan yang lebih terbuka, transparan, dan empatik diyakini dapat membantu meredakan ketegangan demonstrasi, karena masyarakat akan merasa didengar dan aspirasinya mendapat respons konkret dari pemerintah.
Dalam konteks yang lebih luas, tantangan komunikasi publik ini menjadi ujian awal bagi Kabinet Merah Putih dalam membangun hubungan yang harmonis dengan seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok kritis. Kemampuan untuk merangkul perbedaan pandangan dan mengubah potensi konflik menjadi dialog konstruktif akan sangat menentukan citra dan efektivitas pemerintahan ke depan. Kegagalan dalam mengelola komunikasi di tengah gelombang protes mahasiswa ini berpotensi merusak kepercayaan publik dan memperbesar ketidakpuasan terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang baru.
