Sebanyak 874 Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang mencakup anak usaha hingga cucu perusahaan, akan melalui proses penutupan dan merger hingga akhir tahun 2026. Langkah restrukturisasi masif ini diinisiasi oleh Badan Pengelola Investasi Danantara (BPI) sebagai bagian dari upaya konsolidasi dan efisiensi pengelolaan aset negara.
Keputusan ini diambil setelah melalui kajian mendalam terhadap kinerja dan relevansi masing-masing entitas BUMN. BPI menargetkan agar sisa perusahaan BUMN yang beroperasi benar-benar merupakan entitas strategis yang memiliki kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional.
Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Rionald Silaban, dalam keterangannya pada 10 November 2023, mengungkapkan bahwa proses ini merupakan bagian dari penataan BUMN yang lebih besar. “Penataan ini dilakukan dalam rangka efisiensi dan efektivitas pengelolaan BUMN,” ujar Rionald.
Rionald menjelaskan bahwa dari total 874 BUMN yang akan ditutup, mayoritas adalah anak usaha dan cucu perusahaan. “Yang sudah dipastikan akan kita tutup itu ada 874 BUMN, baik itu anak usaha maupun cucu perusahaan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Rionald merinci bahwa penutupan ini akan berfokus pada BUMN yang dinilai tidak lagi memiliki prospek atau efisiensi operasional yang memadai. Hal ini sejalan dengan arahan pemerintah untuk menciptakan BUMN yang lebih ramping, sehat, dan berdaya saing.
Proses penutupan dan merger ini diharapkan tidak hanya mengurangi jumlah entitas BUMN, tetapi juga meningkatkan kinerja keuangan dan operasional secara keseluruhan. Fokus utama BPI ke depan adalah memperkuat entitas BUMN yang tersisa agar mampu bersaing di kancah global dan memberikan nilai tambah maksimal bagi negara.
Target penutupan 874 BUMN ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang pemerintah dalam mengoptimalkan peran BUMN sebagai agen pembangunan dan pendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan konsolidasi ini, diharapkan sumber daya yang ada dapat dialokasikan lebih efektif untuk mendukung program-program prioritas nasional.
