Pemerintah Indonesia mencatat total utang hingga 30 Juni 2026 mencapai angka nominal Rp 10.293,69 triliun. Angka ini menjadi sorotan, namun Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan bahwa pengelolaan utang negara masih berada dalam kondisi aman dan terkendali.
Dijelaskan oleh Kemenkeu, rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan indikator penting dalam menilai kesehatan fiskal suatu negara. Per akhir Juni 2026, rasio utang pemerintah terhadap PDB berada di angka 38,47 persen. Angka ini masih berada di bawah batas aman yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yaitu sebesar 60 persen dari PDB.
Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Astuto, memberikan penekanan lebih lanjut mengenai strategi pengelolaan utang. Ia menyatakan bahwa pemerintah secara aktif melakukan pengelolaan utang yang bijaksana dan hati-hati. “Kita melakukan pengelolaan utang yang hati-hati dan bijaksana,” ujar Astuto dalam sebuah kesempatan.
Strategi pengelolaan utang yang diterapkan mencakup beberapa aspek. Pertama, pemerintah berupaya untuk terus menjaga defisit anggaran tetap rendah. Hal ini penting untuk meminimalkan kebutuhan pembiayaan utang baru. Kedua, pemerintah juga berfokus pada pengelolaan jatuh tempo utang agar tidak terjadi penumpukan pembayaran dalam satu periode tertentu. Ketiga, diversifikasi sumber pendanaan juga menjadi kunci, di mana pemerintah tidak hanya bergantung pada satu jenis instrumen utang atau satu kelompok investor saja.
Lebih lanjut, Kemenkeu secara rutin memantau berbagai indikator risiko terkait utang. Ini termasuk risiko suku bunga, risiko nilai tukar, serta risiko likuiditas. Dengan pemantauan yang ketat dan langkah-langkah mitigasi yang proaktif, pemerintah berupaya untuk meminimalkan dampak negatif dari fluktuasi pasar terhadap posisi utang negara.
Pemerintah berkomitmen untuk terus menjaga keberlanjutan fiskal demi stabilitas ekonomi nasional. Pengelolaan utang yang prudent ini diharapkan dapat mendukung pelaksanaan program-program pembangunan dan memberikan jaminan bagi masa depan ekonomi Indonesia.
