JAKARTA – Belanja pemerintah dipandang tidak akan mampu menjadi penopang pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam jangka panjang, terutama dalam upaya mencegah ekonomi anjlok di bawah 5%. Penilaian ini disampaikan oleh Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Didik J Rachbini.
Menurut Didik, strategi mengandalkan belanja negara semata untuk menjaga laju ekonomi memiliki keterbatasan. Ia menekankan perlunya diversifikasi sumber pertumbuhan yang lebih berkelanjutan agar ekonomi Indonesia tidak rentan terhadap guncangan.
Didik J Rachbini menjelaskan bahwa meskipun belanja pemerintah dapat memberikan stimulus jangka pendek, terutama dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global, efektivitasnya untuk jangka panjang patut dipertanyakan. “Belanja pemerintah itu tidak akan langgeng sebagai mesin utama penggerak ekonomi,” tegasnya.
Ekonom yang kerap memberikan pandangan kritis ini mengkhawatirkan jika ketergantungan pada belanja negara terus berlanjut, potensi perlambatan ekonomi yang lebih signifikan di masa depan semakin besar. Ia tidak merinci angka-angka spesifik proyeksi pertumbuhan, namun secara umum menggarisbawahi risiko tersebut.
Lebih lanjut, Didik menyarankan agar pemerintah perlu merumuskan strategi ekonomi yang lebih komprehensif. Fokusnya harus diperluas tidak hanya pada stimulus fiskal, tetapi juga pada peningkatan investasi swasta, penguatan sektor riil, serta penciptaan iklim usaha yang kondusif. Hal ini penting untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang lebih sehat dan tahan banting.
Pernyataan Didik ini muncul di tengah berbagai tantangan ekonomi yang dihadapi Indonesia, termasuk inflasi global, ketegangan geopolitik, dan potensi perlambatan permintaan domestik. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah antisipatif agar momentum pertumbuhan ekonomi tetap terjaga tanpa harus bergantung pada satu instrumen kebijakan saja.
