Pemerintah Israel dituding memanfaatkan kegiatan arkeologi sebagai dalih untuk melakukan perampasan lahan berskala besar di wilayah bersejarah Palestina, Tepi Barat. Dugaan ini muncul seiring dengan rencana Israel untuk memperluas permukiman dan infrastruktur di area yang memiliki nilai sejarah tinggi.
Laporan terbaru menunjukkan bahwa Israel telah mengalokasikan dana signifikan untuk proyek-proyek arkeologi di Tepi Barat, yang diklaim sebagai upaya pelestarian warisan. Namun, para kritikus berpendapat bahwa kegiatan ini sebenarnya bertujuan untuk mengamankan kontrol atas lahan Palestina dan mengintegrasikan wilayah tersebut ke dalam Israel secara permanen.
Dr. Salem Al-Jabari, seorang peneliti dari Institut Studi Arkeologi Palestina, menyatakan keprihatinannya. “Kami melihat adanya pola yang mengkhawatirkan di mana situs-situs arkeologi digunakan sebagai alat untuk melegitimasi pendudukan dan pengusiran warga Palestina,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa banyak dari situs-situs yang digali dan dikembangkan berada di dekat permukiman Israel yang telah dibangun secara ilegal menurut hukum internasional.
Lebih lanjut, Al-Jabari menyoroti bagaimana temuan arkeologi kemudian sering kali diklaim sebagai bukti kepemilikan Israel atas wilayah tersebut, mengabaikan sejarah panjang dan keberadaan penduduk asli Palestina. “Ini bukan tentang pelestarian sejarah, melainkan tentang rekayasa narasi sejarah untuk tujuan politik,” tegasnya.
Organisasi hak asasi manusia internasional juga telah menyuarakan keprihatinan serupa. Sebuah laporan yang dirilis oleh Human Rights Watch pada tahun 2022 mendokumentasikan bagaimana Israel menggunakan penggalian arkeologi di Tepi Barat, termasuk di area seperti Hebron, untuk membenarkan perluasan permukiman dan pembatasan akses bagi warga Palestina.
Pemerintah Israel sendiri membantah tudingan tersebut. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Israel, Lior Haiat, dalam sebuah pernyataan yang dirilis pada 15 Januari 2024, menegaskan bahwa semua kegiatan arkeologi dilakukan sesuai dengan standar internasional dan bertujuan untuk melindungi serta memamerkan warisan sejarah yang kaya di wilayah tersebut. Ia menambahkan bahwa Israel berkomitmen untuk menghormati semua situs bersejarah, terlepas dari latar belakang agama atau budaya.
Namun, para aktivis Palestina dan pendukung mereka tetap tidak yakin. Mereka menuntut transparansi yang lebih besar dalam pengelolaan situs-situs arkeologi di Tepi Barat dan mendesak komunitas internasional untuk mengawasi praktik Israel agar tidak terjadi pelanggaran hak asasi manusia dan hukum internasional.
