Spanyol mengancam akan mengambil langkah balasan jika Italia terus menolak untuk mencabut kontrol perbatasan pasca-lonjakan migran ke Ceuta. Pernyataan ini muncul menyusul penolakan tegas Italia terhadap apa yang mereka sebut sebagai “ultimatum atau pemaksaan” dari Spanyol, terutama setelah insiden penyeberangan massal migran dari Maroko ke Ceuta pekan lalu.
Situasi memanas setelah ribuan migran berhasil melintasi pagar perbatasan Ceuta, sebuah wilayah otonom Spanyol di Afrika Utara, pada hari Senin (17/05/2021). Peristiwa ini memicu ketegangan diplomatik antara kedua negara, dengan Spanyol mendesak Italia untuk membuka kembali jalur masuk sebagai bentuk solidaritas dan penyelesaian masalah migrasi.
Menteri Luar Negeri Italia, Luigi Di Maio, menegaskan sikap negaranya yang tidak akan terintimidasi. “Kami tidak akan menerima ultimatum atau pemaksaan. Italia selalu siap bekerja sama dalam kerangka kerja Uni Eropa,” ujarnya, seperti dikutip dari laporan media.
Pemerintah Spanyol, melalui juru bicaranya, María Jesús Montero, menyatakan keprihatinan mendalam atas sikap Italia. Montero menekankan bahwa Spanyol telah melakukan upaya besar dalam menangani arus migrasi yang datang ke wilayahnya, termasuk Ceuta. “Kami mengharapkan dukungan penuh dari mitra-mitra kami di Eropa, bukan sikap menolak,” tegas Montero.
Lonjakan migran ke Ceuta ini dilaporkan mencapai angka lebih dari 8.000 orang dalam waktu singkat, termasuk sejumlah besar anak di bawah umur. Kejadian ini menambah tekanan pada Spanyol yang sudah bergulat dengan isu migrasi di perbatasan selatan dan kepulauan Canary.
Pihak Spanyol berargumen bahwa penolakan Italia untuk berpartisipasi dalam mekanisme pembagian tanggung jawab migrasi dapat memperburuk situasi kemanusiaan dan keamanan di kawasan Mediterania. Ancaman balasan dari Spanyol, meskipun belum dirinci, mengindikasikan potensi adanya sanksi diplomatik atau peninjauan kembali kerja sama bilateral di berbagai bidang.
Pertikaian ini menyoroti tantangan kompleks yang dihadapi Uni Eropa dalam mengelola arus migrasi, serta perbedaan pendekatan antar negara anggota dalam menangani krisis kemanusiaan di perbatasan eksternal blok tersebut.
