Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mendesak Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) untuk segera memperjelas posisi politiknya terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Desakan ini dilontarkan demi menjaga soliditas nasional dan memastikan program-program strategis pemerintah berjalan lancar tanpa hambatan.
Ketua Fraksi PKB DPR RI, Jazilul Fawaid, menyoroti adanya ketidakjelasan sikap PDIP pasca-munculnya isu dugaan keterlibatan salah satu politisi mereka, Andi Widjajanto, dalam aksi demonstrasi mahasiswa yang menolak program Makan Bergizi Gratis di Bundaran HI. Menurut Jazilul, ketegasan dari partai berlambang banteng moncong putih itu sangat krusial agar seluruh program prioritas pemerintah dapat dieksekusi secara transparan, terukur, dan sesuai target.
"Saya harap, mengambil sikap yang tegas saja. Kalau di opsi, oposisi. Jangan abu-abu," ujar Jazilul di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis (18/6/2026). Ia menekankan bahwa seluruh elemen politik saat ini sedang berjuang keras mewujudkan janji-janji presiden dan menata berbagai program yang telah dicanangkan.
Jazilul menambahkan bahwa situasi yang ada saat ini membutuhkan persatuan dan soliditas yang kuat dari seluruh komponen bangsa. Tanpa fondasi tersebut, program-program pemerintah akan sulit berjalan sesuai harapan. "Jadi, kami harap, posisinya jelas, jangan abu-abu. Kita sedang bergerak agar semua program berjalan sesuai dengan target. Dan kita tahu, ya, kita semua membutuhkan persatuan, soliditas untuk menjalankan semua program Presiden, tanpa itu juga enggak bisa jalan. Tapi jangan juga kemudian bersikap abu-abu," tuturnya.
Meskipun barisan pendukung pemerintah disebut menghargai perbedaan pendapat, ketidakjelasan sikap PDIP dinilai berpotensi menimbulkan hambatan dalam implementasi program pembangunan nasional. "Iya, jangan abu-abu sikapnya. Selama ini kan kita, ataupun yang ada di barisan pemerintah ini kan menghormati semua pendapat dari yang lain. Tapi, kalau ada kesan mengganggu, itu tidak baik untuk menjalankan program, gitu. Jadi, posisinya supaya gentle saja," ungkap Jazilul.
Lebih lanjut, PKB menilai bahwa konsep "penyeimbang" yang sering digaungkan oleh jajaran pengurus PDIP masih membingungkan publik, baik dalam definisi maupun implementasinya di lapangan. "Belum, belum (belum jelas). Karena selama ini memang ada kesan gitu, di sana dan di sini, belum tegas posisinya. Menyeimbangkan kayak apa, itu nggak paham," kata Jazilul. Ia pun meminta adanya langkah konkret dari PDIP dalam memosisikan diri secara struktural agar dinamika politik di parlemen dapat bergerak lebih efektif.
"Jadi, kejadian yang ada menurut saya, lebih memastikan posisinya saja, supaya kita bisa bergerak secara baik," imbuhnya. Jazilul juga berharap kejelasan sikap PDIP dapat mencegah adanya pertentangan antara pernyataan resmi organisasi dengan pergerakan para kadernya di lapangan.
Meskipun demikian, PKB menegaskan bahwa mereka tetap menghormati kedaulatan internal partai lain dan tidak berniat mencampuri urusan rumah tangga organisasi politik tersebut. "Tentu kita tidak ikut pada urusan rumah tangga PDIP. Tetap apapun, posisi kerja sama tentu ada. Namun, sikap yang tegas lebih kita hargai. Daripada bilang A yang dikerjakan B. Jadi, kira-kira seperti itu," jelas Jazilul.
Menanggapi desakan tersebut, internal PDIP memberikan reaksi keras. Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus, menegaskan bahwa arah pergerakan partai sepenuhnya ditentukan secara mandiri oleh forum tertinggi partai dan hak prerogatif pimpinan tertinggi. "Lebih baik Jazilul urus partainya sendiri dari pada ngurusi orang lain," kata Deddy kepada wartawan pada Kamis (18/6).
Deddy Sitorus menekankan bahwa sikap dan posisi PDIP merupakan keputusan organisasi yang diambil melalui Kongres, Rapat Kerja Nasional (Rakernas), dan institusi Ketua Umum sebagai pemegang mandat prerogatif. "Jadi tidak bisa seenaknya kader partai lain mendesak kami untuk melakukan apa pun. Memangnya dia siapa?" ujar Deddy.
Ia juga mengklaim bahwa fungsi pengawasan di DPR saat ini sudah berjalan maksimal dan posisi PDIP di luar struktur pemerintahan sudah sangat jelas sebagai penyeimbang kekuasaan. "Posisi PDI Perjuangan sudah tegas, berada di luar pemerintahan dan menjadi penyeimbang kekuasaan. Kenapa perlu menjadi penyeimbang, karena mayoritas DPR sudah dikuasai oleh partai-partai yang masuk dalam pemerintahan. Kurang terang benderang apa urusan ini bagi dia?" tanyanya.
Lebih lanjut, Deddy mengkritik kekeliruan pemahaman terminologi politik yang digunakan oleh pihak luar dalam melihat sistem ketatanegaraan Indonesia. Menurutnya, konsep oposisi murni lebih dikenal dalam sistem parlementer yang biasanya hanya terdiri dari dua kubu partai dominan dengan ideologi yang bertentangan. "Selain itu, mungkin dia perlu menambah literasi lebih banyak soal sistem pemerintahan terutama terkait parlementer vs presidensial. Terminologi oposisi hanya dikenal dalam sistem parlementer yang biasanya terdiri dari 2 (kubu) partai dominan dengan ideologi yang saling bertentangan," jelasnya.
Deddy berpendapat bahwa fungsi pengawasan kebijakan di Indonesia bertumpu pada fungsi legislasi secara institusional, bukan pembentukan blok formal ala sistem Barat. "Fungsi oposisi dlm konteks parlementer berpindah menjadi fungsi checks and balances oleh DPR. Ini sama seperti di Amerika yg tidak mengenal terminologi oposisi formal dan berbeda dengan Inggris yang murni sistem parlementerian," terangnya.
PDIP pun balik mempertanyakan motivasi di balik pernyataan politisi PKB tersebut, yang dinilai tidak memiliki dasar urgensi yang jelas. "Saya tidak tahu maksud pernyataan dia karena gak paham, ingin mengadu domba dengan pemerintah atau karena galau sebab tidak maksimal sebagai partai maupun fraksi di DPR??" ucap Deddy.
Di sisi lain, jajaran pimpinan pusat PDIP telah memberikan klarifikasi resmi mengenai tudingan keterlibatan partai dalam menggalang gerakan massa. Ketua DPP PDIP, Said Abdullah, menegaskan bahwa tidak ada keterlibatan PDIP, baik dari kader maupun anggota, dalam berbagai demonstrasi, termasuk aksi mahasiswa yang menolak program Makan Bergizi Gratis.
"Dipastikan, PDI Perjuangan, sesuai dengan perintah Ibu Ketua Umum, terhadap berbagai demonstrasi, baik akhir Agustus yang lalu maupun turunnya adik-adik mahasiswa, tidak ada sama sekali keterlibatan dari PDI Perjuangan. Baik itu sebagai kader maupun sebagai anggota," kata Said di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (17/6).
Said Abdullah menegaskan bahwa pengerahan massa bukanlah metode perjuangan yang digunakan oleh partainya. "Tegas yang disampaikan Ibu, karena itu bukan cara-cara PDI Perjuangan. Termasuk ketika termonitor oleh berbagai pihak, keikutsertaan atau jalan-jalan yang terlihat seperti Andi Widjajanto, itu sama sekali tidak boleh ditafsirkan bahwa itu adalah PDI Perjuangan," ungkapnya.
Terkait isu kekeluargaan tokoh tertentu yang disebut diseret oleh aliansi mahasiswa, Said memandang hal tersebut sebagai pengaitan yang dipaksakan dan tidak logis. "Kalau dia ada besanan, ada famili, itu bukan pada tempatnya kita mempermasalahkan kedekatan kekeluargaan. Akan tetapi kalau itu dikait-kaitkan, menurut hemat saya, sangat tidak make sense sama sekali," ujarnya.
Dinamika hubungan antarpartai di DPR ini menunjukkan adanya perbedaan sudut pandang dalam melihat pola pengawasan jalannya roda pemerintahan. Sementara partai koalisi cenderung menginginkan konsolidasi penuh untuk mengamankan program kerja, partai yang memilih posisi di luar pemerintahan fokus pada pemaksimalan fungsi kontrol melalui jalur konstitusional di parlemen.
