Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan bahwa Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) akan memperluas cakupan pendataannya untuk mencakup seluruh pelaku ekonomi, termasuk para pelaku usaha di ranah ekonomi digital. Langkah ini menandai evolusi penting dalam upaya BPS memotret lanskap perekonomian nasional secara komprehensif di era digital.
"Pada Sensus Ekonomi 2026, merupakan hal yang istimewa. Karena mencakup lapangan usaha pertanian, termasuk mencakup ekonomi digital. Ini hal yang baru, mungkin 10 tahun lalu belum ada," ujar Inspektur Utama BPS RI Dadang Hardiawan saat pencanangan SE2026 di Lapangan Vatulemo, Kota Palu, pada Minggu (21/6/2026). Keputusan untuk memasukkan ekonomi digital sebagai sasaran sensus mencerminkan pesatnya pertumbuhan dan peran sektor ini dalam perekonomian Indonesia.
SE2026 sendiri merupakan kegiatan strategis yang dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali sebagai amanat Undang-Undang. Tujuannya adalah untuk mendapatkan gambaran utuh mengenai struktur dan karakteristik perekonomian Indonesia hingga ke tingkat daerah. Dengan demikian, data yang dihasilkan akan menjadi fondasi penting bagi perumusan kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran dan efektif.
Pencanangan SE2026 di Teras Malioboro, Yogyakarta, pada Kamis (18/6/2026), menjadi penanda dimulainya persiapan besar-besaran untuk sensus sepuluh tahunan ini. Dalam acara tersebut, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid membacakan deklarasi sebagai simbol dukungan dan komitmen pemerintah daerah dalam menyukseskan pelaksanaan sensus. Deklarasi tersebut menekankan pentingnya menjaga integritas, memperkuat sinergi antarlembaga, serta mendukung penyediaan basis data ekonomi yang berkualitas.
Pelaksanaan pendataan lapangan SE2026 dijadwalkan berlangsung selama periode 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. BPS akan mengerahkan sebanyak 3.210 petugas sensus yang bertugas mendata sekitar 1,5 juta pelaku usaha di wilayah Sulawesi Tengah. Angka ini menunjukkan skala besar dari kegiatan ini dan pentingnya partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat.
Dadang Hardiawan mengimbau agar seluruh lapisan masyarakat dapat menerima petugas sensus dengan baik dan berpartisipasi secara sukarela. "Semua akan dilakukan pendataan, kami berharap semua lapisan masyarakat, menerima petugas sensus dengan senang hati," tegasnya. Keberhasilan sensus ini sangat bergantung pada kerja sama dan kejujuran para responden dalam memberikan data yang akurat.
Untuk mendorong partisipasi masyarakat, BPS memperkenalkan gerakan TIR, yang merupakan singkatan dari Terima kedatangan petugas sensus, Isi data dengan benar dan lengkap, serta jaminan bahwa rahasia data yang diberikan akan dijamin dan dilindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Gerakan ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses sensus dan pentingnya data yang dihasilkan.
Penyertaan pelaku ekonomi digital dalam SE2026 merupakan respons BPS terhadap dinamika ekonomi yang terus berubah. Ekonomi digital mencakup berbagai aktivitas bisnis yang dilakukan secara online, mulai dari perdagangan elektronik (e-commerce), layanan berbasis aplikasi, hingga berbagai bentuk ekonomi kreatif yang memanfaatkan platform digital. Sektor ini telah menunjukkan pertumbuhan eksponensial dalam beberapa tahun terakhir dan memberikan kontribusi signifikan terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia.
Sebelumnya, sensus ekonomi yang dilaksanakan setiap sepuluh tahun cenderung fokus pada sektor-sektor ekonomi tradisional. Namun, seiring dengan kemajuan teknologi dan perubahan pola konsumsi serta produksi, data mengenai pelaku ekonomi digital menjadi krusial. Data ini akan membantu pemerintah memahami skala, karakteristik, tantangan, dan peluang yang ada dalam ekosistem ekonomi digital Indonesia.
Dengan data yang lebih lengkap, pemerintah dapat merancang kebijakan yang lebih efektif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi digital, seperti pengembangan infrastruktur digital, peningkatan literasi digital masyarakat, serta penyiapan regulasi yang kondusif bagi inovasi. Selain itu, pemahaman yang lebih baik tentang pelaku ekonomi digital juga akan membantu dalam perencanaan anggaran, alokasi sumber daya, dan pemantauan kinerja ekonomi secara keseluruhan.
Keterlibatan Gubernur Sulawesi Tengah dalam pencanangan SE2026 di Palu, yang bertepatan dengan hari bebas berkendara, menunjukkan upaya BPS untuk menyelenggarakan kegiatan sosialisasi dan pencanangan di berbagai daerah strategis. Hal ini penting untuk memastikan bahwa informasi mengenai sensus tersampaikan secara luas kepada masyarakat di seluruh penjuru negeri.
SE2026 diharapkan tidak hanya menghasilkan data statistik yang akurat, tetapi juga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya data statistik dalam pembangunan. Data yang dihasilkan dari sensus ekonomi menjadi tulang punggung bagi analisis ekonomi, penelitian, dan pengambilan keputusan di berbagai tingkatan, mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah, serta bagi sektor swasta dan akademisi.
Perluasan cakupan Sensus Ekonomi 2026 ini merupakan langkah maju yang signifikan bagi BPS dalam upayanya untuk menyediakan informasi ekonomi yang relevan dan terkini. Dengan mengintegrasikan pelaku ekonomi digital, BPS menunjukkan komitmennya untuk mengikuti perkembangan zaman dan memastikan bahwa data statistik yang dihasilkan benar-benar mencerminkan realitas ekonomi Indonesia yang semakin dinamis dan terhubung.
Sumber data yang digunakan dalam penulisan artikel ini berasal dari Antara, yang menegaskan kredibilitas informasi yang disajikan. (sumber: Antara)
