Ahmad Ali, Ketua Harian DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), secara blak-blakan membeberkan alasan fundamental di balik keputusannya meninggalkan partai lama dan merencanakan perpindahan sejumlah legislator Senayan ke PSI. Isu mahar politik yang fantastis serta hambatan dalam mendapatkan rekomendasi untuk pemilihan kepala daerah (Pilkada) disebut menjadi dua faktor krusial yang mendorong langkah tersebut. Pengakuan ini disampaikan menyusul rencana kepindahan belasan anggota DPR RI dari berbagai fraksi ke PSI, yang rencananya akan diumumkan secara resmi.
Proses administrasi perpindahan para anggota DPR RI aktif tersebut kini sedang dalam tahap penyelesaian. Ahmad Ali mengonfirmasi bahwa jumlah legislator yang akan bergabung dengan PSI diprediksi lebih dari sekadar belasan, bahkan ia mengisyaratkan angka yang lebih besar dari perkiraan awal. "Pokoknya dari beberapa partai, mungkin 10 terlalu kecil itu, banyak lagi. Ya kalau dia di DPR pasti terkenal," ujar politikus senior asal Sulawesi Tengah ini, menegaskan skala perpindahan yang signifikan.
Lebih lanjut, Ahmad Ali dengan tegas membantah keras adanya anggapan bahwa manuver politik ini melibatkan transaksi finansial ilegal atau mahar politik. Ia menekankan bahwa pertimbangan utama bagi para politisi yang ingin bergabung adalah kenyamanan dan perlakuan yang adil di dalam partai. "Kalau ada yang mau bergabung tentunya, sekali lagi ini bukan berapa duit yang kamu bayarkan tapi berapa nyaman kamu perlakukan kader itu di tempat itu," jelasnya.
Menurut Ahmad Ali, para politisi senior yang akan merapat ke PSI memiliki kesamaan visi dan misi yang kuat dalam upaya membenahi institusi serta meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Mereka bukan sekadar individu yang "lari" dari partai lama, melainkan para profesional politik yang mencari wadah yang lebih sejalan dengan semangat perubahan dan kemajuan. "Mereka bukan orang yang lari dari partai lama, tapi orang yang memilih untuk bergerak bersama yang lebih sejalan dengan semangat perubahan," tegasnya.
Kepindahan massal ini dipastikan bukan sekadar isu spekulasi, melainkan sebuah agenda resmi organisasi yang sedang dalam proses finalisasi internal. "Ini bukan isu spekulasi, tapi proses nyata yang sedang kami rampungkan," kata Ahmad Ali, yang sebelumnya menjabat sebagai penanggung jawab Pilpres 2024.
Sebelumnya, Ahmad Ali sempat mengungkapkan perselisihannya dengan Partai NasDem terkait mahar politik yang dinilainya sangat memberatkan. Melalui sebuah siniar, ia mengibaratkan besaran mahar yang diminta setara dengan biaya pembangunan Tower NasDem. "Artinya begini, ketika mahar itu tidak terpenuhi kemudian saya diperlakukan menjadi tidak pantas, tidak wajar, artinya proses pemilihan presiden, semua orang tahu pasti bahwa yang menginisiasi itu adalah saya dan kemudian saya adalah satu-satunya orang yang dimandatir oleh partai untuk menjadi penanggung jawab Pilpres. Ya cukup lah [maharnya] untuk beli, untuk bangun Tower NasDem 2," ungkapnya, menyiratkan kekecewaan mendalam.
Dampak dari penolakan terhadap praktik mahar politik ini, lanjut Ahmad Ali, turut terasa ketika ia berniat untuk maju dalam Pemilihan Gubernur Sulawesi Tengah. Ia mengaku menghadapi kesulitan luar biasa dalam mendapatkan rekomendasi partai. "Untuk mendapatkan recommendation sekalipun maju sebagai Pilgub, itu sulitnya minta ampun," ujarnya.
Situasi tersebut menimbulkan kekecewaan yang mendalam baginya terhadap konsistensi nilai restorasi yang selama ini digaungkan oleh partai pimpinan Surya Paloh. "Sehingga kemudian pada akhirnya saya berpikir bahwa memang saya harus tidak lagi berada di sini," tuturnya.
Meskipun demikian, mantan Wakil Ketua Umum NasDem ini menegaskan bahwa hubungan personalnya dengan Surya Paloh tetap terjalin baik. Ia mengakui bahwa di NasDem, ia banyak belajar tentang nilai-nilai kepartaian. Namun, pada akhirnya, nilai-nilai tersebut dirasa tidak lagi konsisten diperjuangkan. "Dan kemudian di NasDem itu saya belajar tentang nilai dan kemudian pada akhirnya, di ujungnya, ternyata nilai yang diajarkan itu tidak konsisten kita perjuangkan, sehingga kemudian bagi saya hubungan personalnya tidak pernah ada masalah," jelasnya.
Rencana bergabungnya belasan anggota DPR RI ke PSI disambut positif oleh jajaran fungsionaris partai. Mereka optimistis bahwa langkah ini akan memperkuat posisi tawar politik PSI di kancah nasional. "Ini adalah bukti bahwa PSI bukan sekadar partai muda, tapi partai yang mampu menarik mereka yang percaya pada perubahan sistemik, bukan sekadar perubahan wajah," ujar Raja Juli Antoni, Ketua DPP PSI, menyambut antusiasme tersebut. Kehadiran para politisi berpengalaman ini diharapkan dapat membawa energi baru dan memperkuat basis konstituen PSI.
