Kementerian Kesehatan (Kemenkes) angkat bicara menanggapi isu dugaan penggelembungan harga atau mark up dalam pengadaan alat kesehatan untuk layanan hemodialisis di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) KH Muhammad Thohir Krui, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung. Juru bicara Kemenkes menegaskan bahwa angka Rp 30 miliar yang sempat disebut Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin bukanlah untuk delapan unit alat hemodialisis semata, melainkan total nilai pengadaan alat kesehatan canggih bagi 66 RSUD yang masuk dalam program prioritas pemerintah.
Munculnya dugaan mark up ini bermula dari sebuah pernyataan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin saat peresmian RSUD Krui pada 10 Juni 2026, yang dihadiri Presiden Joko Widodo. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Budi menyebutkan bahwa pengadaan alat kesehatan hemodialisis di RSUD Krui diperkirakan mencapai Rp 30 miliar untuk delapan set unit alat. Pernyataan ini kemudian beredar luas di media sosial dan memicu sorotan serta kecurigaan publik mengenai potensi praktik penggelembungan harga.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes, Aji Muhawarman, memberikan klarifikasi mendalam. Menurut Aji, angka Rp 30 miliar yang disampaikan Menteri Budi merujuk pada nilai total dukungan alat kesehatan canggih yang akan diterima oleh masing-masing dari 66 RSUD yang menjadi bagian dari program "Strengthening Indonesia’s Healthcare Referral Network" (SIHREN). Program ini dirancang untuk memperkuat jaringan rujukan kesehatan di Indonesia, khususnya di daerah-daerah yang membutuhkan.
Alat kesehatan canggih yang dimaksud meliputi peralatan medis berteknologi tinggi seperti cath lab, CT scan 64 slice, echocardiography, dan mammography. "RSUD Krui sendiri mendapatkan bantuan sekitar Rp 31,7 miliar tahun ini untuk pengadaan alat canggih tersebut. Angka ini bukan hanya untuk layanan HD," ujar Aji Muhawarman dalam keterangan tertulisnya pada Sabtu, 20 Juni 2026. Nilai tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kapabilitas diagnostik dan terapeutik rumah sakit daerah.
Lebih lanjut, Aji menjelaskan bahwa di luar pengadaan alat kesehatan canggih, setiap RSUD juga akan menerima bantuan untuk alat kesehatan dasar. Nilai bantuan untuk kategori ini berkisar antara Rp 20 hingga Rp 30 miliar per rumah sakit. Di RSUD Krui, misalnya, telah dialokasikan dana sekitar Rp 25 miliar untuk pengadaan alat kesehatan dasar pada tahun anggaran 2025/2026.
Daftar alat kesehatan dasar yang akan dibeli mencakup berbagai perlengkapan esensial untuk pelayanan pasien. Ini termasuk bed pasien (patient bed), defibrilator, mesin anestesi, patient monitor standar, patient monitor untuk unit perawatan intensif (ICU), syringe pump, alat ultrasonografi (USG), serta ventilator yang didedikasikan untuk layanan dewasa, anak, dan anestesi. Ketersediaan alat-alat ini sangat krusial untuk memastikan pasien mendapatkan perawatan yang optimal di berbagai tingkatan kondisi medis.
Selain itu, bantuan juga mencakup perlengkapan untuk unit ICU set, instrumen bedah umum (general surgery), instrumen sectio caesaria, mobile X-Ray, lampu operasi (operating lamp), meja operasi (operating table), plasma sterilizer, infusion pump, serta berbagai alat penunjang lainnya yang vital untuk pelayanan kegawatdaruratan dan operasional ruang operasi. Kelengkapan alat-alat ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas penanganan pasien di RSUD Krui.
Dengan demikian, total nilai dukungan pengadaan alat kesehatan yang diterima RSUD Krui diperkirakan mencapai Rp 56,7 miliar, gabungan dari alokasi untuk alat canggih dan alat dasar. "Sehingga totalnya RSUD Krui akan mendapatkan dukungan alkes senilai Rp 56,7 miliar," tegas Aji. Angka ini merupakan representasi dari investasi besar pemerintah untuk pemerataan kualitas layanan kesehatan di seluruh Indonesia.
Kemenkes berharap penguatan fasilitas di RSUD Krui, Pesisir Barat, Lampung, ini dapat secara signifikan meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat setempat. Dengan tersedianya peralatan medis yang memadai dan modern, masyarakat Pesisir Barat diharapkan tidak perlu lagi merujuk pasien ke luar daerah untuk mendapatkan layanan kesehatan yang komprehensif, sehingga mengurangi beban biaya dan waktu perjalanan bagi pasien serta keluarga.
Sebelumnya, pernyataan Menteri Budi Gunadi Sadikin yang memicu perbincangan ini dilontarkan saat meresmikan RSUD Krui. Presiden Joko Widodo, yang turut hadir dalam acara tersebut, menanyakan mengenai jumlah dan perkiraan harga alat kesehatan hemodialisis. Jawaban Menteri Budi mengenai "delapan set dengan harganya mungkin Rp30 miliaran" itulah yang kemudian dipotong dan disebarkan di media sosial, menimbulkan interpretasi yang berbeda dari konteks aslinya.
Penyebaran potongan video tersebut tanpa penjelasan utuh telah menimbulkan kesalahpahaman di publik. Kemenkes berupaya meluruskan informasi ini untuk mencegah persepsi negatif yang tidak berdasar terhadap upaya pemerintah dalam meningkatkan infrastruktur kesehatan nasional. Fokus utama dari program pengadaan alat kesehatan ini adalah untuk memastikan bahwa RSUD di seluruh Indonesia, termasuk RSUD Krui, memiliki fasilitas yang memadai untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
