Badan Gizi Nasional (BGN) mengumumkan penghentian sementara program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama periode libur sekolah yang berlangsung mulai 22 Juni hingga 13 Juli 2026. Langkah strategis ini diambil untuk menata ulang tata kelola operasional program sekaligus mengoptimalkan alokasi anggaran negara, dengan proyeksi penghematan mencapai Rp3,4 triliun. Keputusan ini resmi tertuang dalam Surat Edaran (SE) yang diterbitkan BGN pada Kamis, 18 Juni 2026.
Efisiensi anggaran yang signifikan ini diperoleh dari kebijakan tidak dibayarkannya insentif harian kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi di berbagai wilayah. Menurut Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, penghentian distribusi MBG selama 18 hari libur sekolah akan menghemat anggaran insentif SPPG. "Kalau melihat jumlah SPPG yang telah beroperasi dan dikalikan dengan insentif per hari selama 18 hari, maka kita sudah bisa melakukan efisiensi insentif SPPG sebesar Rp3,4 triliun, lumayan angkanya," ujar Agustina dalam keterangan persnya di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Kamis (18/6).
Langkah pembekuan sementara program ini memanfaatkan momentum libur panjang sekolah sebagai sarana untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem manajemen operasional MBG. Agustina Arumsari menjelaskan bahwa BGN ingin melakukan tata kelola kembali dan penataan ulang program, sehingga liburan sekolah menjadi waktu yang tepat untuk melaksanakannya.
Sebelum kebijakan ini diberlakukan, setiap unit SPPG berhak menerima kucuran insentif operasional senilai Rp6 juta per hari dari pemerintah. Dana penunjang ini tetap mengalir meskipun performa pelayanan di beberapa titik belum mencapai target optimal atau kuota 3.000 penerima manfaat belum terpenuhi. Dengan adanya regulasi baru ini, BGN memberlakukan standardisasi yang lebih ketat bagi seluruh mitra pelaksana program. Estimasi total penghematan sebesar Rp3,4 triliun dihitung berdasarkan penghentian aktivitas 27.820 unit SPPG yang tersebar di berbagai daerah selama periode 18 hari libur sekolah.
Selain fokus pada efisiensi biaya operasional, BGN juga tengah menggalakkan kebijakan pemfokusan ulang sasaran penerima manfaat program. Per tanggal 18 Juni 2026, tercatat sebanyak 76 sekolah di wilayah Pulau Jawa yang masuk dalam daftar penyesuaian, mencakup total 39.352 siswa. Penyesuaian ini dilakukan untuk memastikan program MBG dapat menjangkau pihak yang paling membutuhkan secara lebih efektif.
Berbeda dengan strategi penyaluran program saat bulan Ramadan yang menggunakan metode paket bundling, kali ini penyaluran makanan dihentikan total. "Nah untuk kali ini kebijakan yang kami ambil adalah kami benar-benar tidak mendistribusikan MBG dengan maksud untuk standarisasi tata kelola operasional dan efisiensi sumber daya," tegas Agustina Arumsari. Keputusan ini merupakan bagian dari upaya BGN untuk memastikan program MBG berjalan lebih efisien, efektif, dan akuntabel di masa mendatang.
Meskipun program dihentikan sementara, BGN memastikan bahwa evaluasi dan penataan ulang yang dilakukan akan berujung pada peningkatan kualitas layanan saat program kembali bergulir setelah masa libur sekolah berakhir. Fokus pada standardisasi tata kelola operasional diharapkan dapat meminimalkan potensi kebocoran anggaran dan memastikan setiap rupiah yang dialokasikan benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi penerima.
Rencana penataan ulang ini juga mencakup evaluasi terhadap mekanisme penyaluran, kualitas nutrisi yang diberikan, serta efektivitas kemitraan dengan pihak SPPG. Dengan demikian, penghentian sementara ini bukan sekadar pemotongan anggaran, melainkan sebuah jeda strategis untuk perbaikan fundamental program. Ke depan, BGN berkomitmen untuk terus meningkatkan program MBG agar dapat memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi gizi anak-anak Indonesia. Perkiraan anggaran untuk program MBG pada tahun 2027 sendiri mencapai Rp270 triliun, sehingga upaya efisiensi yang dilakukan saat ini menjadi krusial untuk keberlanjutan program jangka panjang.
