Pertemuan intensif antara perwakilan mahasiswa dan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Jumat, 19 Juni 2026, membuahkan sejumlah janji konkret. Setelah menggelar aksi demonstrasi di depan Kompleks Parlemen, Jakarta, massa mahasiswa yang berasal dari Universitas Trisakti, Universitas Esa Unggul, Universitas Mercu Buana, serta Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) mendapatkan respons langsung dari wakil rakyat. Negosiasi yang berlangsung sekitar satu setengah jam itu mencakup berbagai isu krusial yang menjadi tuntutan para demonstran.
Hasil pertemuan tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, didampingi Wakil Ketua DPR Saan Mustopa dan Ketua Komisi III DPR Habiburokhman, dari atas mobil komando. Empat poin utama menjadi sorotan dan mendapatkan komitmen tindak lanjut dari pihak DPR, mencakup isu hukum mahasiswa, program pemerintah, hingga persoalan energi.
Salah satu poin terpenting yang menjadi perhatian serius adalah nasib 16 mahasiswa Universitas Trisakti yang berstatus tersangka. Mereka ditetapkan demikian setelah aksi peringatan 27 tahun Tragedi Trisakti yang digelar di depan Balai Kota Jakarta pada Mei 2025. Wakil Ketua DPR Saan Mustopa mengungkapkan bahwa Ketua Komisi III DPR telah menjalin komunikasi intensif dengan pihak kepolisian terkait kasus ini. "Dalam satu minggu ke depan, insyaallah mahasiswa Trisakti yang 16 itu status tersangkanya akan dicabut," ujar Saan, memberikan harapan bagi para mahasiswa yang tengah menghadapi proses hukum.
Tidak hanya itu, DPR juga berupaya memfasilitasi pembebasan dua mahasiswa Universitas Mercu Buana yang ditangkap oleh aparat keamanan sebelum aksi demonstrasi di Gedung DPR. Menurut Saan, penangkapan tersebut dikarenakan mahasiswa kedapatan membawa bahan bakar, namun ada jaminan bahwa mereka akan segera dibebaskan setelah aksi demonstrasi bubar pada malam itu. Upaya ini menunjukkan keseriusan DPR dalam menanggapi aspirasi terkait kebebasan berekspresi dan hak mahasiswa.
Selanjutnya, tuntutan mahasiswa terkait program makan bergizi gratis (MBG) yang dinilai perlu dievaluasi hingga dihentikan sementara, turut mendapatkan respons. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad secara langsung menghubungi Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik Sudaryati Deyang, melalui sambungan telepon. Tujuannya adalah untuk menyampaikan aspirasi mahasiswa secara langsung kepada pemangku kebijakan di BGN.
Saan Mustopa menjelaskan bahwa BGN saat ini tengah melakukan penyisiran dan evaluasi mendalam terhadap anggaran program MBG. "Dalam sisa waktu itu, ada penghematan tata kelola sekitar Rp 70 triliun dari hasil penyisiran dari program MBG yang tidak efisien," ungkap Saan. Hal ini mengindikasikan adanya potensi efisiensi anggaran negara yang dapat dialihkan untuk program yang lebih prioritas. DPR pun membuka diri untuk memfasilitasi pertemuan tatap muka antara mahasiswa dan BGN apabila masih ada penjelasan lebih lanjut yang dibutuhkan oleh para mahasiswa mengenai program strategis tersebut.
Isu kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi dan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non-subsidi juga menjadi agenda krusial dalam pertemuan. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad tak tinggal diam. Ia langsung menghubungi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, di hadapan para mahasiswa yang menyaksikan percakapan tersebut. Kelangkaan BBM subsidi di berbagai daerah dan lonjakan harga Pertamax menjadi sorotan utama yang disampaikan mahasiswa.
Menanggapi hal tersebut, Saan Mustopa menyampaikan bahwa Menteri ESDM telah memberikan jaminan untuk menyelesaikan persoalan ini dalam waktu dekat. "Kita minta terutama yang naik tiba-tiba itu, karena juga sudah ada secara global juga ada perbaikan, itu skema terkait dengan penurunan juga nanti akan diselesaikan dalam waktu yang cepat," tutur Saan, mengutip janji dari Bahlil. Pernyataan ini memberikan secercah harapan bagi masyarakat yang terdampak langsung oleh fluktuasi harga dan ketersediaan energi.
Lebih luas lagi, DPR berkomitmen untuk menjadi jembatan antara mahasiswa dan pemerintah dalam menyuarakan berbagai tuntutan lainnya. Aspirasi yang disampaikan tidak hanya terbatas pada MBG dan BBM, tetapi juga mencakup stabilitas ekonomi dan politik nasional, evaluasi program strategis nasional, penguatan supremasi sipil, hingga nasib guru honorer. DPR siap memfasilitasi dialog langsung antara mahasiswa dan pemerintah untuk memastikan setiap aspirasi didengar dan ditindaklanjuti.
"Ada guru-guru honorer dan sebagainya itu nanti akan disampaikan semua. Soal penegakan supremasi sipil juga tadi disampaikan, dan nanti kita akan langsung juga tindaklanjuti dengan pihak-pihak yang terkait," tegas Saan. Komitmen ini menegaskan peran DPR sebagai representasi rakyat yang siap menyalurkan suara rakyat kepada pemerintah.
Sebelumnya, ribuan mahasiswa yang tergabung dalam Universitas Trisakti, Universitas Esa Unggul, Universitas Mercu Buana, dan HMI, menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPR. Tuntutan mereka mencakup pemulihan ekonomi dan politik nasional, pemberantasan inkompetensi pejabat negara, pengembalian supremasi sipil, evaluasi program strategis nasional, serta penguatan fungsi pengawasan DPR terhadap pemerintah. Aksi ini merupakan manifestasi kepedulian mahasiswa terhadap kondisi bangsa.
Presiden Mahasiswa Universitas Trisakti, Dhenni Ribowo, menegaskan bahwa mahasiswa akan terus mengawal realisasi janji-janji yang telah disampaikan oleh DPR. "Kami tunggu janjinya bisa kami lihat hasilnya. Isu perut jangan dicoba ke masyarakat. Karena masyarakat sudah lapar emosi. Pasti pemerintah kena," ujar Dhenni, menyuarakan kekhawatiran masyarakat yang sensitif terhadap isu ekonomi dan kesejahteraan. Pernyataan ini menjadi pengingat bagi pemerintah dan DPR untuk segera bertindak nyata demi kesejahteraan rakyat. Perkembangan selanjutnya dari tindak lanjut janji DPR ini tentu akan terus dinantikan oleh publik dan para mahasiswa.
