Perdebatan mengenai posisi politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka semakin memanas. Sejumlah pihak mendesak PDIP untuk bersikap lebih jelas, apakah akan mendukung atau menjadi oposisi. Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Lili Romli menekankan pentingnya ketegasan sikap partai politik di pemerintahan. Menurutnya, posisi "abu-abu" atau setengah-setengah tidak sehat bagi demokrasi.
Pernyataan Lili Romli ini merespons sorotan dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang diwakili oleh Wakil Ketua Umumnya, Jazilul Fawaid. Jazilul menyoroti adanya kesan ambigu dalam sikap PDIP, terutama setelah munculnya kabar keterlibatan politikus PDIP, Andi Widjajanto, dalam aksi demonstrasi mahasiswa di Bundaran HI, Jakarta, pada Jumat, 12 Juni 2026. Sikap yang dianggap kontradiktif ini, yakni di satu sisi PDIP mengklaim sebagai partai penyeimbang pemerintah namun di sisi lain ada kadernya yang terlihat kritis, memunculkan pertanyaan besar.
Lili Romli menilai bahwa kekhawatiran Jazilul Fawaid memiliki dasar yang kuat. Ia menjelaskan bahwa PDIP harus mengambil sikap yang tegas, entah itu sebagai pendukung penuh pemerintahan atau sebagai kekuatan oposisi yang konstruktif. "Bergabung atau oposisi, tidak boleh setengah-setengah," ujar Lili saat dihubungi pada Jumat, 19 Juni 2026. Ia menambahkan bahwa posisi partai oposisi sangatlah krusial dalam sebuah sistem demokrasi. Keberadaan oposisi yang kuat berfungsi sebagai pengawas jalannya pemerintahan, menjaga akuntabilitas, dan mencegah potensi penyalahgunaan kekuasaan. Tanpa kontrol dari oposisi, demokrasi berisiko mengalami kemunduran atau bahkan "terkubur".
Lebih lanjut, Lili menganalisis bahwa pernyataan Jazilul Fawaid muncul sebagai respons terhadap dinamika politik yang terjadi. Ia melihat adanya dualisme dalam sikap PDIP: mendukung secara umum kebijakan pemerintah namun tidak bergabung dalam struktur kabinet, sementara di saat yang sama, beberapa kader partai justru menunjukkan sikap kritis melalui aksi demonstrasi. Hal inilah yang kemudian menimbulkan persepsi ketidakjelasan posisi PDIP. "Sehingga dianggap sebagai bentuk tidak mendukung pemerintah," jelas Lili, merujuk pada pandangan yang berkembang di publik.
Sebelumnya, Jazilul Fawaid secara gamblang mengungkapkan pandangannya mengenai ambiguitas posisi PDIP. Ia secara tegas mendesak partai berlambang banteng moncong putih itu untuk segera memastikan dan mengumumkan secara terbuka sikap politik mereka terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran. Jazilul menyatakan bahwa klaim PDIP sebagai partai penyeimbang belum menunjukkan kejelasan yang memadai. "Karena selama ini ada kesan, di sana dan di sini belum jelas posisinya. Menyeimbang kayak apa gitu enggak tahu," ungkap Jazilul di gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Jakarta, pada Kamis, 18 Juni 2026.
Anggota Komisi III DPR itu juga menggarisbawahi potensi dampak negatif dari ketidakjelasan sikap PDIP terhadap agenda-agenda pemerintahan. Menurut Jazilul, keberhasilan program-program yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran membutuhkan persatuan dan dukungan dari berbagai elemen politik. Upaya koalisi partai-partai pendukung tengah difokuskan untuk merealisasikan janji-janji kampanye kepala negara. Dalam konteks ini, sikap PDIP yang dianggap belum tegas berpotensi menghambat kelancaran implementasi program-program Kabinet Merah Putih.
Menanggapi tudingan dan desakan tersebut, Ketua DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif, Deddy Yevri Hanteru Sitorus, memberikan respons tegas. Ia menyatakan bahwa sikap dan posisi politik PDIP merupakan hasil keputusan organisasi yang telah melalui proses resmi, disahkan melalui kongres dan rapat kerja nasional partai. Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa konsep partai penyeimbang lahir dari keputusan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, sebagai pemegang mandat tertinggi.
Deddy Sitorus menolak keras intervensi dari partai lain dalam menentukan arah politik PDIP. "Jadi tidak bisa seenaknya kader partai lain mendesak kami untuk melakukan apa pun. Memangnya dia siapa?" ujar Deddy saat dihubungi pada Kamis, 18 Juni 2026. Pernyataan ini mencerminkan sikap PDIP yang merasa memiliki otonomi penuh dalam menentukan posisinya, tanpa perlu tunduk pada desakan dari partai politik di luar internal mereka.
Situasi ini menyoroti kompleksitas dinamika politik pasca-pemilihan presiden. PDIP, sebagai partai pemenang pemilu legislatif dan memiliki sejarah panjang dalam pemerintahan, kini berada dalam posisi yang membutuhkan klarifikasi. Pertanyaan mengenai peran mereka sebagai partai "penyeimbang" atau kekuatan pengawas menjadi krusial bagi kesehatan demokrasi Indonesia. Publik akan terus menanti bagaimana PDIP akan menyikapi dinamika ini dan menegaskan posisinya di panggung politik nasional, demi terciptanya pemerintahan yang akuntabel dan demokrasi yang sehat.
