Wali Kota New York, Zohran Mamdani, tengah melakukan investigasi mendalam terkait kemampuannya secara hukum untuk mengeluarkan perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu. Langkah ini diambil menyusul potensi tuntutan pidana terhadap Netanyahu yang sedang dipertimbangkan oleh Mahkamah Pidana Internasional (ICC).
Mamdani menegaskan bahwa dirinya secara pribadi memiliki kewenangan untuk menahan individu yang menghadapi surat perintah penangkapan dari ICC, jika mereka memasuki wilayah New York City. Pernyataan ini disampaikan dalam sebuah wawancara dengan The Jerusalem Post pada 3 Mei 2024.
Peninjauan hukum ini merupakan respons Mamdani terhadap potensi penangkapan yang mungkin dikeluarkan oleh ICC terhadap Netanyahu. Mahkamah Pidana Internasional tersebut sedang mengevaluasi kemungkinan untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu dan beberapa pejabat senior Hamas. Tuduhan yang mengemuka meliputi kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang diduga terjadi di Gaza.
Lebih lanjut, Mamdani menjelaskan bahwa status New York sebagai kota internasional yang sering dikunjungi oleh para pemimpin dunia, termasuk Perdana Menteri Israel, menjadi pertimbangan utama dalam analisis hukumnya. “Jika ada surat perintah penangkapan yang sah dari Mahkamah Pidana Internasional, dan Perdana Menteri Netanyahu tiba di New York, saya akan berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan penangkapan,” ujar Mamdani kepada The Jerusalem Post. Ia menambahkan bahwa dirinya telah berkonsultasi dengan para ahli hukum untuk memahami sepenuhnya implikasi dan prosedur yang harus diikuti.
Meskipun demikian, Mamdani mengakui bahwa proses ini tidak sederhana dan memerlukan kajian mendalam terhadap yurisdiksi serta kerangka hukum internasional yang berlaku. Ia juga menyadari bahwa tindakan semacam ini akan memiliki resonansi politik yang signifikan, baik di tingkat domestik maupun internasional. Namun, ia menekankan komitmennya untuk menegakkan prinsip keadilan, terlepas dari posisi atau jabatan seseorang.
Keputusan Mamdani ini mencerminkan sikap tegasnya terhadap potensi pelanggaran hukum internasional dan menjadi sorotan tajam dalam lanskap politik global. Peninjauan hukum yang sedang berlangsung ini akan terus dipantau perkembangannya, mengingat implikasinya yang luas terhadap hubungan diplomatik dan penegakan hukum internasional.
