Indonesia berpotensi besar untuk menjadi pusat keuangan global setelah delapan fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU P2SK), yang akrab disapa RUU PFII. Langkah strategis ini diharapkan mampu memperkuat daya saing sektor keuangan nasional sekaligus menarik investasi dari kancah internasional.
Keputusan penting ini dicapai dalam rapat Badan Legislasi (Baleg) DPR RI pada Rabu, 7 Desember 2022. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, yang hadir mewakili pemerintah, menyatakan apresiasinya atas persetujuan ini. Ia menekankan bahwa RUU P2SK merupakan instrumen vital untuk memodernisasi dan memperkuat fondasi sektor keuangan Indonesia.
“Persetujuan ini adalah tonggak sejarah baru bagi Indonesia dalam upaya menjadikan sektor keuangan nasional lebih tangguh, adaptif, dan berdaya saing global. Kami optimis RUU ini akan membuka pintu lebar bagi masuknya investasi dan inovasi di sektor keuangan kita,” ujar Sri Mulyani.
RUU P2SK ini mencakup berbagai aspek krusial dalam pengembangan sektor keuangan, mulai dari penguatan regulasi, peningkatan perlindungan konsumen, hingga harmonisasi kebijakan antarlembaga terkait. Tujuannya adalah menciptakan ekosistem keuangan yang stabil, efisien, dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan.
Selain itu, RUU ini juga bertujuan untuk mengintegrasikan berbagai sektor keuangan, termasuk perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, dan fintech, di bawah kerangka regulasi yang lebih terpadu. Hal ini diharapkan dapat mengurangi potensi risiko sistemik dan meningkatkan efektivitas pengawasan.
Pemerintah memandang bahwa dengan adanya landasan hukum yang kuat, Indonesia akan memiliki daya tarik yang lebih besar bagi investor asing. Potensi menjadi pusat keuangan global bukan lagi sekadar mimpi, melainkan sebuah target yang kini semakin dekat untuk diwujudkan berkat langkah legislasi yang progresif ini.
