JAKARTA – Rencana besar Indonesia mengekspor listrik ke Singapura terganjal masalah krusial: harga. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia secara blak-blakan mengungkapkan bahwa negosiasi harga ekspor energi bersih ini belum menemukan titik temu. Pemerintah menegaskan komitmen pada prinsip saling menguntungkan dalam setiap kesepakatan.
Pernyataan ini muncul pasca pertemuan bilateral antara Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (6/7/2026). Proyek ekspor listrik, yang tertuang dalam nota kesepahaman (MoU), menjadi salah satu agenda strategis kedua negara. Presiden Prabowo sendiri telah menugaskan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara untuk mempercepat realisasi proyek ini. Namun, Bahlil menegaskan bahwa aspek komersial tetap di bawah kendali ketat pemerintah sebagai regulator.
Bahlil mengakui bahwa tawaran harga dari Singapura belum sesuai dengan ekspektasi keuntungan yang diharapkan Indonesia. Ia memilih untuk tidak merinci angka pastinya, namun memastikan bahwa posisi tawar Indonesia akan selalu mengutamakan nilai ekonomi bagi negara.
"Terkait dengan listrik ke Singapura, proses tahapannya berjalan, tapi kan kita masih menegosiasi tentang harga," ujar Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan. "Kita pengin ada win-win, saling menguntungkan. Kerja sama itu harus saling menguntungkan. Nah, oleh karena saling menguntungkan, tinggal di titik itu saja."
Saat ditanya apakah harga sudah disepakati, Bahlil menjawab lugas bahwa angka yang diajukan belum memberikan dampak yang adil bagi Indonesia. Meski demikian, ia optimistis hambatan ini dapat segera teratasi melalui pembahasan lanjutan.
Bagi sektor energi nasional, penundaan kesepakatan harga ini menunjukkan keseriusan pemerintah untuk tidak terburu-buru melepas aset strategis dengan harga yang kurang kompetitif. Kesuksesan negosiasi ini sangat penting. Ekspor listrik berbasis Energi Baru Terbarukan (EBT) diharapkan menjadi sumber pendapatan negara non-pajak baru. Selain itu, proyek ini juga dapat memacu pembangunan infrastruktur kelistrikan dalam negeri.
Jika kesepakatan tercapai, proyek ini akan memperkuat posisi Indonesia di pasar energi bersih Asia Tenggara. Ini menjadi bukti pergeseran paradigma bahwa ekspor energi harus memberikan manfaat ekonomi nyata bagi pembangunan domestik. Proyek ini juga menjadi ujian bagi BPI Danantara dalam mengelola investasi lintas negara berskala besar. Koordinasi intensif antara Kementerian ESDM dan lembaga pengelola investasi diharapkan mampu mencapai titik temu harga tanpa mengorbankan kedaulatan energi nasional.
Bahlil meyakini kebuntuan ini bersifat sementara. Fokus utama saat ini adalah penyelarasan regulasi agar kontrak jangka panjang yang dihasilkan tahan terhadap fluktuasi ekonomi global. Pemerintah tidak ingin terjebak dalam skema harga yang merugikan di masa depan, terutama mengingat investasi pada teknologi transmisi listrik lintas negara membutuhkan modal yang tidak sedikit.
