Amerika Serikat mengambil langkah diplomatik kontroversial dengan menandatangani perjanjian pembangunan kompleks kedutaan besar baru untuk Israel di Yerusalem. Kesepakatan tersebut diteken langsung oleh Duta Besar AS untuk Israel, Mike Huckabee, di Kementerian Luar Negeri Israel pada Selasa (1/7).
Dalam pidatonya, Huckabee menegaskan posisi Washington yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota abadi bagi bangsa Yahudi. Ia menyebut langkah ini sebagai bentuk komitmen nyata untuk menancapkan bendera Amerika di kota tersebut.
Kompleks kedutaan permanen itu rencananya akan dibangun di area Allenby, wilayah Yerusalem selatan. Fasilitas ini diproyeksikan menjadi pusat seluruh kegiatan diplomatik Amerika Serikat di Israel ke depannya.
Huckabee bahkan mengaitkan kebijakan ini dengan narasi agama. Ia mengeklaim bahwa keputusan mengenai status Yerusalem telah ditentukan Tuhan sejak 3.800 tahun silam. Menurutnya, langkah AS saat ini hanyalah mengakui apa yang sudah ditetapkan jauh sebelum Amerika Serikat berdiri sebagai sebuah negara.
Keputusan ini kembali menyoroti status Yerusalem yang selama ini menjadi pusat konflik berkepanjangan antara Israel dan Palestina. Sejak Israel mengeklaim seluruh wilayah Yerusalem sebagai ibu kota pada 1980, komunitas internasional dan Dewan Keamanan PBB konsisten menolak klaim tersebut.
Berdasarkan hukum internasional, setiap negara dilarang mengklaim kedaulatan atas wilayah yang diperoleh melalui jalur peperangan. Israel sendiri diketahui merebut Yerusalem Timur dari Yordania dalam Perang 1967.
Langkah pemerintahan AS saat ini melanjutkan kebijakan era Presiden Donald Trump pada periode pertamanya. Pada Desember 2017, Trump secara mengejutkan mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan memindahkan kedutaan besar AS ke kota tersebut.
Keputusan Trump kala itu menuai kecaman luas dari dunia internasional. Kebijakan tersebut juga mematahkan preseden diplomatik selama puluhan tahun yang mendorong agar status Yerusalem ditentukan melalui negosiasi langsung antara pihak Israel dan Palestina.
Hingga kini, Yerusalem tetap menjadi isu paling sensitif dan diperebutkan dalam peta konflik Timur Tengah. Rencana pembangunan kedutaan baru ini diprediksi akan kembali memicu perdebatan global terkait kedaulatan wilayah di kawasan tersebut.
Pemerintah AS belum memberikan rincian lebih lanjut mengenai target waktu penyelesaian pembangunan kompleks kedutaan besar tersebut. Namun, penandatanganan perjanjian ini menjadi sinyal kuat bahwa Washington tetap teguh pada kebijakan yang telah mereka tetapkan sejak tujuh tahun lalu.
Situasi ini dipastikan akan terus dipantau oleh berbagai pihak internasional, mengingat dampak geopolitik yang ditimbulkan cukup signifikan bagi stabilitas di wilayah Timur Tengah.
